JAKARTA, RADAR MALANG – Presiden Prabowo Subianto menempatkan pembangunan ekonomi berbasis desa sebagai salah satu fokus utama dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (14/8/2026). Ia menargetkan 30.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat berdiri dan beroperasi secara optimal pada akhir 2026.
Prabowo mengatakan kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya berada di pusat-pusat industri dan kota besar. Menurutnya, desa memiliki peran penting melalui aktivitas petani, nelayan, pedagang, perajin, hingga pelaku usaha kecil.
Presiden juga menyinggung pengalaman krisis moneter 1998. Saat itu, sejumlah bank dan perusahaan besar mengalami keruntuhan, sementara aktivitas ekonomi masyarakat desa dan sektor UMKM dinilai tetap bertahan.
Baca Juga: Prabowo Sampaikan Pidato Kenegaraan, Klaim Investasi Rp1.931 Triliun hingga Singgung Menteri Dirawat
"Kekuatan ekonomi kita ada di desa-desa," ujar Prabowo dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan perkembangan program KDKMP. Hingga saat ini, pemerintah disebut telah mendirikan sekitar 10.000 koperasi di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.300 koperasi diklaim telah beroperasi secara optimal.
Koperasi yang telah beroperasi tersebut disebut telah memiliki sejumlah fasilitas pendukung, seperti listrik, air, serta sistem digital terpusat yang memungkinkan pemerintah memantau ketersediaan stok secara langsung.
Prabowo kemudian memasang target lebih besar. Ia ingin seluruh 30.000 koperasi yang ditargetkan pemerintah dapat berdiri dan beroperasi dengan baik sebelum akhir 2026.
Menurut Prabowo, target yang tinggi diperlukan agar pelaksanaan program tidak berjalan setengah-setengah. Ia menilai target yang rendah justru berpotensi menghasilkan capaian yang lebih rendah.
Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi desa, Koperasi Merah Putih diarahkan untuk memperkuat rantai pasok kebutuhan masyarakat. Prabowo menyebut koperasi dapat berperan sebagai off-taker atau pembeli hasil produksi petani dan nelayan di daerah.
Koperasi juga disebut akan dilengkapi fasilitas angkutan sehingga hasil produksi masyarakat tidak terkendala distribusi. Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap hasil pertanian maupun perikanan tidak terbuang hanya karena persoalan transportasi atau tidak adanya pembeli.
Prabowo bahkan menyebut jaringan Koperasi Merah Putih sebagai upaya untuk membuat negara memiliki kendali lebih besar terhadap rantai pasok pangan dan barang kebutuhan pokok.
Ia menegaskan pemerintah tidak bermaksud menghapus mekanisme pasar. Namun, menurut Prabowo, pasar tetap memiliki potensi dimanipulasi oleh pihak yang memiliki modal besar. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat posisi masyarakat kecil melalui koperasi.
"Kita tidak anti-pasar, tetapi pasar bisa dimanipulasi," kata Prabowo.
Selain mengatur distribusi barang kebutuhan masyarakat, pemerintah juga berencana menyalurkan barang bersubsidi melalui Koperasi Merah Putih. Kebijakan tersebut disebut bertujuan memastikan subsidi yang berasal dari uang negara dapat diterima masyarakat yang menjadi sasaran.
Pembangunan ekonomi desa dalam pidato Prabowo juga dikaitkan dengan penyediaan kebutuhan dasar. Presiden menyebut program pembangunan sumber air bersih yang dikerjakan TNI telah menghasilkan sekitar 3.000 titik air desa sepanjang delapan bulan pertama 2026.
Sementara itu, pembangunan fisik KDKMP terus berlangsung. Hingga 5 Agustus 2026, tercatat 35.857 lokasi telah memiliki lahan siap bangun. Dari jumlah tersebut, 19.491 lokasi disebut telah menyelesaikan pembangunan, sedangkan 15.910 lokasi lainnya masih dalam proses.
Melalui program tersebut, pemerintah ingin menjadikan koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi bagian dari strategi memperkuat posisi masyarakat desa dalam rantai produksi dan distribusi nasional.
Editor : Aditya NovrianSumber : Diolah dari beberapa sumber