Perspektif Fathoni P. Nanda
LEBIH dari seabad lalu, sejarawan Inggris John Emerich Edward Dalberg Acton memperkenalkan adagium yang relevan hingga saat ini.
Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Bisa diartikan kekuasaan cenderung merusak dan kekuasaan yang mutlak akan merusak secara absolut.
Peringatan moral itu tidak hanya berlaku pada kekuasaan negara atau pemerintahan. Tapi juga bisa dielaborasi pada berbagai segi kehidupan masyarakat. Termasuk dalam kehidupan beragama, perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.
kekuasaan di bidang-bidang itu akan menghadapi godaan untuk melakukan perbuatan menyimpang. Dalam konteks kekinian, kekuasaan bisa juga terbawa oleh privilege atau hak istimewa. Hak ini sebenarnya tidak terlembaga secara resmi selayaknya kekuasaan pemerintahan.
Baca Juga: Ketika Kekuasaan Membungkam Keadilan: Deretan Predator Seksual di Balik Seragam, Gelar, dan Jabatan
Bisa didapat dari status atau strata sosial, ekonomi, kelompok, hingga keahlian tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Karena itu, privilege cenderung memicu kesenjangan atau bahkan penindasan.
Kasus pelecehan dan kekerasan seksual kadang juga muncul dari sisi gelap hak istimewa.
Bahkan di ruang lingkup pendidikan religi, oknum pemuka agama bisa dengan mudah melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya. Dengan mengatasnamakan hak istimewa dari sang pencipta, sang oknum bisa dengan mudah memperdaya korban.
Ambil contoh perilaku Ahmad Faisal, salah satu pimpinan pesantren di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Pria yang kini mendapat julukan Walid Lombok itu berkali-kali melakukan pelecehan seksual, bahkan merudapaksa para santriwati. Dalihnya adalah penyucian rahim agar suatu saat nanti para santriwati bisa melahirkan wali.
Baca Juga: Perspektif: Mengakhiri Prahara Tabung Gas
Tanpa hak istimewa atau kekuasaan memanggil para santriwati, tentu perbuatan itu akan sangat sulit dilakukan. Apalagi bisa sampai 10 tahun seperti hasil penyelidikan sementara Polresta Mataram. Hal serupa bisa terjadi di dunia kesehatan, meski korban berasal dari strata sosial atas.
Misalnya kasus pelecehan seksual dengan terduga seorang dokter Persada Hospital berinisial AYSP. Tindakan itu bahkan dilakukan di ruang perawatan VIP. Modus sang dokter adalah menjalankan prosedur pemeriksaan. Dengan ”kekuasaan” dan privilege sebagai seorang dokter, AYSP bisa memanggil korban untuk menjalani pemeriksaan.
Korban bersedia saja karena menganggap hal itu harus dilakukan. Padahal, yang seharusnya menangani korban bukan dr AYSP.
Tanpa mampu menolak, korban membuka baju dan bra yang dia kenakan sesuai perintah AYSP. Setelah itu, tindakan pelecehan dengan dalih pemeriksaan pun terjadi. Sekali lagi korban tak kuasa menolak dengan keras.
Yang bisa dia lakukan hanya menunjukkan gestur tidak nyaman. Saat sudah tak tahan, korban berinisiatif menutup kembali bajunya, bukan karena pemeriksaan sudah selesai. Itu dilakukan sebagai upaya menghentikan tindakan AYSP dengan halus. Dunia sudah begitu modern.
Tingkat pendidikan masyarakat juga sudah semakin tinggi. Tapi, kasuskasus semacam itu masih saja bisa terjadi.
Dalam kasus pelecehan seksual ”Walid Lombok”, posisi santriwati jelas sangat lemah akibat pemahaman yang keliru tentang ketaatan pada pemimpin agama.
Sementara pada kasus dokter cabul di Persada Hospital, korban mengira bahwa yang dia alami adalah bagian dari prosedur pemeriksaan. Maka, pada awalnya dia tidak berani menolak. Saat sudah merasa terlalu dilecehkan, penolakan yang dilakukan pun tidak berani secara terang-terangan.
Baca Juga: UNMER Malang Kukuhkan Tiga Guru Besar, Mahfud MD Beri Pesan Moral
Setelah mengunggah keresahan melalui media sosial, kasus itu menjadi perhatian publik. Dukungan kepada korban terus mengalir. Persada Hospital menonaktifkan dr AYSP. Tata cara dan prosedur pemeriksaan pasien oleh dokter yang berbeda jenis kelamin pun mulai banyak dibahas.
Penyimpangan kekuasaan (baca: korupsi) dalam dunia pemerintahan sudah dianggap extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa. Ancaman hukumannya sangat tinggi, meski kadang putusan akhirnya hembelgendes. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sudah dibentuk sejak 2002 lalu, meski kini banyak diragukan independensinya.
Tapi, setidaknya geliat memerangi korupsi masih terasa memberikan harapan dalam jangka panjang. Tapi, penyimpangan kekuasaan dalam konteks hak istimewa oknum pemuka agama dan dokter, seperti dua kasus pelecehan di atas, belum mendapat perhatian serupa.
Padahal fenomenanya ibarat gunung es. Satu pelaku terungkap, korbannya selalu lebih dari satu. Bahkan hingga belasan dan terjadi selama bertahun-tahun. Apalagi dampaknya bisa merampas masa depan para korban.
Baca Juga: Persada Hospital Minta Maaf Terkait Dugaan Pelecehan, Dokter Sudah Dinonaktifkan
Satu benang merah yang bisa ditarik, pelecehan seksual dalam ruang-ruang privat berdalih agama dan kesehatan terjadi karena kurangnya pengetahuan korban. Lulusan perguruan tinggi tidak otomatis tahu bahwa hak-haknya dilindungi dalam ruang pemeriksaan medis.
Misalnya, harus ada pendamping tenaga kesehatan perempuan jika pasien perempuan diperiksa dokter laki-laki. Begitu juga dengan pelecehan seksual di pesantren. Santriwati kerap termakan bujuk rayu ajaran sesat. Hati kecilnya jelas ragu. Tapi tidak punya keberanian dan alasan kuat untuk menolak.
Sudah terlalu banyak pelecehan seksual semacam itu muncul. Seharusnya setiap kasus menjadi momentum dalam membangun kesadaran bersama. Negara juga perlu hadir secara progresif untuk melindungi kelompok rentan.
Misalnya, turun ke pesantrenpesantren memberi edukasi yang secara otomatis bisa membentuk pengawasan secara tidak langsung. Begitu juga dengan dunia medis. Tak ada ruginya memajang regulasi tentang hak pasien di fasilitas kesehatan.
Khususnya prosedur pemeriksaan oleh dokter atau tenaga medis yang berbeda jenis kelamin. Anggap saja seperti cara Kantor Samsat memberantas praktik calo dan pungli. Cukup dengan memajang prosedur layanan, waktu yang dibutuhkan, hingga biaya yang harus dikeluarkan. (*)
Editor : Aditya NovrianSumber : Radar Malang