Malang Creative Center dan Booster Kemajuan Ekonomi

Indra Andi • Dipublikasikan Minggu, 13 Maret 2022 | 09:05 WIB
Prespektif Mardi Sampurno
Prespektif Mardi Sampurno
KATA booster menjadi makin familiar di telinga kita sejak Indonesia memasuki gelombang ke-3 pandemi di awal 2022 lalu yang digunakan sebagai vaksin tahap 3 antivirus Covid-19. Untuk sementara, istilah booster tidak saya pakai dalam konteks kesehatan, namun dalam hal kreativitas yang menyoal industri kreatif. Booster atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna penggerak, penyokong atau juga pendorong.
Ngomong soal industri kreatif, obyek pembicaraan hampir sering tertuju kepada pelakunya, yakni masyarakat. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan terkait kemajuan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayahnya menjadi pihak paling penting untuk dikupas kiprah dan perannya.

Pemerintah Kota Malang, sejak awal 2019 lalu, telah menyiapkan sarana upaya mendongkrak dunia kreatif di Kota Malang melalui pembangunan mega proyek infrastruktur gedung Malang Creative Center (MCC). Disebut mega proyek karena dialokasikan dana yang cukup besar, yakni senilai Rp 125 miliar. Sekarang gedung mentereng tersebut sudah bisa kita lihat berdiri megah di bilangan Jalan Ahmad Yani. Tepatnya di simpang tiga Jalan Laksda Adi Sucipto, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Menurut Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kota Malang, progres pengerjaannya masih mencapai 65 persen. Apabila tidak ada aral melintang, Juni 2022 mendatang proyek pembangunannya sudah kelar dan bisa segera difungsikan. Tidak dimungkiri bahwa sektor ekonomi kreatif menjadi “penyelamat” terpuruknya ekonomi Kota Malang kala pandemi di gelombang 1 dan 2. Beragam usaha yang dirintis mayoritas anak muda ini terbukti ampuh mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kota ini secara cepat. Maka tak salah jika Pemkot Malang memberi perhatian serius untuk sektor kemajuan industri kreatif di wilayahnya.

Tentunya, sebagai warga Kota Malang berharap keberadaan MCC bisa memberi manfaat seperti yang dicita-citakan, yakni pengembangan ekonomi kreatif serta menumbuhkan daya saing. Dengan kata lain, gedung MCC diharapkan bisa menjadi booster (pengerak, penyokong atau juga pendorong) pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Bukankah semakin maju kota ini otomatis kesejahteraan masyarakatnya juga ikutan terangkat. Seiring dengan meningkatnya lapangan pekerjaan dan bertambahnya tingkat konsumtif masyarakatnya.
Namun bagaimana halnya dengan pemanfaatan fungsi dan peruntukan MCC ke depan? Apakah para pelaku kreatif di Kota Malang secara sungguh-sungguh bisa menerimanya? Di sini lah kesiapan pemerintah perlu dilakukan sejak awal untuk menata kesiapan masyarakat agar bisa menerima keberadaan MCC. Demikian juga untuk para pelaku kreatif di Kota Malang, setidaknya mau berpendapat serta memberikan masukan kepada pemerintah supaya keberadaan MCC bisa benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Tentang proyek prestisius yang menguras uang rakyat dan gagal dalam menjawab persoalan, bisa dilihat di depan mata kita. Sebut saja proyek Terminal Hamid Rusdi di Kedungkandang yang direncanakan sebagai pengganti Terminal Gadang. Kondisinya jauh dari yang diharapkan. Yang tampak bukan keramaian terminal umumnya namun sepi dan minim aktivitas angkutan umum. Proyek senilai Rp 59,7 miliar yang diresmikan pada tahun 2009 di zaman pemerintahan Wali Kota Peni Suparto itu tidak bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan.
Dugaan problemnya adalah salah perencanaan. Harapannya di awal calon penumpang bisa masuk ke dalam Terminal Hamid Rusdi, namun kenyatanya malah sebaliknya. Akibatnya angkutan kota (Angkota) dan bus enggan berlama-lama di dalam terminal. Hanya lewat dan keluar lagi untuk menunggu penumpang di terminal lama dekat Pasar Gadang. Alhasil harapan kemacetan di terminal lama dan Pasar Gadang bisa terurai akhirnya malah gagal dilakukan.
Akankah MCC nasibnya bakal seperti Terminal Hamid Rusdi? Bangunan sudah berdiri namun malah hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kita berharap hal ini tidak terjadi. Jangan sampai uang rakyat dihambur-hamburkan untuk pembiayaan proyek fisik yang tak ada manfaatnya. Demi memburu prestise, seorang kepala daerah berambisi membuat “karya monumen” di masa kepemimpinannya, dengan mengabaikan sisi manfaat yang diterima masyarakat. Atau bisa jadi juga berambisi memburu cuan besar berupa fee atas pengadaan proyek pembangunan infrastruktur dari pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. (saran dan masukan email ke: mardisanpurno@icloud.com) Editor : Indra Andi
Booster Malang Creative Center