Antara Kepala Daerah dan Wakilnya

Kurniawan Muhammad • Dipublikasikan Sabtu, 6 Maret 2021 | 12:00 WIB
Baru-baru ini publik diramaikan dengan pemberitaan tentang konflik terbuka antara Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono dan wakilnya, Muhammad Jumadi. Dedy sempat melaporkan wakilnya itu ke polisi. Tak hanya itu, dia juga menarik berbagai fasilitas wakilnya, mulai dari ajudan hingga mobil dinas. Alasannya, Jumadi dianggap mangkir kerja tak ngantor selama lebih dari 10 hari. Dan puncaknya, kantor Wakil Wali Kota Tegal dikunci sehingga Jumadi tak bisa masuk ke kantornya sendiri.

Sebenarnya, jika ada kepala daerah tak cocok dengan wakilnya, lalu berujung perseteruan hingga konflik. Mulai konflik yang samar-samar hingga konflik terbuka, ini bukanlah hal yang baru terjadi di era reformasi dan otonomi daerah seperti sekarang.

Data di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, sejak Pilkada 2005 hingga 2014, 94 persen pasangan akhirnya pecah kongsi. Hanya 6 persen yang rukun-rukun saja hingga akhir masa jabatan. Jika dirinci, jumlah yang pecah kongsi 971 pasangan, yang tidak pecah kongsi 77 pasangan.

Saya punya beberapa kawan yang di antaranya pernah menjadi kepala daerah. Ada pula yang jadi wakil kepala daerah. Dari kebanyakan cerita mereka, terkonfirmasi bahwa rata-rata memang ada masalah dengan pasangannya. Jika teman saya kebetulan adalah kepala daerah, maka dia sering cerita tentang ketidakcocokannya dengan wakilnya. Jika teman saya kebetulan wakil kepala daerah, dia juga sering cerita tentang perselisihannya dengan kepala daerahnya. Hanya, kebanyakan kawan-kawan saya yang mulai tidak cocok dengan pasangannya ini tidak menampakkan secara terang-terangan ketidakcocokannya ke publik.

Jadi, perseteruan antara kepala daerah dan wakilnya itu memang bisa terjadi secara terbuka ataupun samar-samar. Terjadi secara terbuka, contohnya adalah antara Wali Kota Tegal dan wakilnya itu. Sebelumnya, pernah juga terjadi perseteruan terbuka antara Bupati Tolitoli, Sulawesi Tengah, Mohammad Saleh Bantilan dan wakilnya, Abdul Rahman H. Buding. Keduanya bahkan sampai terlibat adu jotos.

Perseteruan antara kepala daerah dan wakilnya disebut terjadi secara samar-samar karena kemungkinan hanya diketahui orang-orang di sekitar kepala daerah maupun wakilnya. Setidaknya, di kalangan aparat pemerintahan sudah mulai mencium ketika terjadi ketidakcocokan antara kepala daerah dan wakilnya.

Di antara tanda-tanda mulai ada ketidakcocokan antara kepala daerah dan wakilnya adalah: semakin jarangnya tampil bersama di sebuah acara. Atau, kalaupun tampil bersama, secara fisik hanya duduk bersebelahan, tapi tak ada komunikasi yang hangat di antara keduanya. Bahasa tubuh terlihat kaku. Tanda-tanda lainnya: foto si wakil mulai jarang terpasang bersamaan dengan kepala daerah di poster-poster atau baliho yang mengatasnamakan pemerintah daerah. Tanda-tanda lain, jika ada pembahasan yang sifatnya strategis, misalnya rencana mutasi pegawai atau pejabat, si wakil semakin jarang dilibatkan.

Mengapa begitu mudahnya terjadi disharmoni antara kepala daerah dan wakilnya? Setidaknya ada tiga hal yang bisa menjadi penyebabnya. Pertama, kebanyakan kepala daerah dan wakilnya itu ketika berpasangan adalah dijodohkan. Bukan atas kehendak sendiri. Dan proses perjodohannya sangat kental dengan kepentingan politik. Ingat, dalam adagium politik: tak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Ketika dalam perjalanannya terjadi perbedaan kepentingan antara kepala daerah dan wakilnya, maka inilah yang sering memicu terjadinya disharmoni.

Penyebab kedua, adalah belum adanya regulasi yang secara detail mengatur tugas pokok dan fungsi wakil kepala daerah. Yang ada hanyalah regulasi secara umum bahwa tugas dari wakil kepala daerah adalah membantu kepala daerah. Dalam hal ini, keberadaan dari wakil kepala daerah sangatlah tergantung pada kepala daerahnya. Sehingga, ruang gerak wakil bisa sangat terbatas. Wakil baru lebih leluasa geraknya ketika si kepala daerah berhalangan tetap atau terkena kasus (baca: korupsi atau ditangkap KPK).

Si wakil bisa bergerak leluasa atau tidak, bisa jadi sangat tergantung pada kepala daerahnya. Jika kepala daerahnya berbaik hati, berlapang dada memberi ruang gerak yang lebih luas kepada wakilnya, maka si wakil akan diuntungkan. Sebaliknya, ada juga kepala daerah yang sangat membatasi ruang gerak wakilnya. Apalagi, jika si wakil punya syahwat politik untuk maju ke pilkada berikutnya. Inilah yang juga menjadi penyebab terjadinya disharmoni antara kepala daerah dan wakilnya.

Dulu sempat ada wacana, dalam pilkada yang dipilih hanya kepala daerahnya. Jadi, wakil nggak usah dipilih lewat pilkada. Baru nanti setelah terpilih kepala daerah, si kepala daerah yang kemudian memilih wakilnya. Wacana ini salah satu tujuannya adalah untuk meminimalisasi terjadinya disharmoni antara kepala daerah dan wakilnya. Tapi, wacana ini hingga sekarang tetaplah wacana.

Penyebab ketiga, adalah faktor kedewasaan dan kematangan diri. Terjadi disharmoni atau tidak antara kepala daerah dan wakilnya sangat tergantung pada kedewasaan dan kematangan dalam berpikir dan bertindak. Sisi-sisi kedewasaan dan kematangan ini salah satunya ditentukan oleh bagaimana keduanya bisa mengendalikan ego masing-masing. Seorang kepala daerah dan juga wakilnya adalah nakhodanya birokrasi. Dan di dalam birokrasi ada fatsunnya. Ada nilai, etika, dan moral yang harus dijaga. Ketika seorang kepala daerah sampai terbuka perseteruannya dengan wakilnya, sampai ada adu jotos, hingga aksi mengunci ruang kerja, sesungguhnya hal ini tak perlu terjadi jika masing-masing punya kematangan dan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak.

Kepala daerah dan wakilnya harus dua sosok yang saling melengkapi. Saling menutupi kekurangan masing-masing. Ibarat rumah tangga, kepala daerah dan wakil adalah suami istri.

Suami istri memang bisa bercerai. Di pemerintahan, antara kepala daerah dan wakilnya bisa pecah kongsi. Di rumah tangga, suami dan istri bisa pisah ranjang ketika terjadi perselisihan. Di pemerintahan, kepala daerah dan wakilnya bisa tidak saling bertegur sapa.

Sebagai rakyat, kita sangat berharap, kepala daerah kita rukun-rukun saja dengan wakilnya. Jikapun terjadi perselisihan, kita sangat berharap keduanya bisa menunjukkan kedewasaan dan kematangan dalam berpikir dan bertindak. Ini adalah dasar untuk menjadi seorang yang bijak. Menjadi pandai itu keharusan. Tapi, untuk menjadi bijak, ini adalah pilihan. Bagaimana menurut Anda? (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp) Editor : Kurniawan Muhammad
kepala daerah Perseteruan catatan akhir pekan konflik terbuka