JAKARTA, RADAR MALANG – Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, buka suara terkait isu larangan nonton bareng (nobar) film dokumenter ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ada yang melarang untuk nobar film tersebut. Ia juga menyebut, kritik yang ada di dalam film ‘Pesta Babi’ masih dalam batas wajar.
"Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film itu sendiri memang kontroversial," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5).
Baca Juga: Respons Yusril soal Larangan Nobar Film Pesta Babi: Bukan Arahan dari Pemerintah
Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi atau terpancing dengan judul film yang dinilai kontroversial.
Dibalik isu larangan nobar tersebut, Yusril justru berpendapat bahwa publik perlu diberi keleluasaan untuk menonton, berdiskusi, hingga memperdebatkan isi film secara terbuka.
Ia meyakini, dengan adanya keleluasaan untuk diskusi dan debat akan memicu munculnya pro kontra yang dapat menjadi sarana efektif untuk membangun pola pikir kritis publik.
Baca Juga: Film Dokumenter Pesta Babi Jadi Sorotan, Ini Sinopsis dan Kontroversinya
"Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi," ujarnya.
Yusril menambahkan, pemerintah dapat mengambil pelajaran dari film dokumenter ‘Pesta Babi’ tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan atau Tindakan-tindakan lapangan yang masih perlu diperbaiki.
Sebelumnya, film dokumenter yang bertajuk ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ berisi pengungkapan dampak dari perampasan ruang hidup masyarakat adat di Papua Selatan akibat adanya korporasi dan proyek besar pemerintah.
Baca Juga: Viral Main Game dan Merokok Saat Rapat, Anggota DPRD Jember Minta Maaf ke Publik: Saya khilaf
Yusril menanggapi hal tersebut dengan mengungkapkan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) dibangun dengan kajian yang matang guna menyejahterakan rakyat. Namun, pemerintah tetap membuka diri terhadap kritik sebagai bahan evaluasi pelaksanaan di lapangan secara menyeluruh.
Tak sampai di situ, Yusril turut menyoroti penggunaan istilah ‘Pesta Babi’ yang digunakan sebagai judul film tersebut. Ia menilai, penggunaan istilah tersebut menimbulkan kerancuan di tengah Masyarakat.
Akibatnya, ia mendesak pihak seniman, penulis skenario, dan produser untuk buka suara terkait penggunaan istilah tersebut dalam judul film.
Baca Juga: Siap-Siap! Sekolah Garuda Transformasi Dijadwalkan Beroperasi pada Juli 2026
"Kalau Pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan. Pemerintah tidak bisa diam dengan berlindung di balik otoritas dan kekuasaan, dan pada saat yang sama seniman juga tidak bisa diam dan berlindung di balik kebebasan berekspresi," pungkasnya.
Editor : Aditya Novrian