SURABAYA – Kekurangan guru membuat sistem belajar mengajar di sekolah negeri kurang maksimal.
Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya mencatat masih butuh 1.000 guru lagi untuk mencapai angka ideal.
Usulan rekrutmen guru sudah dilayangkan ke pemerintah pusat, namun hingga disdikbud menunggu jawaban tersebut.
Sekretaris Dispendik Kota Surabaya Putri Aisyah Mahanani menjelaskan, kekurangan guru disebabkan angka pengajar yang masuk usia pensiun cukup tinggi.
Per tahun, lebih dari 300 guru selesai masa tugasnya.
Sayangnya hal itu tidak diimbangi dengan pergantian guru baru.
Akibatnya, Dispendik Surabaya mencatat masih ada kekurangan seribu pengajar.
“Itu jenjang SD dan SMP,” tambahnya.
Putri mengungkapkan telah mengajukan kuota rekrutmen PPPK ke BKPSDM untuk diajukan ke pemerintah pusat.
Jumlahnya sesuai dengan kekosongan guru saat ini. Namun belum ada respons sampai sekarang.
“Kami masih menunggu,” ungkapnya.
Kekurangan guru berimbas pada tugas pengajar yang semakin berat.
Di jenjang SD, guru mata pelajaran ada yang merangkap guru kelas.
“Sedangkan untuk guru bimbingan konseling (BK) diperbantukan mengajar inklusi.
Karena kuotanya belum ada,” katanya.
Dewan Pendidikan Kota Surabaya Sita Pramesthi menjelaskan, kekurangan guru membuat satu guru bisa memegang dua rombongan belajar (rombel) atau dua kelas.
Tentunya itu akan kurang ideal, apalagi guru juga memiliki tugas administrasi yang lumayan banyak.
“Idealnya satu rombel satu guru, sehingga bisa fokus mendampingi dan mengajar siswa,” katanya.
Selain itu, guru memungkinkan mengajar mata pelajaran diluar kompetensi pendidikan yang dimiliki.
Sita mencontohkan guru olahraga yang juga menjadi guru kelas.
“Tentunya hal itu harus disikapi secara bijak,” ungkapnya.
Pihaknya menyoroti proses rekrutmen guru yang terlalu lama. Itu dapat berpotensi menghambat pembelajaran.
Permasalahan tenaga pendidik seharusnya menjadi konsentrasi utama pemerintah.
“Untuk urusan generasi bangsa hendaknya dapat diprioritaskan,” tuturnya.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Surabaya Agnes Warsiati memastikan siswa tetap mendapatkan haknya memperoleh pembelajaran yang layak.
Perjuangan untuk meningkatkan jumlah pengajar ditempuh dengan berbagai upaya.
“Dalam berbagai forum dengan kementerian maupun dewan, kami terus suarakan dan mendorong kuota PPPK guru terus diperbanyak,” paparnya. (ata/gal/adn)
Editor : A. Nugroho