JAKARTA, RADAR MALANG – Sultan Buton Laode Muhammad Kariu secara resmi mengeluarkan maklumat pada 3 Mei 2026 yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memprotes penempatan industri hilirisasi aspal di Karawang, Jawa Barat.
Pihak Kesultanan Buton menuntut pemerintah memindahkan pusat pengolahan tersebut kembali ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, demi menjaga keadilan ekonomi bagi daerah penghasil sumber daya alam.
Baca Juga: Pasca Putusan MK, DPD Dorong Pemerintah Siapkan Regulasi Pemilu 2029 secara Matang
"Posisi kami sebagai masyarakat adat merasa ada ketidakadilan. Industri hilirisasi aspal itu seharusnya ditempatkan di Buton agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton," ujar pihak Kesultanan Buton melalui juru bicara Arman Manila dalam keterangan resminya.
Isi Surat Sultan Buton dan Kekecewaan Masyarakat Adat Buton
Terdapat tiga poin utama dalam maklumat yang dikeluarkan oleh Sultan Buton terkait kebijakan hilirisasi nasional ini:
- Pemerataan Nilai Tambah
Sultan menegaskan bahwa jika pabrik dibangun di luar Pulau Buton, masyarakat lokal akan kehilangan peluang menjadi tenaga kerja dan tidak mendapatkan nilai tambah ekonomi dari kekayaan alam mereka sendiri.
- Penagihan Janji Presiden Ke-7 RI
Masyarakat Buton menagih janji yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 27 September 2025, yang menyatakan bahwa hilirisasi aspal harus menyejahterakan warga Buton secara langsung di daerah asalnya.
- Ketimpangan Lokasi Proyek
Pihak Kesultanan menyoroti ironi bahwa aspal Buton menjadi satu-satunya proyek dalam ground breaking hilirisasi tahap kedua (April 2026) yang lokasinya tidak berada di wilayah asal sumber daya, berbeda dengan proyek nikel di Morowali atau tembaga di Gresik.
Baca Juga: Empat Kampus Negeri di Kota Malang Sediakan 17.407 Kuota Jalur Mandiri
Langkah Strategis Pemerintah
Menanggapi keputusan pemerintah yang menempatkan industri di Karawang, Lembaga Adat Kesultanan Buton kini tengah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk melakukan audiensi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
Mereka ingin mempertanyakan ketegasan pemerintah pusat terkait alasan logistik atau industri yang mengalahkan prinsip keadilan bagi daerah penghasil.
Selain Sultan, mantan Pj Bupati Buton Basiran juga diketahui telah mengirim surat terbuka serupa kepada Presiden.
Hingga saat ini, pihak kesultanan terus menghimbau seluruh elemen masyarakat Buton untuk bersatu mengawal isu ini agar pusat industri pengolahan aspal benar-benar dibangun di atas tanah Buton.
Editor : Aditya Novrian