JAKARTA, RADAR MALANG – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari merespons salah satu tuntutan mahasiswa yang disampaikan dalam aksi demo di sekitar Bundaran HI pada Jumat (12/6). Mahasiswa meminta agar pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menanggapi hal tersebut, Qodari menyatakan bahwa sejak awal masa jabatannya, Presiden Prabowo Subianto berupaya menghentikan pemborosan dan melakukan efisiensi penggunaan APBN.
"Mengenai tuntutan mahasiswa yang pertama, terkait pemborosan APBN, justru apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor," kata Qodari dalam keterangan tertulis, Minggu (14/6).
Ia juga menyebut, penghematan yang dilakukan Prabowo mencakup berbagai pos belanja yang dianggap tidak mendesak dan tidak esensial. Kebijakan tersebut diklaim telah menghemat APBN sekitar Rp300 triliun. Karenanya, Qodari meminta dukungan mahasiswa untu Prabowo.
Baca Juga: El Nino Sebabkan Kemarau Panjang di Malang Raya, Ini Prediksi BMKG
"Jadi kalau tentang kebocoran anggaran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Oleh karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa," kata dia.
Terkait penghematan yang dilakukan, Qodari menyebut salah satu langkah yang diambil Prabowo adalah dengan pembentukan Danantara sebagai instrumen untuk menguatkan tata kelola aset dan kekayaan negara.
Sebelumnya, sekitar seribu mahasiswa yang tergabung dari sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Jabodetabek menggelar aksi unjuk rasa di dekat Bundaran HI, Jumat (12/6). Dalam aksi unjuk rasa tersebut, terdapat lima tuntutan yang disampaikan mahasiswa untuk pemerintah.
Baca Juga: Dishub Jatim Siapkan Delapan Armada Bus Komersial Jalur Malang - Sendang Biru
Pertama, hentikan pemborosan APBN. Kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Ketiga, hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Keempat, hentikan militerisme sipil. Dan kelima, menuntut Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah.
Editor : Aditya Novrian