BELAKANGAN ini ada rasa tidak nyaman yang sulit diabaikan setiap kali membaca berita tentang kasus asusila yang melibatkan tokoh agama. Baru saja publik ramai membicarakan dugaan pencabulan di Pati, Jawa Tengah. Di Malang, masyarakat juga belum benar-benar lupa pada kasus serupa di Gedangan, Kabupaten Malang yang akhirnya berujung vonis lima tahun penjara.
Rasanya getir. Sebab yang terseret bukan sekadar orang biasa. Mereka adalah figur yang selama ini berdiri di depan mimbar, memberi nasihat tentang moral, menjaga akhlak, dan mengajarkan batas antara benar dan salah. Ketika sosok seperti itu justru tersandung perkara cabul, yang rusak bukan hanya nama pribadi. Ada rasa percaya masyarakat yang ikut runtuh.
Dan mungkin itulah yang paling menyakitkan. Di negeri seperti Indonesia, tokoh agama punya tempat yang sangat tinggi dalam kehidupan sosial. Di banyak kampung, suara pemuka agama kadang lebih didengar daripada pejabat pemerintah. Mereka dihormati, disegani, bahkan sering dianggap tidak mungkin berbuat salah.
Sayangnya, justru posisi itulah yang kadang menjadi celah. Banyak kasus kekerasan seksual yang melibatkan tokoh agama ternyata lahir dari relasi kuasa yang timpang.
Korban sering berada pada posisi sulit melawan. Ada rasa takut, sungkan, malu, bahkan khawatir dianggap melawan orang alim. Tidak sedikit korban akhirnya memilih diam bertahun-tahun karena tekanan sosial lingkungan sekitar.
Fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Dunia internasional sudah lama menghadapi persoalan serupa. Gereja Katolik di Amerika dan Eropa pernah diguncang skandal pelecehan seksual besar-besaran.
Di India, beberapa guru spiritual juga terseret kasus yang sama. Polanya hampir serupa, ada figur yang terlalu dihormati, ada pengikut yang terlalu patuh, lalu ada penyalahgunaan kepercayaan.
Artinya, masalah ini bukan semata soal agama tertentu. Ini soal manusia dan kekuasaan.
Psikolog Philip Zimbardo pernah menjelaskan bahwa manusia bisa berubah ketika berada dalam posisi yang terlalu dominan tanpa pengawasan. Ketika seseorang terus dianggap paling benar, paling suci, dan jarang dikritik, ada risiko muncul penyimpangan perilaku.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin juga sering melihat gejala kecilnya. Ada tokoh yang apa pun perkataannya selalu dibenarkan. Ada lingkungan yang menganggap kritik terhadap pemuka agama sebagai bentuk dosa atau penghinaan. Padahal manusia, sehebat apa pun ilmunya, tetap punya sisi gelap.
Masalahnya, masyarakat kita kadang terlalu mudah mencampuradukkan penghormatan dengan pengkultusan.
Kita diajarkan menghormati ulama, guru agama, dan tokoh spiritual. Itu benar. Tetapi menghormati bukan berarti menutup mata. Ketika seseorang ditempatkan terlalu tinggi hingga tidak boleh disentuh kritik, di situlah bahaya mulai muncul.
Ironisnya, budaya semacam ini sering membuat kasus sulit terungkap. Tidak sedikit lingkungan yang lebih sibuk menjaga nama baik lembaga dibanding melindungi korban. Korban diminta diam demi “menjaga marwah”. Padahal luka yang mereka tanggung bisa berlangsung seumur hidup.
Inilah mengapa kasus seperti di Pati atau Gedangan seharusnya tidak hanya berhenti sebagai berita kriminal semata. Ada persoalan sosial yang lebih besar di baliknya. Kita sedang menghadapi krisis keteladanan.
Hari ini masyarakat semakin bingung mencari figur yang benar-benar layak dipercaya. Ruang publik penuh ceramah moral, tetapi pada saat bersamaan justru makin sering muncul kasus yang bertolak belakang. Akibatnya, publik perlahan menjadi sinis. Orang mulai sulit percaya pada simbol kesalehan.
Ini tentu berbahaya. Sebab ketika kepercayaan terhadap figur moral runtuh, masyarakat bisa kehilangan pegangan sosial. Anak muda menjadi skeptis terhadap nasihat agama. Mereka melihat ada jarak antara ceramah dan perilaku nyata.
Karena itu, penyelesaian masalah ini tidak cukup hanya menghukum pelaku. Yang jauh lebih penting adalah membangun budaya kontrol yang sehat di lingkungan keagamaan. Harus ada keberanian mengevaluasi tokoh, membuka ruang kritik, dan menyediakan mekanisme pengaduan yang aman bagi korban.
Tokoh agama juga harus mulai dipandang sebagai manusia biasa yang bisa salah, bukan figur suci yang kebal koreksi.
Di sisi lain, publik juga perlu adil. Jangan sampai ulah segelintir oknum membuat seluruh institusi agama ikut dicurigai. Masih banyak pemuka agama yang bekerja tulus membimbing masyarakat tanpa pamrih. Mereka tetap menjadi penjaga moral yang penting bagi kehidupan sosial.
Tetapi justru karena mayoritas bekerja dengan baik, maka kasus penyimpangan harus ditindak tegas dan terbuka. Jangan ditutupi. Jangan dinormalisasi.
Sebab ketika mimbar yang seharusnya menjadi tempat menenangkan hati justru melahirkan trauma, maka yang terluka bukan hanya korban. Kepercayaan masyarakat pun ikut terkoyak sedikit demi sedikit. (*)
Editor : A. Nugroho