JAKARTA, RADAR MALANG - Selama puluhan tahun, muncul persepsi di masyarakat bahwa Pemerintah Pusat mengabaikan pembangunan di daerah luar Pulau Jawa, khususnya Aceh dan Papua.
Ketimpangan infrastruktur dan ekonomi memicu narasi bahwa negara hanya mengambil kekayaan alam tanpa memberikan perhatian yang sepadan bagi warga lokal.
Baca Juga: Viral! Laporan Diabaikan, Warga Rohil Riau Bakar Rumah Bandar dan Kapolsek Dicopot
Namun, fakta mengejutkan diungkap oleh politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, dalam evaluasi otonomi daerah di Jakarta pada Senin (13/04/2026).
Beliau menyatakan bahwa stagnasi pembangunan di daerah tersebut bukan disebabkan oleh kurangnya kucuran anggaran dari pemerintah pusat.
Negara telah mengucurkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam jumlah yang sangat fantastis sebagai bentuk kewajiban menjaga integritas bangsa.
Baca Juga: Perkuat Kepercayaan Dunia, Menkeu Purbaya Pastikan Kebijakan Fiskal di Jalur Benar
Sayangnya, dana besar tersebut seringkali tidak terserap untuk pelayanan dasar masyarakat karena buruknya tata kelola oleh pemerintah daerah.
"Persoalan yang terjadi sekarang tidak melulu karena kesalahan pusat, kesalahan elit daerah juga banyak sekali," ungkap Deddy Sitorus secara lugas.
Baca Juga: Maraknya Pungli di Wisata Tumpak Sewu, Polisi Tangkap 4 Preman Pelaku Pungutan Liar
Ia menyoroti bagaimana elit lokal di Aceh dan Papua seringkali tidak memiliki visi pembangunan yang sejalan dengan rancangan teknokratik pusat.
Deddy menambahkan bahwa perilaku oknum elit daerah yang memperlakukan uang negara layaknya uang pribadi menjadi penghambat utama kemajuan.
Baca Juga: Viral Pulau Dijual Rp65 Miliar, KKP Perketat Pengawasan Wilayah Terluar
Hal inilah yang menyebabkan masyarakat di lapangan tetap hidup dalam keterbatasan meski anggaran triliunan rupiah terus mengalir setiap tahunnya.
Kondisi SDM birokrasi di daerah yang bermasalah membuat program strategis seperti peningkatan kualitas guru dan layanan Puskesmas menjadi jalan di tempat.
Akibatnya, muncul kecemburuan sosial terhadap pembangunan di Pulau Jawa yang sebenarnya dikelola dengan sistem manajemen yang lebih transparan.
Baca Juga: Geger Pernyataan 'Mati Syahid' Jusuf Kalla, Aliansi Advokat Desak JK Minta Maaf Secara Terbuka
Pemahaman ini penting agar rasa persatuan dan kesatuan bangsa tidak memudar akibat narasi ketidakadilan yang salah alamat.
Masyarakat perlu menyadari bahwa kemajuan daerah sangat bergantung pada integritas pemimpin lokal mereka dalam mengelola dana yang diberikan negara.
Baca Juga: Diplomasi Moskow Berhasil, Indonesia dan Rusia Sepakati Kerja Sama Energi Jangka Panjang
Dengan transparansi ini, diharapkan masyarakat tidak lagi selalu menyalahkan pemerintah pusat atas ketertinggalan yang terjadi di daerah mereka.
Sinergi antara pusat dan kejujuran elit daerah adalah kunci mutlak agar kekayaan alam Aceh serta Papua benar-benar dirasakan oleh rakyatnya.
Editor : Aditya Novrian