RADAR MALANG - Rencana pemerintah ingin mengimpor 105 ribu truk pikap asal India senilai Rp40 triliun menuai banyak penolakan dari masyarakat hingga pejabat Indonesia.
Program utama Presiden Prabowo, Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memperkuat rantai pasokan pedesaan diharapkan mendapatkan dukungan kebijakan ini.
Para politisi dan pengusaha industri menolak rencana impor tersebut karena khawatir dapat melemahkan industri otomatif dalam negeri.
Padahal rencana ini merupakan visi pemerintahan Prabowo yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan dalam 4-5 tahun sejak pelantikannya pada Oktober 2024.
Hasil wawancara dengan para analis yang kami dikutip dari CNA Indonesia, menunjukkan bahwa program ini dapat menyebabkan banyak kerugian. Seperti produksi mobil di Indonesia yang bisa mengalami kerugian hingga Rp39 triliun jika hal ini terus berlanjut.
Selain itu, persaingan industri lokal dengan produsen domestik menempatkan sekitar 330.000 pekerja Indonesia di ambang kehilangan pekerjaan.
Sufmi Dasco Ahmad, selaku Wakil Ketua DPR RI pada Senin (2/03/2026) meminta agar rencana impor ditunda terlebih dahulu hingga adanya peninjauan ulang.
"Tentu peninjauan ulang akan dilakukan setelah presiden kembali dari luar negeri, beliau juga akan membahas detail terkait impor ini dan meminta pandangan serta menghitung persiapan dalam negeri," ucap Dasco yang juga seorang politi Partai Gerindra.
Senada dengan Dasco, anggota DPR Firman dari Partai Golkar menginginkan pengadaan dari India dibatalkan. "Menurut saya, skema ini seharusnya tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan," ujarnya.
Para pengusaha industri juga menyatakan kebimbangan yang sama. Mereka menganggap impor besar-besaran bertentangan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan industri manufaktur dalam negeri.
Baca Juga: Golkar Kecam Serangan USA-Israel ke Iran serta Dorong Peran OKI dan PBB Hentikan Perang
Peluang investasi dan pengembangan kapasitas produksi lokal yang telah dibangun selama ini akan ditutup oleh kebijakan ini tambahnya.
Kabar terbaru sejauh ini, pemerintah sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai penolakan ini. Setelah kembali ke tanah air, Presiden Prabowo akan berbicara dengan para pemangku kepentingan tentang detail rencana impor tersebut.
Penulis: Satya Eka Pangestu
Editor : Aditya Novrian