KABUPATEN KENDAL, RADAR MALANG - Alami kemacetan pembayaran hingga ratusan juta rupiah, sejumlah penyuplai bahan pangan mendatangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menagih tunggakan tersebut.
Salah satu penyuplai susu yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa tagihan miliknya mencapai angka Rp141 juta. Angka ini merupakan hasil akumulasi pengiriman barang sejak akhir Desember tahun lalu hingga bulan April saat ini.
"Pengambilan dari bulan Desember akhir sampai hari ini masih ada tagihan Rp141 juta sekian yang belum dibayarkan." ungkap salah satu penyuplai yang kami kutip langsung dari Youtube Liputan 6.
Dirinya mengaku sudah mencoba berulang kali menghubungi pihak SPPG, namun pihak SPPG dinilai sangat lambat dalam memberikan respons. Berbagai alasan juga terus dilontarkan oleh pihak pengelola tanpa memberikan kepastian kapan dilakukan pelunasan.
Baca Juga: Terdampak Perang Timur Tengah, Harga Plastik di Kota Malang Jadi Segini
Parahnya lagi, muncul informasi bahwa praktik ini tidak hanya terjadi pada satu supplier saja. Terdapat beberapa penyuplai lama yang tagihannya juga masih menunggak dan ditinggalkan begitu saja tanpa adanya pertanggung jawaban.
"Infonya ada beberapa supplier yang tanggungan tagihannya sama seperti saya. Bahkan ada yang dulu masih ada tanggungan, ditinggal, terus cari supplier baru," tambahnya.
Padahal, para penyuplai mengetahui bahwa program strategis nasional ini didukung penuh oleh anggaran negara.
Ketidaksinkronan antara ketersediaan dana pusat dengan realisasi pembayaran di tingkat bawah memicu tanda tanya besar di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).
Alur pembayaran yang melibatkan pihak koperasi sebagai perantara pengelola dana dari dapur ke penyuplai diduga menjadi titik hambatan.
Sementara itu, perwakilan dari pihak koperasi yang berada di lokasi mengaku belum mengetahui secara detail mengenai adanya tunggakan tersebut karena keterbatasan akses informasi keuangan.
Baca Juga: Jual Beli Bedak di Pasar Kota Malang Ditengarai Akibat Regulasi Tumpul
Kondisi ini jika terus dibiarkan dikhawatirkan akan merusak rantai pasok program Makan Bergizi Gratis.
Para penyuplai berharap pemerintah segera turun tangan melakukan audit dan memastikan hak-hak penyuplai lokal segera dipenuhi agar program ini tetap berjalan lancar tanpa merugikan pihak manapun.
Editor : Aditya Novrian