Presiden Prabowo Subianto menambah satu kementerian koordinator (Kemenko) dalam Kabinet Merah Putih melalui reshuffle yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Lewat pelantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, jumlah Kemenko dalam struktur pemerintahan Prabowo kini menjadi delapan, bertambah dari sebelumnya tujuh.
Selain Bahlil, Prabowo turut melantik sejumlah menteri dan wakil menteri untuk mengisi sisa masa jabatan periode 2024–2029. Perombakan tersebut juga menyentuh kursi Menko Politik dan Keamanan, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, hingga Menteri Luar Negeri.
Baca Juga: Nasser Al Khelaifi Buka Suara soal Pilpres FIFA 2027: “Bukan untuk Saya”
Perubahan ini menjadi sorotan karena Kemenko memegang posisi strategis dalam roda pemerintahan. Kemenko bertugas membantu Presiden mengonsolidasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan urusan kementerian di bawah lingkup bidangnya. Kemenko tidak mengeksekusi program teknis di lapangan, tetapi berperan sebagai "pemandu orkestra" yang menyelaraskan arah kebijakan antarkementerian.
Kemenko Bidang Politik dan Keamanan kini dipimpin Dudung Abdurachman. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu dilantik pada 1 Oktober 2026 menggantikan Djamari Chaniago dan bertanggung jawab mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang politik serta keamanan.
Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tetap dipimpin Yusril Ihza Mahendra. Kementerian ini menangani koordinasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Sementara itu, Kemenko Bidang Perekonomian masih dijabat Airlangga Hartarto. Airlangga termasuk menteri yang bertahan di jajaran Kemenko sejak Kabinet Merah Putih dibentuk pada Oktober 2024, dengan tugas mengoordinasikan kementerian yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi nasional.
Baca Juga: Don’t Stop Talking About Kanjuruhan, Aksi Kamisan di Kota Malang Jadi Martir
Perubahan signifikan terjadi di Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Posisi Menko PMK kini diisi Sugiono, yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri. Kursi Menlu yang ditinggalkan Sugiono kemudian dipercayakan kepada Arrmanatha Christiawan Nasir.
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tetap dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kementerian ini mengoordinasikan urusan agraria, pekerjaan umum, perumahan, transmigrasi, dan perhubungan.
Adapun Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat dijabat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Lingkup koordinasinya mencakup urusan sosial, pelindungan pekerja migran, desa, koperasi, UMKM, serta ekonomi kreatif.
Kemenko Bidang Pangan dipimpin Zulkifli Hasan atau Zulhas, yang menduduki jabatan tersebut sejak pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan pada Oktober 2024.
Terakhir, Kemenko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menjadi kementerian koordinator terbaru dalam kabinet. Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dipercaya memimpin kementerian ini.
Baca Juga: Don’t Stop Talking About Kanjuruhan, Aksi Kamisan di Kota Malang Jadi Martir
Kehadiran Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi menegaskan bahwa hilirisasi dan transisi energi tetap menjadi agenda prioritas pemerintah. Reshuffle ini juga berlangsung di tengah tantangan ekonomi yang tidak ringan. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026, tetapi rupiah masih tertekan dan ditutup di kisaran Rp 17.966 per dolar AS pada perdagangan 1 Oktober 2026. Di sisi lain, pemerintah dan DPR telah mematok target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027, sehingga koordinasi antarkementerian di bawah delapan Kemenko ini akan menjadi penentu tercapainya target tersebut.
Editor : Aditya N. RianSumber : Dari berbagai sumber