BLT: Belajar Legawa Terus

Indra Andi • Dipublikasikan Minggu, 25 September 2022 | 10:04 WIB
Photo
Photo
Rp 114,9 miliar. Itu perkiraan total bantuan langsung tunai (BLT) BBM yang bakal disalurkan untuk beberapa warga di Malang raya. Jumlah tersebut masih bisa lebih banyak lagi. Sebab angka itu belum termasuk alokasi bantuan untuk para pekerja, yang sudah didaftarkan perusahaannya masing-masing.

Mereka itu dapat juga. Namanya bantuan subsidi upah (BSU). Nominalnya sama, Rp 600 ribu per kepala. Bantuan tersebut juga jadi turunan dari kebijakan pemerintah setelah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Angka Rp 114,9 miliar, atau lebih tepatnya Rp 114.919.800.000 itu berasal dari jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang tercatat di Dinas Sosial (Dinsos) tiga daerah di Malang raya. KPM itu lah yang menjadi sasaran BLT BBM dari pemerintah pusat. Sama seperti BLT-BLT sebelumnya, yang nama belakangnya berubah-ubah itu.

Pada penyaluran BLT BBM kali ini, tiap KPM mendapat jatah Rp 600 ribu. Pencairannya dimulai sejak 8 September lalu. Di Malang raya, total ada 191.533 KPM yang dapat jatah bantuan. Terbanyak dari Kabupaten Malang. Jumlahnya 162.868 kepala keluarga (KK).

Sebelum disalurkan untuk semua KPM yang dapat jatah BLT BBM, pegawai dinsos di Malang raya harus bekerja keras. Terlebih dahulu mereka melakukan verifikasi kepada semua calon penerima. Pada tahap itulah masalah klasik muncul. Tudingan bahwa BLT BBM tidak tepat sasaran banyak mengemuka. Biasanya tudingan itu muncul dari mereka yang tidak dapat BLT, padahal merasa berhak mendapatkannya.

Sekretaris Dinsos Kota Batu Adiek Iman Santoso turut mengakuinya beberapa waktu lalu. Sejak BLT BBM disalurkan, dia menyebut banyak warga yang komplain kepada pihaknya. ”Kami harus jelaskan berkali-kali, bahwa yang menentukan (BLT BBM) itu dari pusat. Kami hanya menyalurkan saja,” kata dia kepada media tempat saya bekerja, beberapa hari lalu.

Dari penuturannya, bisa diketahui beberapa kendala yang ditemui petugas dinsos saat melakukan verifikasi. Ada warga yang saat ditemui di rumahnya tidak ada. Sehingga pendataan dan verifikasi terkendala. Ada juga warga yang tak kunjung melengkapi formulir pendataan. ”Ada juga yang menolak mendapat bantuan, karena merasa mampu,” kata Adiek. Khusus alasan yang terakhir itu sepertinya jarang ditemui petugas. Kalau pun ada, mungkin bisa dihitung dengan jari.

Terlepas dari beberapa problematika verifikasi di lapangan tersebut, apa pun jenisnya, bantuan memang sulit diberikan secara merata. Selalu ada pihak yang merasa dirugikan. Tapi setidaknya langkah pemerintah untuk memberikan BLT BBM itu patut diapresiasi. Sebab setelah menaikkan harga BBM bersubsidi, ada upaya dari mereka untuk memberi bantuan kepada masyarakat. Semoga itu bukan jadi bagian dari upaya ’meredam’ gelombang kecaman dari beberapa kelompok masyarakat.

Jujur, dugaan tersebut memang terbesit dalam benak saya ketika BLT kembali disalurkan pemerintah. Pada kasus kenaikan harga BBM subsidi, sejak awal saya sudah menemui ketidaksinkronan. Salah satunya terkait statement dua menteri tentang harga keekonomian Pertalite. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut harga keekonomian Pertalite di angka Rp 14.450 per liter.

Sementara itu, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebutkan harga keekonomian Pertalite di angka Rp 17.200 per liter. Dua statement itu sama-sama disampaikan bulan Agustus lalu. Estimasi harga keekonomian itu lah yang kemudian menjadi dasar kenaikan harga Pertalite. Begitu juga dengan harga BBM jenis Solar.
Terlepas dari perbedaan cara hitung dan siapa yang benar, kini pekerjaan berat ada di Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Setelah Kemenkeu memastikan alokasi Rp 24,17 triliun untuk BLT BBM dan BSU, Kemensos lah yang bertugas mencairkannya. Mereka dibantu banyak pihak. Mulai dari PT Pos Indonesia, Bank, Pemprov, dinsos di daerah-daerah, pejabat kelurahan, ketua RW, hingga Ketua RT.

Mereka-mereka itu lah yang banyak mendapat keluhan dari masyarakat soal tidak meratanya BLT BBM. ”Selalu saja ada yang komplain pas BLT cair,” begitu kata salah satu rekan saya yang menjadi Ketua RT. Dia mengaku bila data penerima BLT BBM yang digunakan saat ini masih sama seperti pencairan bantuan serupa sebelumnya. Hal serupa juga disampaikan kakak keponakan saya, yang menjadi ketua RT di kampungnya.

Mereka dan mayoritas Ketua RT di Malang raya saya rasa merasakan hal serupa. BLT tidak dapat, tapi komplain terus berdatangan. Semoga yang komplain-komplain itu bisa memahami perasaan para Ketua RT dan petugas dinsos. Semoga mereka juga bisa belajar legawa terus (BLT), seperti singkatan bantuan yang disalurkan pemerintah. (*) Editor : Indra Andi
BLT BBM bantuan langsung tunai persektif