2.069 Rumah Tak Layak Huni di Surabaya Segera Direnovasi
Aditya Novrian• Senin, 13 Januari 2025 | 15:56 WIB
SUMBER: REPORTASE JAWA POS
Satgas Kelurahan dan KTPR Mulai Lakukan Pendataan
SURABAYA - Masih banyak rumah tak layak huni (rutilahu) di Kota Pahlawan.
Sedikitnya ada 2.069 hunian warga masuk dalam kategori tersebut.
Melihat kondisi itu, pemkot bakal melakukan renovasi.
Photo
Sejak pekan lalu, satgas kelurahan dan kecamatan mulai melakukan pendataan.
Survei dan pendataan itu dilakukan langsung dan secara berkala, menyesuaikan jumlah kuota awal untuk program rumah tidak layak huni (rutilahu) tahun anggaran 2025.
Proses survei dilakukan langsung oleh satgas Kelurahan Penjaringan Sari dan Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR).
Dalam sehari, survei langsung berlangsung di tujuh rumah sekaligus, dengan menyasar kondisi rumah dan sesuai persyaratan administrasi.
’’Di tempat kami, sudah mulai untuk survey pada enam kelurahan. Tidak hanya di Penjaringan Sari saja,’’ jelas Camat Rungkut, Maskur kemarin (12/1).
Dia mengaku, rumah yang disurvei itu merupakan hasil pengajuan dari tahun sebelumnya atau pengajuan baru yang sudah melalui pembahasan di tingkat RT.
Setelah itu, tim kelurahan, satgas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPR KPP), dan satgas KTPR melakukan survei lanjutan untuk memastikan kebenaran data awal.
Upaya tersebut berlanjut sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPRKPP Surabaya, Deisy Puspitarini, menjelaskan, proses survei sudah dilakukan sejak awal tahun.
Dia mengaku, sudah ada target untuk rencana pembangunan awal.
’’Rencana awal tahun ini untuk 2069 unit rumah seluruh Surabaya. Itu juga termasuk untuk kawasan timur,’’ katanya kemarin (12/1).
Meski begitu, untuk proses pelaksanaan program dandan omah tahun anggaran 2025 masih menunggu koordinasi antar berbagai pihak, menyesuaikan skala prioritas.
Soal pencapaian pada 2024, DPRKPP Kota Surabaya telah memperbaiki 2015 unit rumah.
Termasuk di kawasan Surabaya timur yang mencapai kurang lebih 433 unit.
’’Tahun 2024, sudah termasuk anggaran dari APBD dan bantuan non APBD yang meliputi bantuan sosial dari pihak ketiga,’’ jelasnya. (zam/ai/adn)
