RADAR MALANG - Ketika seseorang tahu dia salah, dan ada orang lain yang serupa dengannya namun tidak mendapat tindakan, perasaan bersalahnya bisa memudar.
Meski tidak benar-benar hilang, orang itu bakal memiliki alasan pembenar.
Alasan tersebut bisa membuat orang itu tetap nyaman dengan kesalahannya.
Bisa juga membuat orang itu lebih berani, meski dia tahu salahnya.
Contohnya bisa dilihat ketika ada tayangan tentang operasi polisi di jalan.
Orang yang terjaring operasi bisa berargumen bahwa seharusnya bukan dia saja yang terjaring.
Orang yang lebih ’bijak’ bisa beranggapan bahwa dia kurang beruntung saat itu.
Butuh kecakapan petugas untuk menjelaskannya kepada pelanggar.
Hal serupa juga harus dilakukan pada penunggak pajak.
Khususnya warga yang lalai pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Kenapa dua jenis pajak itu? karena ketaatan seseorang lebih mudah dimonitor warga lainnya.
Yang paling kentara tentu pajak kendaraan lima tahunan (TNKB).
Itu bisa dengan mudah dilihat dari pelat nomor kendaraan.
Kalau pajak lima tahunan lalai, peluang untuk tidak memenuhi PKB tahunan tentu lebih besar.
Bila hal itu terjadi, pendapatan daerah di Malang Raya bakal terimbas.
Tahun ini, tiga daerah di Malang Raya menarget pendapatan dari jenis pajak itu senilai Rp 305,3 miliar.
Terbanyak di Kabupaten Malang, dengan total target Rp 157,5 miliar.
Diikuti Kota Malang dengan Rp 126 miliar dan Kota Batu Rp 22 miliar.
Tahun ini baru pertama kalinya tiga pemda menyematkan target tinggi dari PKB dan BBNKB.
Sebab, persentase yang didapatkan pemda bakal lebih besar.
Dasarnya tercantum dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Opsen atau pungutan tambahan pajak yang dihitung berdasar persentase tertentu diubah pemerintah pusat.
Tahun ini, Pemkot Malang, Pemkot Batu, dan Pemkab Malang bakal menerima 66 persen pendapatan dari dua jenis pajak.
Sebelumnya, dua jenis pajak itu lebih banyak diterima Pemprov Jatim.
Pemda hanya menerima 30 persen.
Sementara Pemprov 70 persen.
Beberapa waktu yang lalu, DPRD Kota Malang menyebut hanya 55 persen warga yang patuh dalam membayar PKB.
Sisanya, 45 persen masih lalai.
Itu menjadi pekerjaan rumah (PR) tahun ini.
Kalau diperlukan bisa meniru daerah lain, yang sudah melakukan sistem door to door untuk mengingatkan para penunggak pajak.
Pemprov Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Banten sudah melakukannya.
Polisi juga bisa lebih tegas.
Sebab, pajak kendaraan yang belum dibayar bisa ditilang.
Pasal 70 ayat 2 UndangUndang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) jadi dasarnya.
Polisi juga mempunyai wewenang lain seperti menyita motor, yang diatur dalam Pasal 260 ayat (1) UU yang sama.
Selain wajib pajak (WP) yang lalai, pemda juga punya PR untuk menertibkan kebocoran pajak.
Beberapa waktu lalu, dewan di Kota Malang menyoroti praktik tempat tempat hiburan malam yang diduga mengakali pajak.
Kalangan legislatif mendapati ada empat tempat yang diduga belum memiliki izin lengkap.
Tempat usaha tersebut hanya memiliki izin restoran.
Padahal, kegiatan di lokasi itu bisa digolongkan sebagai tempat hiburan malam.
Izin yang belum lengkap itu berimbas pada nominal pajak.
Sebab, restoran hanya dikenakan pajak 10 persen.
Sementara tempat hiburan malam pajaknya 50 persen.
Dengan pajak yang lebih rendah, WP tempat hiburan malam tentu bisa mendapat untung lebih besar.
Para wakil rakyat sudah menyiapkan rekomendasi untuk dilakukan penertiban.
Tujuannya agar angka kebocoran pajak bisa ditekan.
Semoga langkah penertiban benarbenar terealisasi.
Berikutnya yang tak kalah penting yakni praktik penilapan pajak.
Selain petugas pemungut pajak, praktik itu juga bisa saja dilakukan oleh WP.
Itu juga lah yang menjadi alasan Pemkot Malang memperbanyak pemasangan e-tax di restoran-restoran.
Lewat alat itu, pantauan terhadap transaksi bisa dilakukan secara real time.
Itu dibutuhkan karena peluang untuk penilapan pajak restoran cukup besar.
Perlu diingat, pajak itu umumnya dibebankan pada konsumen.
Dan, sudah dibayarkan ketika konsumen membayar.
Bila pajaknya tidak disalurkan ke pemda, tentu itu bisa masuk kategori penilapan.
Di Kota Malang, total ada 2.800an WP pajak restoran.
Dengan pertumbuhan sekitar 20 WP baru setiap bulannya.
Tahun lalu, dengan target Rp 155 miliar, realisasinya mencapai Rp 171 miliar.
Atau, surplus Rp 16 miliar.
Jangan lengah dengan angka yang surplus, sebab kejahatan terkait pajak bisa terjadi kapan saja.
Juga, bisa dilakukan siapa saja. (*)
Editor : Yudistira Satya Wira WicaksanaSumber : Radar Malang