Ironi di Tengah Bonus Demografi
Temuan ini menjadi sorotan karena Indonesia memiliki proporsi penduduk usia muda yang sangat besar. Sebanyak 40,2 persen penduduk Indonesia berusia 24 tahun ke bawah, salah satu yang tertinggi di antara negara-negara dalam daftar tersebut.
UNESCO menilai terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara rendahnya investasi pendidikan dan besarnya jumlah penduduk usia muda yang membutuhkan akses pendidikan berkualitas. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, serta daya saing ekonomi Indonesia pada masa mendatang.
Baca Juga: Deadline Numpuk? Ini 3 Kafe 24 Jam di Malang yang Nyaman Buat Nugas Sampai Subuh
Tertinggal dari Negara Tetangga
Alokasi belanja pendidikan Indonesia juga tercatat lebih rendah dibanding sejumlah negara di kawasan Asia.
Pakistan dan Bangladesh masing-masing mengalokasikan 2 persen PDB untuk pendidikan. Singapura berada di angka 2,2 persen, Thailand 2,5 persen, Vietnam dan Irlandia 2,9 persen, Türkiye 3,1 persen, serta Rumania dan Jepang masing-masing 3,3 persen.
Berikut 10 negara dengan proporsi belanja pendidikan terendah terhadap PDB:
-
Indonesia — 1,3 persen
-
Pakistan — 2,0 persen
-
Bangladesh — 2,0 persen
-
Singapura — 2,2 persen
-
Thailand — 2,5 persen
-
Vietnam — 2,9 persen
-
Irlandia — 2,9 persen
-
Türkiye — 3,1 persen
-
Rumania — 3,3 persen
-
Jepang — 3,3 persen
Sebaliknya, Swedia menjadi negara dengan alokasi belanja pendidikan tertinggi di antara kelompok negara ekonomi besar dunia.
Jika cakupan diperluas secara global, negara-negara kepulauan kecil justru mendominasi daftar pengeluaran pendidikan terbesar terhadap PDB. Kiribati tercatat mengalokasikan 16,4 persen PDB untuk pendidikan, diikuti Tuvalu 12,9 persen, Mikronesia 11,6 persen, Namibia 9,1 persen, dan Aljazair 9 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa besarnya anggaran pendidikan tidak selalu ditentukan oleh tingkat kemajuan ekonomi suatu negara, tetapi juga dipengaruhi prioritas kebijakan, struktur demografi, dan kapasitas fiskal masing-masing negara.
Paradoks Anggaran Pendidikan Indonesia
Temuan UNESCO juga menyoroti paradoks kebijakan pendidikan Indonesia. Sejak 2009, pemerintah menetapkan alokasi minimal 20 persen APBN untuk sektor pendidikan melalui kebijakan mandatory spending.
Meski dari sisi anggaran negara porsinya tergolong besar, jika diukur terhadap PDB, belanja pendidikan Indonesia masih tertinggal dibanding sejumlah negara lain, termasuk Vietnam dan beberapa negara berkembang di kawasan.
Pakar ekonomika pendidikan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Gumilang Aryo Sahadewo, menilai peningkatan anggaran pendidikan yang terus terjadi selama dua dekade terakhir belum sepenuhnya diikuti peningkatan kualitas hasil belajar.
Ia mencontohkan Human Capital Index (HCI) Indonesia pada 2020 yang berada di angka 0,54. Artinya, anak yang lahir saat ini diperkirakan hanya akan mencapai 54 persen dari potensi produktivitas maksimalnya ketika dewasa.
Selain itu, hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan lebih dari 75 persen siswa Indonesia berusia 15 tahun belum mencapai kompetensi minimum dalam matematika dan literasi membaca.
Sejumlah pengamat pendidikan juga menilai persoalan utama tidak hanya terletak pada besaran anggaran, tetapi juga efektivitas distribusi dan pemanfaatannya. Karena itu, perbaikan tata kelola serta peningkatan kualitas belanja pendidikan dinilai sama pentingnya dengan penambahan alokasi anggaran itu sendiri.
Editor : Aditya NovrianSumber : dikelola dari beberapa sumber