JAKARTA, RADAR MALANG - Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap percepatan program perumahan rakyat di seluruh Indonesia.
Pemerintah berkomitmen memanfaatkan lahan-lahan negara yang strategis untuk membangun hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyampaikan hal ini usai melakukan rapat serius dengan Presiden di Istana, Selasa (7/4/2026).
Baca Juga: 150 Pohon di Kota Malang Masuk Daftar Harus Ditebang
Ia menegaskan bahwa aset negara harus dioptimalkan demi kepentingan rakyat luas, bukan untuk kepentingan pengembang besar.
"Negara tidak boleh kalah terhadap siapapun. Tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini," tegas pria yang akrab disapa Ara tersebut.
Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah lonjakan signifikan pada program bedah rumah rakyat.
Jika tahun lalu hanya menyasar 45.000 unit, tahun ini pemerintah menargetkan renovasi sebanyak 400.000 rumah yang tersebar merata di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Menteri Ara juga mengungkapkan fokus pembangunan rumah susun di lahan-lahan milik BUMN, terutama aset PT Kereta Api Indonesia (KAI). Di Jakarta, pembangunan di kawasan Senen, Jalan Kramat, ditargetkan selesai pada pertengahan tahun ini.
"Untuk tahapan pertama, tanggal 15 Juni 2026 itu yang di Senen akan jadi sekitar 324 unit rumah," ungkap Ara menjelaskan progres pembangunan di lapangan.
Selain di Jakarta, penyisiran lahan potensial juga dilakukan di Kota Bandung dan kawasan Tanah Abang.
Pemerintah menyadari banyak lahan negara yang saat ini diduduki pihak lain, namun Ara memastikan akan mengomunikasikannya secara persuasif demi kepentingan negara.
Guna meringankan beban rakyat, Presiden Prabowo telah menginstruksikan penghapusan sejumlah biaya pajak untuk rumah subsidi.
Baca Juga: Harga Tiket Pesawat Melambung? Simak Kebijakan Baru Presiden Prabowo Terkait Kenaikan Harga Aftur
Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kini resmi digratiskan bagi MBR.
"Intervensi negara jelas, pajak-pajaknya dinolkan. BPHTB dan PBG yang tadinya rakyat mesti bayar, sekarang sudah dinolkan oleh Bapak Presiden," tambah Ara.
Pemerintah juga menggandeng sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), seperti komitmen Astra untuk membangun 1.000 unit rumah susun.
Baca Juga: Berakhir Hari Ini, Portal SNBT Ditutup Pukul 15.00
Sinergi antara APBN, badan pengelola Danantara, dan pihak swasta diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian nasional.
Mengenai mekanisme kepemilikan, pemerintah tengah menggodok aturan yang mencakup skema sewa dengan harga terjangkau maupun kepemilikan penuh. Data dari BPS akan digunakan sebagai acuan agar penyaluran bantuan bedah rumah maupun hunian baru tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Editor : Aditya Novrian