Ketua BPI Buka Suara soal Kritik Delegasi Indonesia ke Cannes Film Festival 2026

Hanif Pratama • Dipublikasikan Senin, 3 Agustus 2026 | 13:39 WIB
ddd
Delegasi Indonesia menghadiri rangkaian kegiatan di Cannes Film Festival dan Cannes Film Market 2026 sebagai bagian dari misi memperluas jejaring perfilman Indonesia di tingkat internasional. (Sumber: Instagram @bpi_indonesianfilmagenc)
JAKARTA, RADAR MALANG – Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI), Fauzan Zidni, akhirnya buka suara menanggapi kritik yang beredar di media sosial terkait pembiayaan delegasi Indonesia pada Festival Film Cannes 2026. Ia membantah anggapan bahwa seluruh delegasi yang berangkat ke ajang tersebut dibiayai penuh oleh negara.

Menurut Fauzan, tidak semua anggota delegasi menerima fasilitas dari pemerintah. Sejumlah sineas justru berangkat menggunakan biaya pribadi.

"Gak semua orang yang berangkat ke Cannes gitu dapat fasilitasi itu. Banyak juga kayak Mbak Bubu (Nazira C. Noer) berangkat bayar sendiri. Kak Sindy (Sindy Dewiana) berangkat bayar sendiri. EB (Yulia Evina Bhara) bayar sendiri," ujar Fauzan dalam pertemuan tertutup di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Ia menjelaskan, dukungan pemerintah hanya diberikan kepada sineas yang memiliki program resmi di festival dan sepanjang kuota fasilitasi masih tersedia.

"Selama ada program, selama filmnya terseleksi, minta fasilitasi. Kalau memang jatah fasilitasinya ada, itu akan difasilitasi," katanya.

Fauzan menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 32 UUD 1945 mengenai peran negara dalam memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia.

"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Ketika sineas dapat dukungan, itu adalah peran negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dalam bentuk fasilitasi," ujarnya.

Bandingkan dengan Praktik di Masa Lalu

Fauzan juga membandingkan mekanisme saat ini dengan praktik pengiriman delegasi pada masa lalu. Menurutnya, dahulu terdapat rombongan yang berangkat ke festival internasional meski bukan berasal dari kalangan pelaku film.

"Ada rombongan 20 orang yang dikirim dan itu rombongan EO dan keluarga. Keluarga dari oknum, istilahnya. Kita protes semua itu sampai dulu demo. Situasinya kayak begitu. Dulu yang difasilitasi oknum. Filmmaker-nya gak ada," katanya.

Ia turut mengingat pengalamannya saat film What They Don't Talk About When They Talk About Love lolos ke kompetisi Festival Film Sundance 2013. Saat itu, menurutnya, seluruh biaya keberangkatan ditanggung secara mandiri.

"Film kami waktu itu, What They Don't Talk About When They Talk About Love, terseleksi kompetisi di Sundance, gak dapat dukungan apa-apa. Tahun 2013, bayar sendiri semuanya," kenangnya.

Meski demikian, ia menilai sistem yang diterapkan pemerintah saat ini sudah jauh lebih baik karena bantuan diberikan kepada karya yang memang berhasil lolos seleksi festival.

"Kalau menurut saya, yang sudah dilakukan sudah cukup bagus. Jadi ketika filmnya terseleksi, itu akan ada istilahnya difasilitasi kepergiannya, beberapa saja," jelasnya.

Menurut Fauzan, dukungan pemerintah juga tidak hanya berkaitan dengan pemutaran film di festival, tetapi mencakup berbagai agenda industri yang berlangsung di pasar film (film market).

"Bukan cuman ngomongin festivalnya, tapi ada ngomongin kegiatan-kegiatan di market-nya. Kalau misal ada program dengan market, itu juga akan didukung," tambahnya.

 

Misi Perdana BPI di Cannes

Keikutsertaan Indonesia di Cannes 2026 merupakan misi internasional pertama BPI sejak Fauzan terpilih sebagai Ketua Umum periode 2026–2030 dalam Kongres IV BPI pada April lalu. Saat itu, ia menyatakan salah satu fokus kepemimpinannya adalah memperluas akses perfilman Indonesia ke pasar global melalui festival-festival strategis.

Dalam wawancaranya dengan Variety, Fauzan mengatakan BPI ingin memperkuat posisi film Indonesia di tingkat internasional dengan memanfaatkan momentum meningkatnya pangsa pasar film nasional.

"Kami akan fokus pada memperluas akses film Indonesia ke pasar global melalui festival strategis," ujarnya.

Pertemuan Bilateral hingga Program Indonesia di Cannes

Delegasi BPI bersama Kementerian Kebudayaan menjalankan misi di Cannes Film Market and Festival 2026 pada 12–20 Mei 2026. Selain menghadiri berbagai agenda industri, delegasi Indonesia menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah lembaga perfilman dunia, seperti CNC Prancis, KOFIC Korea Selatan, lembaga perfilman India, hingga perwakilan Jepang.

Salah satu hasil pertemuan tersebut, menurut Fauzan, adalah komitmen CNC Prancis untuk mengirimkan tenaga ahli guna membantu penguatan kelembagaan BPI.

Selain itu, Indonesia juga membawa program Next Step Studio Indonesia, mempresentasikan Dana Indonesiaraya kepada 19 lembaga pendanaan internasional, serta menayangkan perdana empat film pendek karya sineas muda Indonesia di program La Semaine de la Critique.

"Kehadiran ini adalah konfirmasi bahwa karya anak bangsa telah melampaui batas geografis," kata Fauzan.

Dalam kesempatan lain kepada Variety, ia menegaskan bahwa partisipasi Indonesia di Cannes bukan sekadar debut di panggung internasional.

"That is not a debut. That is a thesis," ujarnya.

Baca Juga: Membaca Dampak Delegasi Indonesia ke Cannes bagi Industri Film Nasional

Editor : Aditya Novrian
Sumber : Diolah dari berbagai sumber
Ketua BPI Fauzan Zidni Cannes Film Festival 2026 malang Delegasi Indonesia