JAKARTA, RADAR MALANG – Ribka Haluk selaku Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) ungkap pentingnya penguatan sinergi, koordinasi, dan tata kelola pemerintahan guna mempercepat Pembangunan di Papua.
Hal tersebut disampaikan Ribka dalam Forum Dialog Kemitraan Percepatan Pembangunan Tanah Papua yang diselenggarakan di Hotel Novotel Jakarta Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta.
Forum tersebut mengangkat tema “Memperkuat Kemitraan Pembangunan di Tanah Papua melalui Koordinasi, Sinergi, dan Kolaborasi yang Lebih Efektif”. Sesuia tema yang diangkat, kegiatan tersebut digunakan sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, serta kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan.
Baca Juga: RUU Polri Direvisi, Menkum RI: Perpanjang Batas Usia Pensiun Demi Keadilan
Langkah tersebut merupakan bentuk upaya mendorong percepatan Pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
"Pembangunan Papua merupakan salah satu agenda prioritas nasional secara konsisten mendapat perhatian penuh dari Bapak Presiden maupun oleh Pemerintah Republik Indonesia. Komitmen tersebut ditegaskan melalui berbagai kebijakan, regulasi, serta langkah afirmatif," kata Ribka, dalam keterangan tertulis, Selasa (26/5).
Ribka mengatakan, pemerintah terus bersinergi untuk mempercepat proses Pembangunan di Tanah Papua melalui sejumlah kebijakan guna mencapai keadilan, pembangunan yang merata, perlindungan, sekaligus pemenuhan hak Orang Asli Papua (OAP).
Baca Juga: Luhut Buka Peluang Reformasi Total: Bea Cukai Akan Dialihkan Melalui Integrasi BUMN Ekspor PT DSI
Penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 yang berisi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) Tahun 2022—2041 menjadi salah satu langkah strategis untuk segera merancang kerangka Pembangunan jangka Panjang di Papua.
Perpres tersebut memiliki fokus utama, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengacu pada fokus pembangunan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dapat dimulai dari penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pembangunan ekonomi inklusif, penguatan konektivitas wilayah, serta penguatan peran masyarakat adat dan budaya lokal.
Baca Juga: Kabel Sutet Putus Menjadi Penyebab Listrik Padam Massal di Pulau Sumatera
Ribka turut menyampaikan bahwa di tahun ini, 2026 menjadi titik balik penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah Papua.
Peningkatan ini dibuktikan dengan adanya penyerapan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di 46 kabupaten/kota yang tercatat telah menyentuh angka 100 persen per Mei 2026.
Editor : Aditya NovrianSumber : Diolah dari berbagai sumber