JAKARTA, RADAR MALANG - Persoalan distribusi Elpiji 3 kg atau yang akrab disebut gas melon kembali menjadi sorotan tajam.
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan langkah ekstrem untuk memastikan subsidi pemerintah tidak salah sasaran, yakni dengan menggunakan verifikasi biometrik.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mendesak pemerintah untuk mulai beralih dari pendataan manual ke sistem teknologi canggih.
Ia mengusulkan agar setiap warga yang ingin membeli gas melon diwajibkan melakukan pemindaian sidik jari (fingerprint) hingga retina mata.
Baca Juga: Resmi! 324 Unit Rumah di Kawasan Senen Rampung Juni 2026, Intip Skema Kepemilikannya
"Yang diperlukan justru adalah subsidi LPG 3 kg itu harus tepat sasaran. Caranya, lakukanlah dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak," tegas Said Abdullah dalam rapat kerja bersama pemerintah.
Langkah ini dianggap perlu karena selama ini subsidi gas melon dinilai sering "menguap" ke pihak yang tidak berhak, termasuk pelaku usaha menengah ke atas dan penimbun.
Dengan verifikasi biometrik, identitas pembeli akan langsung terkoneksi dengan data penerima subsidi yang valid.
Baca Juga: DPR Bongkar Praktik Calo Akpol: Anak Pejabat Titipan Serobot Jatah Anak Daerah 3T
Namun, usulan ini memicu kekhawatiran mengenai realitas di lapangan. Pasalnya, distribusi gas melon menyentuh hampir 4 juta warung kecil hingga pelosok desa.
Penerapan teknologi pemindaian retina mata di warung-warung kecil dianggap bisa menyulitkan rakyat kecil dan pemilik usaha mikro.
Pemerintah sendiri saat ini masih fokus pada pendataan menggunakan KTP dan aplikasi digital. Namun, DPR menilai pendataan manual atau berbasis NIK saja belum cukup kuat untuk membendung kebocoran subsidi yang terus membebani APBN.
Baca Juga: Harga Tiket Pesawat Melambung? Simak Kebijakan Baru Presiden Prabowo Terkait Kenaikan Harga Aftur
Meski usulan penggunaan biometrik untuk gas melon masih bersifat usulan dari legislatif, hal ini menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan terhadap barang subsidi akan semakin diperketat ke depannya.
Masyarakat kini menanti apakah teknologi "scan mata" ini benar-benar akan diimplementasikan atau sekadar menjadi wacana di meja perundingan.
Editor : Aditya Novrian