Peringatan hari guru yang jatuh pada 25 November lalu membuat beranda media sosial seolah banjir euforia. Siswa berlomba-lomba memberikan persembahan terbaik kepada guru-gurunya. Lagu Hymne Guru seolah menjadi top one dalam tangga lalu hari itu. Bahkan, banyak siswa yang memberikan kado untuk guru-guru favorit mereka.
Tak lupa momen bahagia sekaligus haru itu diabadikan dalam sebuah foto dan video. WhatsApp, Instagram, hingga TikTok seolah memiliki beranda khusus yang menampilkan berbagai momen di hari guru itu.
Peringatan hari guru yang dirayakan sedemikian rupa tak memberikan kesan berlebihan sama sekali. Sebab, guru memang pantas mendapatkannya. Meskipun apresiasi itu rasanya tak pernah cukup untuk membayar jasa yang telah diberikan. Mengingat hingga saat ini masih banyak hak guru yang masih belum bisa dipenuhi oleh negara. Terutama dalam apresiasi finansial atau gajinya. Sehingga, perayaan hari guru setidaknya bisa menjadi sebagian kecil dari bentuk penghargaan bagi orang-orang yang berkomitmen untuk berprofesi sebagai guru.
Ya, kecilnya gaji seorang guru tampaknya sudah menjadi rahasia umum. Ironisnya, kenyataan itu terus dinormalisasi dengan berbagai dalih. Salah satu dalih yang paling populer adalah menganggap profesi guru adalah profesi pengabdian. Sehingga, memerlukan keikhlasan dan niat untuk beribadah.
Padahal, penggajian guru yang layak telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. Namun, sayangnya keberadaan undang-undang tersebut tak berarti apa-apa.
Termasuk tidak juga memberikan kekuatan untuk para guru menuntut haknya. Sebab, membicarakan gaji dan menuntut kelayakannya seolah akan mencederai niat pengabdian seorang guru. Itulah mengapa upaya normalisasi gaji guru bisa dibilang sukses besar. Sehingga, kecilnya gaji yang diberikan pemerintah, khususnya untuk guru honorer seakan menjadi hal yang lumrah.
Pasal 14 Ayat (1) huruf a UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut dalam pasal 15 ayat 1 menjelaskan, penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
Aturan itu seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemerintah. Namun, lagi-lagi gelar pahlawan tanpa tanda jasa seolah menjadi tirai penutup kesenjangan antara peraturan dan kenyataan.
Di Kota Malang, UMK 2022 adalah 2.999.520. Sementara gaji yang diberikan untuk guru honorer sekolah negeri sebesar 2 juta per bulan. Itu artinya, gaji guru honorer masih terbilang jauh dari UMK yang ditetapkan di Kota Malang. Apalagi jika dibandingkan dengan UMK 2023 yang baru saja ditetapkan Pemprov Jatim pada 7 Desember 2022.
Ini saatnya pemerintah hadir secara nyata untuk memperjuangkan hak guru. Sebab, kesejahteraan guru sepenuhnya di tangan pemerintah. Lebih jauh lagi bergantung pada baik atau tidaknya pengelolaan anggaran dan prioritas pemerintah.
Tentu keberadaan guru menjadi aspek vital dalam mencerdaskan bangsa. Dalam hal ini kita bisa berkiblat pada Jepang. Keberhasilan Jepang bangkit pasca perang dunia kedua dan tragedi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki tidak lepas dari bagaimana negara menghargai keberadaan seorang guru. Sebab, kemajuan bangsa ditentukan dari seberapa cerdas masyarakatnya.
Karena peran seorang guru amat sangat strategis, maka sudah saatnya normalisasi-normalisasi kecilnya gaji guru dihapus dari mindset yang telah menjamur di masyarakat.
Menuntut hak tidak akan mengurangi niat ibadah seorang guru dalam menularkan ilmu kepada siswanya. Sebab, negara sudah mengatur hal itu. Pemerintahlah yang seharusnya patuh pada aturan.
Kecilnya gaji guru juga akan berdampak pada output yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan. Dengan kecilnya gaji, tidak menutup kemungkinan seorang guru akan mencari pendapatan dari tempat lain. Sehingga hal itu akan berpotensi membuat guru tidak fokus dalam mengembangkan kompetensi dan potensinya.
Sekali lagi, UU Nomor 14 Tahun 2005 pasal 14 Ayat (1) huruf d, j, dan k menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan/atau memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Dari situ tampak jelas bagaimana pemenuhan hak satu dengan hak lainnya saling berkesinambungan.
Tentu saja juga akan berdampak pada pemenuhan kewajiban seorang guru. Sebagai salah satu sumber ilmu, guru mempunyai tanggung jawab untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam pendidikan. Sehingga, hal itu membutuhkan dukungan, baik dari segi kecukupan finansial maupun fasilitas dalam menjangkaunya.
Untuk itu, gaji sebagai kebutuhan pokok yang fundamental sudah seharusnya diberikan sesuai porsi dan aturan yang ada. Sehingga, gelar pahlawan tanpa tanda jasa dan profesi pengabdian tidak lagi sebagai tirai penutup ketidakadilan pada guru. Dua hal itu harus benar-benar menjadi sebutan murni apresiasi terhadap profesi yang paling berperan strategis dalam pencerdasan kehidupan bangsa.
Guru sebagai pelita dalam kegelapan. Sudah seharusnya ia terang dalam kehidupan. Guru laksana embun penyejuk dalam kehausan. Sudah sepantasnya ia lega dari dahaga diri sendiri. Yang seperti itulah patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. (*)
Saran dan kritik ke email: fajarandress@gmail.com Editor : Indra Andi