Prabowo Janjikan Ambulans Udara dan Dokter Terbang untuk Wilayah Terpencil, Begini Respons IDI

 

 JAKARTA, RADAR MALANG – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana penyediaan layanan ambulans udara dan tim dokter terbang untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil Indonesia. Rencana ini disampaikan dalam pidato Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

"Untuk itu kita harus mencari terobosan inovatif, salah satu jalan adalah ambulans udara bahkan nanti juga tim dokter terbang," kata Prabowo.

Ambulans udara direncanakan menggunakan helikopter maupun pesawat kecil yang mampu mendarat di medan sulit. Prabowo mengungkap kebutuhan program ini muncul dari laporan tingginya angka kematian ibu hamil akibat harus menempuh perjalanan berjam-jam menuju fasilitas kesehatan saat hendak melahirkan.

Program ini menjadi bagian dari pembenahan fasilitas kesehatan dasar yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027, meliputi renovasi 10.000 puskesmas serta revitalisasi 441 RSUD di 514 kabupaten/kota, termasuk 66 RSUD di wilayah 3T.

Sehari setelah pidato tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan detail konsep program ini kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (15/8/2026). Ia menegaskan konsep "dokter terbang" bukan berarti setiap desa akan memiliki armada udara sendiri, melainkan mengacu pada unit reaksi cepat berbasis helikopter seperti yang telah diterapkan di sejumlah negara lain.

"Istilah dokter terbang itu karena dalam beberapa kali kesempatan kita berkeliling ke seluruh wilayah di Indonesia, memang negara kita sangat luas, jangkauan fasilitasnya belum merata," kata Prasetyo.

Prasetyo mengungkap, dari 10.000 puskesmas yang ada, dokter gigi baru tersedia di sekitar 40 persen di antaranya.

Menanggapi rencana tersebut, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan sambutan positif melalui Kepala Bidang Humas PB IDI, dr. Cashtry Meher. IDI menekankan bahwa penyediaan transportasi udara semata tidak cukup, dan harus diiringi integrasi sistem rujukan, kesiapan rumah sakit tujuan, serta ketersediaan dokter spesialis agar tidak terjadi kekosongan penanganan saat pasien tiba.

Senada, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Prof. Tjandra Yoga Aditama, menyambut baik rencana tersebut karena sejalan dengan prinsip Universal Health Coverage (UHC), sembari mengingatkan perlunya sistem pelayanan kesehatan terintegrasi dari hulu ke hilir.

"Harus ada sistem, SDM dan juga sarana dan prasarana kesehatan untuk mempersiapkan sebelum ambulan/dokter terbang tiba di lokasi," jelasnya.

Editor : Aditya Novrian
Sumber : Dikutip dari berbagai sumber