Sekolah Rakyat: Program atau Proyek?

A. Nugroho • Dipublikasikan Minggu, 13 Juli 2025 | 20:54 WIB

Fajar Andre Setiawan, Jurnalis Jawa Pos Radar Malang
Fajar Andre Setiawan, Jurnalis Jawa Pos Radar Malang

Operasional Sekolah Rakyat (SR) akan dimulai besok (14/7). Bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2025/2026 di sekolah negeri dan swasta. Pendiriannya terkesan tergesa-gesa dan sarat ego sektoral. Kehadiran SR digadang-gadang mampu memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Pasalnya, program tersebut ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Mereka akan memeroleh pendidikan gratis dan pengasuhan yang optimal. Sebab, siswa SR akan bermukim di sebuah asrama.

Program ini berada di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial (Kemensos) RI, bukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI. Padahal instrumen pentingnya adalah pendidikan. Toh SR akan menjalankan pendidikan dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Sedangkan, memutus rantai kemiskinan merupakan konsekuensi. Itu pun kalau tercapai. Kalau tidak, wallahualam. Kendati begitu, kerja sama lintas sektoral tetap dilakukan. Kemendikdasmen bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Agama (Kemenag) RI kebagian tugas dalam rekrutmen guru.

Mekanisme penjaringan guru juga dinilai menambah sengkarut penyelenggaraan pendidikan. Itu karena rekrutmen dilakukan secara eksisting alias degan menyeleksi guru-guru yang ada di sekolah formal atau reguler. Tak tanggung-tanggung kriteria utamanya adalah berstatus PNS atau PPPK. Ini dilakukan di tengah masalah kekurangan guru yang tak kunjung usai.

Demi SR, sekolah formal atau reguler seolah menjadi anak tiri. Selanjutnya, sekolah gratis terus di highlight sebagai tagline SR. Bukankah penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah sejauh ini sudah gratis? Lantas apa yang sebenarnya membedakan sekolah formal atau reguler dengan SR?

Pemerintah tampaknya sedang menggali kuburannya sendiri. Kehadiran SR seolah memperjelas pendidikan di Indonesia yang tidak pernah benar-benar gratis. Buktinya, yang didirikan Sekolah Rakyat bukan Perguruan Tinggi Rakyat. Bahkan, lokasi operasional SR tidak selaras dengan semangat pemerataan akses pendidikan.

Benarkah SR adalah program, bukan proyek? Di Malang Raya, ada dua SR yang akan resmi beroperasi besok. Di Kota Batu, menempati Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (UPT PPSPA) Bima Sakti di Jalan Trunojoyo Nomor 93, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu.

Sedangkan di Kota Malang, menempati bangunan bekas Politeknik Kota Malang (Poltekom) di Jalan Raya Tlogowaru Nomor 3, Desa Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang. Padahal di antara tiga daerah di Malang Raya, kabupaten-lah yang lebih membutuhkan proyek ini. Mohon maaf, maksud saya program ini.

Ini terbukti dari sulitnya mencari siswa baru di Kota Batu. Kuota yang dibuka terus berubah-ubah. Mulai dari 75, 100, hingga terakhir sebanyak 150 kuota. Itu pun akhirnya tidak terpenuhi. Hanya ada 102 siswa baru di SR Kota Batu. Fun fact-nya adalah hampir separo siswa baru berasal dari Kabupaten Malang.

Ini membuktikan pemerintah kurang berhitung matang. Sekaligus menguatkan dugaan ketergesa-gesaan. Kita bergeser ke Kota Malang. Lucu rasanya ketika daerah yang dijuluki sebagai kota pendidikan menjadi sasaran operasional SR. Seharusnya, pemerataan akses pendidikan tidak lagi menjadi isu krusial di sini.

Kota Malang semestinya bisa mengatasi permasalahan pendidikan secara mandiri. Bahkan ini momentum untuk mengkaji sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu. Misalnya, kembali menggodok wacana sekolah swasta gratis yang sudah muncul sejak 2024 silam. Sehingga, Kota Malang bisa menjadi pioner.

Pasalnya, wacana itu sudah muncul jauh sebelum pembacaan Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 pada 27 Mei lalu. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah daerah (pemda) agar tidak melakukan pungutan apa pun dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Mulai dari SD hingga SMP baik negeri maupun swasta.

Sekali lagi, SR membuktikan slogan sekolah gratis di jenjang pendidikan dasar dan menengah hanyalah omon-omon belaka. Sebab, kekurangan biaya operasional pendidikan tetap ditarik melalui iuran dari orang tua siswa. Komite kini menjadi wakil sekolah dan pemerintah untuk juru tarik.

Mensos RI Saifullah Yusuf menyebut pembangunan 100 SR secara permanen akan dimulai September nanti. Pembangunan ditarget rampung Juni 2026 mendatang. Setiap sekolah akan berkapasitas 1.000 siswa. Dia menyebut SR yang akan beroperasi tahun ini merupakan rintisan. Makanya, lokasinya masih menggunakan aset pemerintah daerah dan pusat.

Pemerintah tampak sekali buru-buru dan tidak sabar untuk merealisasikan SR. Padahal efisiensi anggaran sedang diberlakukan secara ketat. Ditambah stabilitas ekonomi nasional terus diuji dengan berbagai rentenan peristiwa global. Mulai perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, penerapan tarif resiprokal Trump, hingga perang Iran-Israel.

Di tengah himpitan ini seharusnya pemerintah mengesampingkan ego sektoral. Seharusnya pemerataan akses pendidikan dan bantuan khusus anak-anak dari keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem bisa dioptimalkan di Kemendikdasmen. Seperti pemberian jaminan bebas biaya 100 persen dan pemberian uang saku.

Kritik dan saran bisa disampaikan melalui email fajarandress@gmail.com.

Editor : A. Nugroho
Sumber : Radar Malang
Sekolah Rakyat program malang