MALANG KOTA, RADAR MALANG – Pakar kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) Andhyka Muttaqin menilai kebijakan Work From Home (WFH) untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) tidak memberikan dampak signifikan.
Menurut Andhyka, kebijakan tersebut memang tengah diarahkan untuk aparatur sipil negara (ASN), meski belum merata di seluruh instansi. Namun, efektivitasnya dalam menekan konsumsi BBM dinilai terbatas.
“Untuk penghematan BBM, kebijakan ini tidak signifikan. Namun, bisa menghemat energi lain seperti listrik dan internet serta mengarah pada efisiensi anggaran,” ujarnya.
Baca Juga: Besok Pemkot Malang Terapkan WFH dengan 30 Persen ASN Bakal Kerja dari Rumah, Ini Detailnya
Ia menilai, kebijakan WFH belum menyentuh akar persoalan terkait konsumsi BBM. Andhyka menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada pembatasan penggunaan BBM melalui skema kuota, serta pembenahan transportasi publik agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.
Selain itu, ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan kebijakan WFH jika tidak diawasi dengan baik. Salah satunya, kemungkinan dimanfaatkan sebagai long weekend oleh ASN.
“Kalau WFH di hari Jumat, bisa jadi long weekend. Kalau di hari Rabu seperti di Jawa Timur, juga kurang tepat karena itu puncak produktivitas kerja dan pelayanan masyarakat tinggi,” tambahnya.
Baca Juga: Penerapan WFH ASN Pemkab Malang Tak Berlaku untuk 11 Instansi, Ini Daftarnya
Andhyka menegaskan, apabila kebijakan WFH tetap diterapkan, maka harus disertai sistem pengawasan ketat. Salah satunya dengan memastikan kehadiran ASN melalui titik koordinat absensi di rumah.
Ia juga menekankan pentingnya pemberian kompensasi bagi ASN yang tetap bekerja dari kantor, guna menjaga motivasi kerja.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa penerapan WFH membutuhkan kesiapan sistem yang matang. Tanpa itu, berpotensi menimbulkan kebingungan di tingkat pimpinan dalam mengontrol kinerja pegawai.
“Kondisi ini tidak hanya sehari-dua hari. Akan ada culture shock, baik bagi pimpinan maupun pegawai. Jadi harus dilihat secara sistemik, bukan parsial,” jelasnya.
Andhyka juga menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak bisa diterapkan pada semua sektor. Layanan yang bersifat langsung seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik tetap harus berjalan secara tatap muka.
Editor : Aditya Novrian