Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh SD dan SMP negeri di Surabaya mengoptimalkan anggaran Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) dan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) untuk memperbaiki infrastruktur sekolah, terutama kamar mandi siswa. Permintaan itu muncul setelah ia mendapati fasilitas sanitasi yang rusak saat inspeksi mendadak (sidak) di SMPN 47 Surabaya, Jumat (2/10/2026).
Dalam sidak tersebut, Eri menyusuri ruang kelas hingga kamar mandi sekolah. Ia menilai kualitas fasilitas di sekolah negeri masih perlu ditingkatkan agar proses belajar siswa berjalan nyaman.
Baca Juga: Usai Disorot soal Gaya Hidup, Deputi II Bakom Timothy Ivan Triyono Mengundurkan Diri
"Saya mengecek SMPN 47. Saya berkeliling mengecek ruang kelas, kamar mandi. Fasilitas SD-SMP negeri harus ditingkatkan lagi supaya anak-anak Surabaya nyaman belajar," ujarnya di Surabaya, Jumat.
Eri menyoroti kamar mandi sebagai fasilitas dasar yang wajib berfungsi karena dipakai langsung oleh siswa setiap hari. Di SMPN 47, ia menemukan dua kamar mandi dalam kondisi terkunci dan tidak bisa digunakan.
"Kamar mandi ini adalah hal yang paling penting. Ada dua kamar mandi yang dikunci, digembok, karena tidak bisa digunakan. Ini tidak tepat, sekolah negeri kok kondisinya seperti ini," kata Eri.
Atas temuan itu, Eri meminta perbaikan sanitasi dimasukkan sebagai prioritas penggunaan anggaran, baik pada tahun berjalan maupun tahun anggaran 2027. Ia juga menargetkan standar kamar mandi di SD dan SMP negeri Surabaya naik secara signifikan.
"Cek semua anggaran sekolah Bopda dan Bosnas. Sekolah seperti ini, kamar mandi rusak semua. Ada yang airnya menggenang, airnya tidak keluar," kata Eri.
Tak hanya perbaikan fisik, Eri membuka peluang anggaran operasional sekolah dipakai untuk membiayai petugas khusus kebersihan kamar mandi. Menurutnya, fasilitas yang sudah diperbaiki akan cepat rusak kembali tanpa perawatan rutin.
"Nanti di situ (kamar mandi) diberikan penjaga. Kalau yang perempuan ya perempuan, yang laki-laki ya laki-laki. Jadi setelah anak-anak keluar, langsung dibersihkan," kata Eri.
Ia juga menginstruksikan seluruh SD dan SMP negeri membersihkan lingkungan sekolah dari tumpukan barang bekas, sekaligus memastikan akan kembali melakukan pengecekan.
"Tidak ada barang-barang (bekas) yang menumpuk di sekolah. Saya akan turun (cek) lagi," tutur Eri.
Baca Juga: Pemain Arema FC Jadikan Momen 1 Oktober sebagai Refleksi
Di sisi lain, Eri menegaskan biaya perlengkapan sekolah seperti topi, dasi, kaus kaki, dan sabuk tidak boleh memberatkan orang tua siswa. Ia telah memerintahkan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya menerbitkan surat edaran kepada kepala sekolah terkait aturan seragam.
"Saya sudah memberikan tenggat waktu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk menyebarkan edaran kepada kepala sekolah, terutama terkait seragam. Tahun depan aturan tersebut wajib ditaati seluruh SD-SMP Negeri," ucapnya.
Eri mempersilakan masyarakat melapor jika masih menemukan harga seragam yang tidak wajar. Ia mengancam memberi sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melanggar.
"Sampai masih ada laporan, saya pastikan kepala sekolahnya saya ganti, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya saya beri sanksi," ujarnya.
Bopda Diperluas ke Pondok Pesantren Mulai 2027
Selain menata ulang prioritas penggunaan Bopda di sekolah negeri, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga berencana memperluas cakupan bantuan tersebut ke pondok pesantren mulai 2027.
Rencana itu berawal dari permintaan Eri kepada Dispendik untuk mencocokkan data pokok pendidikan (dapodik) lulusan SD dengan jumlah siswa SMP. Selisih data tersebut diduga menunjukkan adanya anak Surabaya yang melanjutkan pendidikan di pesantren dan belum tersentuh bantuan.
"Kalau berkurang, ada di mana? Maka ada di pondok (pesantren) mungkin. Maka kalau mereka itu masuk dalam hak orang yang (harus dibantu) maka BOPDA-nya harus tetap diberikan," kata Eri di Balai Kota Surabaya, Rabu (30/9/2026).
Kepala Dispendik Surabaya Febrina Kusumawati mengatakan pihaknya tengah menghitung jumlah anak yang bersekolah di pondok pesantren.
"Kita lagi melakukan proses perhitungan itu. Mudah-mudahan yang rampung kita bisa lakukan," jelasnya.
Febrina menegaskan, Bopda hanya akan diberikan kepada siswa yang menempuh pendidikan di pondok pesantren di wilayah Surabaya. Siswa dari luar kota tidak menjadi tanggung jawab Pemkot Surabaya.
Setelah pendataan rampung, jumlah siswa pesantren akan diusulkan sebagai penerima Bopda, lalu Pemkot menyesuaikan besaran anggaran yang dibutuhkan. Kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan, namun ditargetkan mulai berjalan pada 2027.
"InsyaAllah (tahun 2027)," pungkasnya.
Editor : Aditya N. RianSumber : Dari berbagai sumber