SURABAYA – Biaya operasional masih menjadi kendala dalam pengelolaan transportasi publik di Metropolis.
Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya menawarkan pengelolaan halte kepada pihak swasta.
Rencananya, tahun ini ada empat halte yang bisa disewa.
Kepala Dishub Surabaya Tundjung Iswandaru mengatakan, skema kerja sama dengan swasta bakal terus dikembangkan.
Baca Juga: Polisi Sita Belasan Motor yang Terlibat Balap Liar di Surabaya
Saat ini sudah ada dua halte dengan status kepemilikan swasta.
Yaitu halte Pakuwon Mal di Wiyung dan halte Pakuwon City Mal di Mulyorejo.
Tahun ini juga sudah masuk tawaran dari investor untuk menyewa empat halte.
Antara lain halte Embong Malang, Blauran, Panglima Sudirman, dan Sono Kembang.
Baca Juga: Aset Tanah Dilelang, PT Wira Wiri Transport Gugat Bank Pelat Merah di Surabaya
Mereka akan menanggung sepenuhnya pengelolaan atas halte tersebut, mulai dari desain hingga kebersihannya.
”Keterlibatan pihak swasta dapat memberikan kontribusi pendapatan ke Pemkot Surabaya,” kata Tundjung kemarin (5/3).
Dia juga mengajak investor untuk memasang iklan pada armada transportasi publik yang dikelola pemkot.
Seperti Suroboyo Bus, Trans Semanggi Suroboyo, dan Wira Wiri Suroboyo.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan mengatakan, ada beberapa cara lain untuk memacu pendapatan non-tiket.
Hal ini penting untuk mengembangkan transportasi publik tanpa membebani APBD.
Apalagi banyak tantangan fiskal yang dihadapi ke depan.
Baca Juga: Keterbatasan Lahan yang Menyebabkan Akses Sulit, Enam Puskesmas di Surabaya Butuh Direlokasi
Dia mengatakan, ada beberapa skema yang bisa dilakukan dishub Surabaya.
Pertama, hak penamaan pada halte, terminal bahkan jembatan penyeberangan yang dikelola Pemkot Surabaya.
Kedua, iklan di armada transportasi.
”Jumlah armada trunk yang mencapai 70 unit serta feeder 102 unit bisa dimonetisasi untuk meningkatkan pendapatan non-tiket,” kata politikus PDIP itu. (ian/gal/adn)
Editor : A. Nugroho