RADAR MALANG - Resmi, status Jakarta tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI). Statusnya telah berubah menjadi Daerah Khusus (DK).
Perubahan status ini telah berlaku berdasarkan keputusan yang telah diterbitkan pada Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan Ibu Kota ke Nusantara.
Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam hal ini, Pemprov Jakarta akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri perihal nomenklatur.
Poin yang berubah pada revisi tersebut adalah perubahan nomenklatur pejabat yang telah tertulis pada pasal 70A, 70B, 70C, dan 70D.
Aturan tersebut telah diterbitkan untuk memberikan kejelasan terhadap penamaan jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, anggota DPRD, anggota DPR, yang pada awalnya melekat pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Setelah Undang-Undang mengenai IKN diterbitkan, perlu adanya perubahan nomenklatur jabatan.
Begitu pula dengan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta yang berubah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Daerah Khusus Jakarta.
Hal ini sama dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) daerah pemilihan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024 berubah menjadi Anggota DPR RI daerah pemilihan provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Pemberlakuan ini berlaku mulai tanggal diundangkannya setelah Keputusan Presiden tentang pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan ditetapkan kemudian. (HERTINA FIRDA)
Editor : Aditya Novrian