JAKARTA, RADAR MALANG - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menemukan kondisi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak layak saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Kemayoran dan Grogol, Jakarta, pada Selasa (12/5/2026).
Baca Juga: 84 Aduan MBG Masuk ke Pemkab Malang, Kualitas Menu hingga Siswa Tak Kebagian Jadi Sorotan
Dalam temuan tersebut, Dudung mengungkapkan adanya fasilitas pengolahan makanan yang dipenuhi belatung, tumpukan sampah selama satu minggu, hingga sistem pembuangan limbah (IPAL) yang buruk.
Temuan ini memicu peringatan keras bagi pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk segera melakukan perbaikan total atau menghadapi penutupan operasional secara permanen.
Baca Juga: MBG Masuk Lingkungan Kampus, Badan Gizi Nasional Dorong Kampus untuk Kelola Dapur
Dugaan Pemerintah Pusat Adanya Proses Jual Beli Titik Dapur MBG
Selain masalah higienitas, KSP Dudung mengungkap adanya laporan mengenai praktik jual beli titik dapur SPPG dan ketidakteraturan sistem supplier.
Berdasarkan informasi lapangan, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu yang mencoba mencari keuntungan pribadi dari anggaran APBN yang dialokasikan untuk gizi anak-anak.
Baca Juga: Mobil MBG Tabrak Tiga Rumah Warga di Donomulyo Malang, Menurut Polisi Ternyata Ini Sebabnya
KSP Dudung menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi segala bentuk ketidakjujuran dalam program prioritas nasional ini dan berjanji akan mengaudit secara menyeluruh proses penunjukan mitra pengelola dapur.
Perkuat Akuntabilitas BGN Bersama Lembaga KPK
Guna memperkuat akuntabilitas, KSP Dudung telah melakukan audiensi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk merancang strategi nasional pencegahan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kerja sama ini bertujuan menutup celah korupsi, termasuk memantau aliran dana investasi mitra dan pembayaran insentif bagi SPPG yang berstatus suspend.
Baca Juga: Pemerintah Bakal Atur Ulang Standar Gizi MBG dan Siapkan Regulasi Baru
"Ini uang rakyat, rakyat harus tahu penggunaannya. Jika terbukti ada kecurangan, saya tidak akan segan untuk membuka identitas pelakunya kepada publik," ujar Dudung saat ditemui di Gedung KPK.
Editor : Aditya Novrian