RADAR MALANG – Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka memperingatkan Taiwan untuk tidak mendeklarasikan kemerdekaan resmi dari China.
Pernyataan ini disampaikan Trump di atas pesawat Air Force One dalam perjalanan kembali ke Washington, hanya berselang beberapa jam setelah melakukan pertemuan puncak bilateral dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing pada Jumat, (15/05/2026).
Baca Juga: Resmi Beroperasi! Polda Metro Jaya Bentuk Tim Khusus Pemburu Begal yang Siaga 24 Jam
Langkah ini menandai perubahan taktis dalam diplomasi AS, di mana Washington berusaha meredam ketegangan langsung dengan Beijing yang mengklaim pulau tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya.
Dalam pertemuan di Beijing, Presiden Xi Jinping menegaskan sejak awal bahwa isu Taiwan adalah hal paling sensitif dan krusial dalam hubungan AS-China.
Baca Juga: Pembentukan Dinas Damkar Tunggu Persetujuan Dewan, Pemkot Malang Pastikan Tak Membebani APBD
Menanggapi kekhawatiran mendalam Xi Jinping terhadap pergerakan kemerdekaan di pulau tersebut, Trump menyatakakan bahwa ia tengah mempertimbangkan untuk menunda atau meninjau kembali paket penjualan senjata besar-besaran senilai 14 miliar dolar AS ke Taiwan.
Isyarat ini memicu spekulasi bahwa Washington mulai menjadikan komitmen pertahanan Taiwan sebagai alat tawar-menawar politik dalam negosiasi ekonomi dan bilateral yang lebih luas dengan China.
Baca Juga: Kukuh Penjarakan Nadiem Makarim, Simak Alasan Jaksa Tuntut Uang Pengganti Sebesar Rp 5,6 Trilliun
Respon Warga dan Lai Ching-te selaku Presiden Taiwan terhadap Pertemuan Trump dengan Xi Jinping
Di tingkat akar rumput, warga Taipei mulai mengekspresikan kekhawatiran mereka atas melunaknya sikap Washington terhadap Beijing.
Meski demikian, sebagian warga menilai bahwa pernyataan Trump hanyalah bagian dari retorika diplomasi tingkat tinggi.
Warga Taiwan percaya bahwa Taiwan tetap memiliki posisi geopolitik dan teknologi yang terlalu strategis di Asia-Pasifik untuk diabaikan begitu saja oleh AS.
Pernyataan Trump mengenai penundaan dan tinjauan ulang terhadap komitmen kerja sama militer langsung memicu reaksi keras dari Taipei.
Presiden Taiwan, Lai Ching-te, dengan tegas menyatakan bahwa Taiwan adalah negara demokrasi yang berdaulat, berada di pusat kepentingan global, sehingga tidak akan pernah rela dijadikan komoditas politik atau alat tawar-menawar oleh pihak manapun.
Baca Juga: Presiden Prabowo Disurati Pengusaha China Soal Pemeran, Inilah Tanggapan Pemerintah Indonesia
"Kami tidak akan dijual ke China," tegas Lai Ching-te, sembari menambahkan bahwa dukungan keamanan dari AS melalui Taiwan Relations Act adalah elemen kunci yang sah untuk menjaga stabilitas kawasan dari ancaman militer Beijing yang terus meningkat.
Editor : Aditya Novrian