JAKARTA, RADAR MALANG - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mercy Barends, meluapkan kekecewaannya terhadap sistem rekrutmen di tubuh Polri.
Ia menyoroti adanya indikasi praktik percaloan dan "titipan" anak pejabat yang merugikan calon taruna dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kritik pedas ini disampaikan Mercy dalam rapat kerja bersama Kepala Lemdiklat Polri dan Kepala Akpol, Kamis (2/4/2026). Ia menilai sistem rekrutmen konvensional saat ini masih membuka celah lebar bagi para calo untuk bermain.
Baca Juga: Diskopindag Kota Malang Dalami Kabar Jual Beli Lapak di Pasar Besar
"Kalau kita terus-menerus masih dengan pola konvensional, maka calo terus akan jalan dari waktu ke waktu," tegas Mercy dengan nada tinggi.
Mercy mengungkapkan keprihatinannya terkait fenomena anak pejabat yang memasukkan nama melalui wilayah lain untuk mengambil jatah daerah.
Hal ini menyebabkan anak-anak asli daerah, seperti di Maluku, sering kali gagal meski memiliki potensi.
Ia menceritakan pengalamannya saat menjabat di DPRD Provinsi, di mana banyak ibu-ibu datang menangis karena anak mereka tidak lolos akibat pola-pola rente.
Baca Juga: 150 Pohon di Kota Malang Masuk Daftar Harus Ditebang
Bahkan, ia menyebut anak seorang wakil ketua DPRD pun bisa tidak lolos karena kalah oleh sistem yang tidak transparan.
"Begitu nama-nama lolos, anak-anak pejabat dari institusi dimaksud memasukkan namanya dari wilayah lain. Masuk sampai di Maluku, jatah kami diambil," ungkap Mercy.
Legislator asal Maluku ini mendesak Polri untuk segera beralih ke sistem Computer Assisted Test (CAT) secara penuh seperti yang diterapkan pada seleksi ASN lainnya.
Baca Juga: Harga Tiket Pesawat Melambung? Simak Kebijakan Baru Presiden Prabowo Terkait Kenaikan Harga Aftur
Menurutnya, hasil tes kognitif dan integritas harus langsung keluar secara real-time untuk menghindari manipulasi data di tengah jalan.
Selain itu, Mercy meminta Polri menyediakan hotline pengaduan khusus yang transparan bagi masyarakat yang merasa dirugikan. Selama ini, masyarakat dinilai kebingungan mencari jalur resmi untuk memprotes hasil seleksi yang dianggap janggal.
"Harus ada hotline pengaduan yang dibuka langsung. Nama tiba-tiba bisa berubah dan seterusnya, masyarakat harus bisa mengecek ini," tambahnya.
Baca Juga: Berakhir Hari Ini, Portal SNBT Ditutup Pukul 15.00
Meski mengkritik keras, Fraksi PDIP tetap mendukung peningkatan anggaran pendidikan di Polri dengan catatan adanya perbaikan kinerja.
DPR menekankan bahwa meritokrasi harus berjalan agar produk yang dihasilkan Akpol adalah putra-putri terbaik bangsa.
Editor : Aditya Novrian