APA jadinya jika truk pengangkut sampah berhenti beroperasi beberapa hari? Bumi Arema, terutama Kota Malang, seketika bakal berubah menjadi lautan sampah. Bau tak sedap merebak di mana-mana.
Maklum, ada sekitar 720 ton sampah setiap hari. Jika tujuh hari saja tak diangkut, lebih dari 5.000 ton sampah akan menumpuk. Mengotori jalanan dan memenuhi gang-gang permukiman. Itu baru di Kota Malang. Belum termasuk volume sampah warga Kabupaten Malang dan Kota Batu.
Problem sampah menjadi ancaman bagi ekologi. Kesehatan. Hingga sosial dan ekonomi. Ketika Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) kian sesak namun produksi sampah terus melonjak, krisis ekologi berada di depan mata.
Di tengah ancaman kritis ini, proyek Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) bisa menjadi solusi. Tapi harapan itu tersandera persoalan klasik. Yakni alotnya pengadaan lahan. Sebenarnya sudah ada tiga alternatif lokasi.
Rencana awal di Pakis tapi batal karena masuk Zona Keselamatan Udara Lanud Abdul Rachman Saleh. Kemudian bergeser ke Bululawang namun diprotes warga karena lokasi berstatus Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Sementara opsi di Supit Urang, Kota Malang juga tidak memungkinkan.
Kendala ini harus segera dituntaskan. Apa pun caranya, harus segera ditempuh meskipun jika nanti harus melewati banyak birokrasi. Pemerintah harus berani. Sebab, bom waktu ledakan TPA tidak pernah menunggu kesiapan birokrasi.
Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati pada Jumat lalu (5/6) seharusnya menjadi alarm keras. Malang Raya butuh terobosan. Pemerintah tak bisa lagi memakai cara lama. Sekadar mengangkut sampah dari permukiman ke TPA. Pola "angkut-buang-timbun" terbukti gagal. Cara ini hanya memindahkan masalah. Bukan menuntaskannya.
Puluhan tahun silam, Sosiolog Ulrich Beck sudah mengingatkan bahwa masyarakat modern kerap hidup dalam ancaman yang mereka ciptakan sendiri. Itu dipicu pola pembangunan dan konsumsi manusia. Sampah menjadi contoh yang paling nyata. Tatkala konsumsi terus meningkat sementara kapasitas pengelolaan sampah jalan di tempat, maka masyarakat sedang memproduksi risiko kolektif.
Risiko ini tidak mengenal batas administratif. Bau busuk, pencemaran sungai, ancaman mikroplastik, hingga emisi gas metan akan meneror semua warga. Oleh karena itu, PSEL bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Ini adalah kebutuhan mendesak. Apalagi Malang Raya tergolong tertinggal jauh dibanding daerah lain.
Lihat saja Surabaya. TPA Benowo di Kota Pahlawan itu sukses menghasilkan listrik dari gas metan maupun pembakaran sampah. Langkah ini berhasil mengurangi beban TPA sekaligus memproduksi energi alternatif.
Banyumas juga berhasil membangun sistem pengolahan sampah terpadu berbasis teknologi dan partisipasi warga. Daerah-daerah ini membuktikan satu hal. Yakni masalah sampah memang rumit, tapi selesai lewat keberanian politik dan konsistensi kebijakan.
Sebaliknya, jika proyek PSEL terus molor, Malang Raya menabung bencana besar. Volume sampah terus membubung, sedangkan daya tampung TPA kian menipis. Risiko kebakaran akibat gas metan juga terus mengintai. Konflik sosial dengan warga sekitar TPA akan selalu membayangi karena penurunan kualitas lingkungan. Belum lagi ancaman kesehatan akibat polusi udara dan racun air lindi.
Dalam teori Tragedy of the Commons, Garrett James Hardin menyebut sumber daya publik akan rusak saat semua orang memakainya tanpa tanggung jawab bersama. Dalam konteks persampahan, lingkungan hidup adalah “commons” yang dieksploitasi habis-habisan. Semua orang memproduksi sampah, tetapi solusinya selalu dilempar ke pemda tanpa ada perubahan perilaku warga.
Di sisi lain, alotnya pembebasan lahan memperlihatkan bahwa proyek lingkungan sering kali terjebak dalam tarik-ulur kepentingan jangka pendek. Padahal, kerugian akibat penundaan jauh lebih mahal ketimbang biaya percepatan. Sampah diproduksi setiap detik. Setiap hari penundaan berarti menambah beban tonase baru yang harus dipikul TPA.
Ironisnya, di tengah gegap gempita transisi energi dan pembangunan berkelanjutan, Malang Raya masih berkutat pada urusan dasar. Yaitu mencari lokasi untuk pengolahan sampah. Padahal, PSEL punya potensi ganda. Selain menuntaskan problem persampahan, juga menghasilkan energi listrik untuk masyarakat. Jika dikelola dengan baik, sampah tidak lagi menjadi beban, melainkan sumber daya ekonomi.
Tentu saja PSEL bukan satu-satunya solusi. Kritik seputar potensi emisi, tingginya biaya operasional, dan ketergantungan teknologi tetap wajib dikawal. Namun dalam kondisi darurat sampah, menunda PSEL tanpa solusi alternatif sama saja memperpanjang krisis.
Filsuf Murray Bookchin menegaskan bahwa krisis ekologi sejatinya adalah krisis politik dan tata kelola. Sampah menumpuk bukan semata-mata banyaknya sampah yang diproduksi warga gemar. Ini karena pemerintah lamban menyediakan sistem pengelolaan yang adaptif terhadap pertumbuhan kota.
Malang Raya kini berada di persimpangan jalan. Apakah pemerintah bertindak sebelum bencana ekologi tiba? Atau justru menunggu sampai masalah sampah benar-benar tidak bisa dikendalikan? (kritik dan saran kirim ke mahmudan12346@gmail.com)
Editor : Mahmudan