DALAM dinamika sosial-politik saat ini sepertinya perlu membekali diri dengan falsafah Jawa, ojo gumunan dan ojo kagetan. Lewat artificial intelligence (AI) hoax mudah diciptakan. Kemudahan memotong video di media sosial juga memberi ruang untuk seseorang menghadirkan propaganda.
Tanpa konteks yang komplet, peluang menciptakan misinformation sangat besar. Merusak image tokoh atau aksi massa sekalipun bisa dilakukan dalam hitungan menit.
Beberapa waktu lalu, masyarakat Malang sempat dihebohkan dengan pesan WhatsApp yang berisi peringatan adanya penembak jitu (sniper). Dalam pesan itu dikabarkan, sniper berada di beberapa titik. Mulai pusat perbelanjaan, rumah sakit, sampai Malang Creative Center. Saat itu, peringatan tersebut tersebar jelang adanya demo.
Ojo gumunan bermakna, jangan mudah heran. Tidak mudah kagum dengan perkembangan keadaan dan peristiwa. Sedangkan ojo kagetan, mengharuskan untuk mawas diri terhadap perubahan sekeliling dan lingkungan. Gampangnya, semua peristiwa yang terjadi jangan ditelan mentah-mentah.
Berdasar informasi dari beberapa sumber, falsafah Jawa itu dipengaruhi nilai-nilai Hindu-Buddha yang masuk ke Jawa sekitar abad ke-4 hingga ke-15. Kemudian berpadu dengan nilai Islam saat diajarkan Wali Songo. Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam dengan cara memadukan budaya Jawa.
Rajin verifikasi dan mengkaji semua informasi serta peristiwa akan menghindarkan kita dari permainan politik. Atau minimal, terhindar dari paparan negatif dari dalam ponsel. Ingat, buzzer bergerak atas nama rupiah. Bukan demi kebenaran atau kepedulian terhadap Indonesia.
Misi mereka memecah belah masyarakat supaya tidak bersatu menciptakan people power. Cebong melawan Kampret dan Anak abah vs Ternak Muloyono menjadi contohnya. Sedangkan sekarang, aksi massa melawan perusuh.
Beberapa tahun terakhir, framing tokoh, instansi, atau peristiwa yang menguntungkan salah satu pihak bukan hal yang tabu. Setiap menonton televisi atau membuka media sosial, selalu ada saja pencitraan yang dilakukan elite. Padahal, tugas utama mereka jelas bukan itu.
Saya dan Anda mungkin sama-sama menjadi orang yang pernah tertipu brosur saat Pesta Demokrasi. Tidak apa-apa, itu bagian dari pembelajaran yang mahal. Dari sana mempunyai modal untuk menerapkan falsafah Jawa, ojo gumunan dan ojo kagetan.
Dalam konteks setelah aksi unjuk rasa menentang kebijakan DPR beberapa waktu, sikap ojo gumunan dan ojo kagetan menjaga pikiran kita tetap kritis. Tidak apatis terhadap sebuah kezaliman merupakan salah satu cara ikut berkontribusi kepada stabilitas sosial di tengah gejolak politik. Beberapa teori menyebut, diam sama halnya dengan mendukung kezaliman itu terjadi.
Sikap kritis itu tidak selalu harus disuarakan dengan aksi turun ke jalan. Media sosial yang kita miliki bisa menjadi tempat untuk bersuara. Solidaritas dan suara kritik dari dunia maya mempunyai pengaruh yang besar.
No viral no justice tidak bisa dimungkiri nyata adanya di Indonesia. Bayangkan saja, saat video Affan Kurniawan dilindas tidak tersebar. Almarhum kemungkinan sulit untuk mendapat keadilan. Pelaku yang melindas bisa jadi tanpa hukuman.
Contoh lainnya adalah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu. Tanpa kekuatan media sosial, kita berpotensi percaya dengan gas air mata yang tertiup angin. Berangkat dari itu, sudah menjadi langkah yang benar saat kita terus menggaungkan tuntutan 17+8 saat belum terakomodasi maksimal.
Kata Bung Karno, revolusi tidak akan terjadi hanya dengan kita berteriak-berteriak, revolusi-revolusi sampai mati. Sedangkan Tan Malaka mengatakan, revolusi bukan bikinan tukang-tukang putch. Kita harus mau menjadi oposisi untuk Indonesia.
George Orwell, dalam esai Politics and the English Language menyebut, bahasa dan informasi dapat dimanipulasi untuk mengendalikan pikiran masyarakat. Sedangkan dalam Novel 1984, sangat mudah mengendalikan kebenaran melalui propaganda, pengubahan sejarah, dan berita. Bahasa yang dirancang untuk membatasi pemikiran kritis.
Teori agenda setting dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw menjelaskan, media (sosial) dapat mengatur apa yang dianggap penting oleh publik. Filsuf Epictetus dan Marcus Aurelius mengatakan, kita hanya bisa mengendalikan respons terhadap peristiwa. Bukan peristiwa itu sendiri. Karena itu, tetap rasional dan tenang di tengah badai informasi merupakan sebuah kunci.
Menerapkan falsafah Jawa ojo gumunan dan ojo kagetan akan mendorong masyarakat untuk selalu bertanya. Contohnya, mulai dari arah dan tujuan pejabat publik menerapkan kebijakan. Sampai memunculkan analisis siapa yang diuntungkan dan apakah peristiwa benar terjadi.
Kebakaran di Gedung Negara Grahadi dan DPRD Kabupaten Kediri, misalnya. Saat menerapkan ojo gumunan dan ojo kagetan, kita akan bertanya siapa tokoh intelektual di balik tragedi itu. Atau kita akan bertanya, bagaimana dua tempat penting itu bisa terbakar dengan mudah.
Menulis opini ini, saya jadi teringat lirik lagu God Bless Panggung Sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar. Ada peran berpura-pura.
Mari jadikan kewaspadaan dan ketenangan sebagai perisai. Supaya tidak terjebak dalam permainan politik dan informasi yang merugikan. Berpikir kritis adalah anugerah. Berani menggunakannya merupakan kompas penunjuk arah. (*/gp).
Editor : A. Nugroho