Belakangan, nama Sumber Pitu kian sering disebut seiring dengan merebaknya ”polemik” antara PDAM Kota Malang (Perumda Tugu Tirta) dengan PDAM Kabupaten Malang (Perumda Tirta Kanjuruhan). Ya, dua perusahaan plat merah ini sama-sama memanfaatkan air dari Sumber Pitu untuk melayani pelanggannya, sejak tahun 2017.
Polemik muncul setelah Perumda Tirta Kanjuruhan meminta PDAM Tugu Tirta melunasi tunggakan selama sembilan bulan, terhitung sejak November 2021 lalu. Jumlahnya kurang lebih Rp 1 miliar. Duit tersebut dari hitung-hitungan biaya operasional, pemeliharaan, dan pengambilan air yang diusahakan PDAM Tirta Kanjuruhan yang lantas disalurkan ke pipa milik Tugu Tirta. Tagihan Rp 1 miliar tersebut sesuai dengan perjanjian kerja sama (PKS) yang diteken kedua perusahaan tersebut. Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan Syamsul Hadi menyebut kesepakatannya, Tugu Tirta membayar Rp 610 per meter kubik air yang mengalir ke pipanya.
Namun Tugu Tirta emoh membayar tunggakan. Belum jelas benar alasan yang mendasari penolakan tersebut. Direktur Utama (Dirut) Perumda Tugu Tirta M. Nor Muhlas malah meminta bantuan DPRD Kota Malang untuk memediasi persoalan dengan koleganya dari Kabupaten Malang itu. DPRD Kota Malang sudah mengagendakan pertemuan dengan mengundang PDAM Tirta Kanjuruhan awal bulan depan.
Sebenarnya ”perseteruan” antara Tugu Tirta dan Tirta Kanjuruhan tak hanya menyangkut pemanfaatkan air Sumber Pitu. Sebelumnya, dua perusahaan ini menjadikan sumber Air Wendit sebagai ajang gontok-gontokan. Pemicunya, Keputusan Menteri PU dan PR Nomor: 928/KPTS/M/2018 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada PDM Kota Malang di Sumber Wendit yang notabene berada di wilayah Kabupaten Malang tahun 2018 silam.
Keputusan tersebut membuat Pemkab Malang meradang dan merasa ”kecolongan”. Gugatan pun dilayangkan ke PTUN Jakarta tahun 2019. Perang argumentasi, segepok bukti-bukti pendukung dan aneka narasi bermunculan di antara kedua belah pihak. Mereka ”berkelahi” di ruang sidang. Ending-nya, majelis hakim PTUN Jakarta membuat keputusan Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada PDM Kota Malang di Sumber Wendit dibatalkan.
Kembali ke polemik pemanfaatan air di Sumber Pitu, Tumpang, alangkah baiknya jika bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tak harus gontok-gontokan apalagi sampai berakhir di pengadilan. Sebagai dua perusahaan plat merah yang sudah cukup lama berbagi air, seberat dan serumit apapun masalah yang muncul seharusnya bisa diselesaikan, layaknya perusahaan profesional.
Upaya melibatkan pihak ketiga bisa saja dilakukan jika kedua belah pihak sama-sama ”keras kepala” dengan narasi yang dibangun. Namun melibatkan pihak ketiga, juga menyimpan potensi menambah masalah baru karena ada tiga pihak yang berkepentingan. Kecuali jika pihak ketiga yang digandeng benar-benar tepat dan punya kompetensi dalam pencarian solusi.
Tentu saja polemik Sumber Pitu ini tak lepas dari pencermatan kedua kepala daerah, Wali Kota Malang Sutiaji dan Bupati Malang Sanusi. Karena apa yang dilontarkan dua direktur Perumda dalam menyikapi polemik ini tak lepas dari ”restu” kepala daerah masing-masing. Keputusan-keputusan penting perumda tentu harus sepengetahuan dan mendapat lampu hijau terlebih dahulu.
Yang pasti, diluar dinamika yang sedang terjadi, tugas dua perumda dalam menyediakan air bersih bagi warga Kabupaten dan Kota Malang bisa dibilang tak berat-berat amat. Secara kerja, dilihat dari bahan baku air yang dikelola, tugasnya enteng. Apalagi jika dibandingkan dengan PDAM di Surabaya misalnya. Mereka harus mengolah air kotor mirip comberan dari sungai menjadi air bersih sebelum disalurkan ke pelanggannya.
Dengan melimpahnya air bersih, langsung dari sumber mata air Sumber Pitu, tentu biaya yang harus ditanggung untuk mengolah dan menyalurkan ke pelanggan jauh lebih ringan. Tapi kalau polemik dua perusahaan plat merah ini tak kunjung selesai, publik malah bisa penasaran, ada apa di balik semua itu. Malu ah kalau sampai ketahuan (*) Editor : Indra Andi