Hari-hari ini seluruh masyarakat di seluruh pelosok negeri sedang bergembira menyambut dan memeriahkan Hari Kemerdekan Republik Indonesia yang ke-81. Setiap daerah bersolek dengan beragam hiasan bernuansa merah putih dan setiap kelompok masyarakat berinisiatif menyelenggarakan kegiatan tujuh belasan yang rutin diagendakan setiap tahun. Sudah lebih dari delapan dekade kita memperingati berdirinya republik ini, sebagai pertanda bahwa kita telah terbebas dari penjajahan bangsa lain dan secara politik kita telah diakui dunia sebagai bangsa yang merdeka. Namun demikian, beberapa hari berselang usai mengikuti upacara tanggal 17 Agustus 2026 lalu, meski agak terlambat menjelang berakhirnya bulan Agustus, ada sebuah pikiran yang bergelayut yang perlu untuk menjadi perenungan bersama – adakah sejatinya kita sudah merdeka sebagai sebuah bangsa saat ini dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045?
SDM berdaulat, negara berdaulat
Dalam lintasan sejarah jatuh bangunnya bangsa dan peradaban di dunia, kita bisa belajar bahwa kedaulatan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa besar kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki untuk berpikir, mencipta, mengambil keputusan, dan menentukan masa depannya secara mandiri. Untuk dapat memiliki kemampuan tersebut, SDM sebuah bangsa harus memiliki pengetahuan dan teknologi yang cukup. Manusia yang berpengetahuan tidak mudah untuk menjadi obyek keputusan dan kepentingan dari pihak atau bangsa lain karena mereka memiliki kemampuan untuk memahami masalah, menakar pilihan secara obyektif, dan mengambil keputusan secara rasional. Ketika kemandirian tersebut tumbuh dan berkembang pada sebagian warga negara maka terbentuklah masyarakat yang mampu menentukan arah pembangunan dan masa depan bangsanya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan manusia yang berpengetahuan, berkarakter, dan mandiri adalah pondasi dari kedaulatan sebuah bangsa. Bangsa yang memiliki manusia yang berdaulat adalah bangsa yang memiliki modal dasar untuk mampu menentukan nasibnya sendiri.
Dalam perspektif modern di era informasi dan kecerdasan artifisial saat ini, kemerdekaan sebuah bangsa tidak lagi ditentukan oleh penguasaan kendali negara atas wilayah teritorial dan sumber daya alam. Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang memiliki kedaulatan untuk menentukan ke arah mana tujuan akan dilabuhkan. Pergeseran makna tersebut menuntut sebuah bangsa tidak hanya merdeka secara fisik dan politik, tetapi juga memiliki kedaulatan dalam perekonomian, teknologi, pengetahuan, bahkan kedaulatan informasi. Lebih jauh, informasi merupakan the new oil di era informasi. Kecerdasan artifisial menjadikan data dan pengetahuan sebagai aset strategis sebuah bangsa yang dapat menentukan daya saing ekonomi, keamanan, dan arah pengambilan keputusan. Bangsa yang hanya menjadi pengguna teknologi tanpa kemampuan untuk memahami, mengembangkan, dan mengendalikan teknologi sebagai aset strategis akan menghadapi ketergantungan baru yang berimplikasi secara signifikan pada derajat kedaulatannya. Dengan demikian, kedaulatan negara di era informasi dan kecerdasan artifisial menuntut kedaulatan pengetahuan dan teknologi, yang hanya dapat dipenuhi dengan membangun sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas melalui sistem pendidikan yang mampu menghasilkan pengetahuan dan inovasi.
Pendidikan sebagai infrastruktur penting membangun kedaulatan
Dalam membangun kedaulatan bangsa, pendidikan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai layanan publik, instrumen mobilitas sosial, dan pencetak tenaga kerja. Lebih dari itu, peran strategis pendidikan adalah sebagai infrastruktur penting untuk membangun kedaulatan bangsa melalui pembentukan manusia yang mampu berpikir, berkarakter, memiliki kompetensi, mampu berinovasi, menguasai teknologi, dan menciptakan pengetahuan. Sehingga, dengan karakteristik manusia berpendidikan seperti itu mereka mampu menentukan masa depannya sendiri dan pada gilirannya berkontribusi positif dalam menentukan arah kemandirian bangsanya. Jika infrastruktur fisik, seperti jembatan, jalan raya, pelabuhan, menghubungkan wilayah dan menggerakkan roda perekonomian, maka infrastruktur pendidikan membangun kapasitas intelektual, karakter, dan kompetensi yang menjadi penggerak utama kemajuan bangsa menuju kemandirian. Pendidikan yang kuat memungkinkan suatu bangsa tidak hanya mengonsumsi pengetahuan dan teknologi, tetapi juga menghasilkan pengetahuan, inovasi, dan teknologi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Dalam konteks era informasi dan kecerdasan artifisial, pendidikan bahkan menjadi fondasi bagi kedaulatan atas data, informasi, dan pengetahuan.
Dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional saat ini, pondasi manusia unggul Indonesia dibangun pada strata pendidikan dasar dan menengah untuk membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi pendukung untuk dapat hidup mandiri dan menempuh pendidikan lanjut. Sementara, pendidikan tinggi membangun kapasitas bangsa untuk membangun masa depan melalui pengembangan pengetahuan dan teknologi. Pada konteks ini, perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai kawah candradimuka lahirnya para talenta, bukan sekadar lulusan sarjana tetapi manusia dengan kompetensi yang bisa diandalkan. Perguruan tinggi juga menjadi wadah pengembangan ilmu pengetahuan melalui serangkaian penelitian yang terarah dan terencana dengan baik. Selain itu, perguruan tinggi merupakan tempat untuk melakukan transformasi ilmu pengetahuan menjadi teknologi dan inovasi yang mampu memberikan solusi dan nilai tambah. Oleh karena itu, investasi pendidikan harus dipandang bukan semata sebagai belanja rutin di sektor pendidikan, melainkan investasi jangka panjang untuk memastikan bangsa mampu berdiri di atas kemampuan dan kekuatannya sendiri. Pertanyaan kritis yang perlu dimunculkan adalah: sudahkah pendidikan nasional khususnya pendidikann tinggi berorientasi kesana?
Reorientasi pendidikan tinggi menuju kedaulatan bangsa
Perkembangan kecerdasan artifisial di era informasi telah membawa dampak disruptif di berbagai segmen kehidupan, baik pada skala personal maupun institusional. Teknologi telah bertransformasi sedemikian rupa sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia teknologi telah mampu menjalankan berbagai aktivitas yang selama ini dianggap sebagai keunggulan kognitif manusia. Kecerdasan artifisial dapat mengolah informasi, menulis, menerjemahkan, membuat program, menganalisis data, hingga membantu menghasilkan pengetahuan baru. Perkembangan ini berimplikasi pada bergesernya penguasaan informasi dari keunggulan utama manusia ke teknologi. Meskipun dalam beberapa hal, intervensi manusia masih tetap diperlukan. Kondisi ini sekaligus mengubah kebutuhan dunia kerja: pekerjaan rutin dan berbasis informasi semakin mudah diotomatisasi, sementara kemampuan bernalar, berkreasi, berkolaborasi, beradaptasi, dan mengambil keputusan secara etis menjadi semakin penting. Pendidikan yang masih berorientasi pada hafalan dan reproduksi pengetahuan berisiko menyiapkan generasi untuk dunia yang sudah berlalu. Oleh karena itu, kecerdasan artifisial bukan sekadar teknologi baru yang perlu diajarkan, tetapi kekuatan yang memaksa kita mendefinisikan kembali tujuan pendidikan dan makna kompetensi manusia. Hal ini perlu menjadi perhatian karena secara fitrah kecerdasan manusia jauh lebih unggul dari mesin manapun yang pernah dibuat oleh manusia.
Pendidikan nasional perlu mengalami pergeseran paradigma dari sekadar transfer pengetahuan menjadi pembangunan kapasitas manusia. Selama ini keberhasilan pendidikan masih banyak diukur dari akses, kelulusan, ijazah, dan penguasaan materi, padahal dunia kerja semakin menilai apa yang mampu dilakukan seseorang dengan pengetahuan yang dimilikinya. Pengguna lulusan tidak lagi semata-mata melihat seseorang “memiliki ijazah lulusan apa”, tetapi semakin melihat “memiliki kompetensi apa dan mampu menghasilkan apa.” Dunia kerja saat ini telah bergeser dari degree/experience-based hiring menuju skills-based hiring, ijazah hanyalah sebagai pembuka pintu sementara kompetensi sebagai penentu masa depan. Karena itu, pendidikan harus membentuk manusia yang mampu berpikir kritis, memecahkan masalah (problem solving), berkolaborasi, berkomunikasi, berkreasi, serta belajar secara berkelanjutan. Pergeseran ini menuntut reorientasi pendidikan nasional dengan memandang lulusan bukan sekadar sebagai angkatan kerja (workforce) yang siap didayagunakan dalam pekerjaan, tetapi sebagai talenta yang mampu menciptakan nilai dan menentukan masa depannya sendiri.
Reorientasi pendidikan nasional perlu dilakukan secara komprehensif, berjenjang, dan berkelanjutan, dimulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan sampai pada pendidikan tinggi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, maka fokus reorientasi adalah menjadikan spiritualitas, karakter, kreativitas, kompetensi, dan kemampuan beradaptasi sebagai capaian pembelajaran utama. Reorientasi harus diagendakan pada setiap strata pendidikan. Pendidikan usia dini perlu bergeser dari pembelajaran akademik dini yang berat dan tidak eksploratif (seperti calistung: membaca, menulis, dan berhitung), menuju pembelajaran holistik berbasis bermain yang menstimulasi kemampuan eksploratif peserta didik untuk membangun spiritualitas dan karakter dasar, interaksi sosial dan emosional, serta keterampilan berpikir dan kemandirian. Pendidikan dasar perlu bergeser dari pembelajaran berbasis hafalan menuju pembelajaran dengan pemahaman mendalam (deep learning) dalam rangka memberikan pondasi yang kuat kepada peserta didik sehingga mereka memiliki kemampuan numerasi dan literasi digital yang kuat, memiliki karakter dan kemampuan berkomunikasi, serta memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Selanjutnya, pendidikan menengah perlu beralih ke pengembangan talenta melalui STEM (science, technology, engineering, and mathematic), computational thinking, literasi data, kreativitas, kewirausahaan, dan pembelajaran berbasis proyek. Dan, pendidikan tinggi perlu didorong menuju penguatan institusi pencipta nilai sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, riset, teknologi, dan inovasi.
Secara bersamaan, pembentukan ekosistem yang kondusif untuk mengorkestrasi seluruh pemangku kepentingan pendidikan nasional juga harus dibangun secara bertahap dan berkelanjutan: pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), lembaga pendidikan, dan masyarakat termasuk orang tua. Orkestrasi secara holistik ini semakin mendesak untuk diagendakan mengingat sampai dengan saat ini, bangsa kita masih belum memiliki Cetak Biru Pendidikan Nasional (Grand Design/Blueprint), khususnya dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Di sisi lain, kita masih menghadapi tantangan besar yang perlu untuk dikonsolidasikan di antara pemangku kepentingan yaitu akses pendidikan yang belum setara: kesenjangan infrastruktur dan suprastruktur pendidikan antar daerah termasuk di dalamnya kesenjangan teknologi; kesenjangan jumlah dosen, guru, dan tenaga kependidikan; dan rendahnya tingkat pendidikan mayoritas penduduk Indonesia. Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia adalah sekitar 9 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas orang dewasa di Indonesia memiliki ijazah setara dengan lulusan Sekolah Menengah Pertama. Lebih dari itu, fenomena semakin maraknya kampus asing yang beroperasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga memberikan tekanan tersendiri terhadap pengembangan perguruan tinggi khususnya dan pendidikan nasional pada umumnya di Indonesia. Sebagai alternatif, pengembangan pendidikan transnasional yang inklusif dan berdampak bisa menjadi salah satu opsi untuk mengakselerasi penguatan pendidikan tinggi dan riset nasional.
Dari bonus demografi menuju bonus talenta
Reorientasi pendidikan nasional, khususnya pendidikan tinggi, menjadi prasyarat penting menuju Indonesia Emas 2045. Perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan dalam jumlah besar, tetapi harus mampu membentuk talenta yang memiliki kompetensi tinggi, karakter kuat, kemampuan beradaptasi, serta kapasitas menciptakan pengetahuan dan inovasi. Di tengah perubahan teknologi dan kecerdasan artifisial, perguruan tinggi harus bergeser dari sekadar insititusi pendidikan yang mencetak lulusan diploma, sarjana, dan pascasarjana menjadi pusat pengembangan talenta, riset, teknologi, dan pemecahan persoalan bangsa. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tinggi tidak semata diukur dari jumlah lulusan yang dihasilkan, tetapi dari seberapa besar kontribusi kompetensi dan inovasinya terhadap produktivitas, daya saing, dan kemandirian bangsa. Namun demikian, beban berat di pundak pendidikan tinggi tersebut harus juga dibarengi dengan perbaikan kualitas calon-calon mahasiswa yang akan menjadi bahan baku perguruan tinggi. Para calon mahasiswa yang notabene lulusan pada berbagai strata pendidikan sebelumnya mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan menengah akan sangat menentukan seberapa handal mereka menjalani proses pendidikan di perguruan tinggi. Kualitas para calon mahasiswa yang tidak sesuai tersebut pada akhirnya akan memperberat beban perguruan tinggi untuk berkembang menjadi pusat-pusat keunggulan inovasi di Indonesia.
Sesuai dengan data kependudukan di Indonesia, sejatinya bangsa kita memiliki modal besar berupa bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif di Indonesia jauh lebih banyak dari jumlah penduduk usia nonproduktif dalam kurun waktu tahun 2020 – 2040. Namun demikian, dominannya jumlah penduduk usia produktif tersebut tidak serta merta menjadi kekuatan ekonomi dan keunggulan kita sebagai sebuah bangsa. Bonus tersebut harus ditransformasikan melalui pendidikan yang mampu mengubah populasi produktif menjadi talenta yang berpengetahuan, berkompetensi, kreatif, dan mampu menciptakan nilai tambah. Dalam konteks ini, perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai mesin transformasi dari demographic dividend menjadi talent dividend, melalui penguatan kompetensi, riset, kewirausahaan, dan inovasi berbasis kebutuhan bangsa dengan melakukan intervensi pendidikan kepada para lulusan yang dihasilkan dari pendidikan menengah. Jika proses tersebut berhasil, jutaan generasi produktif Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi dan pencari pekerjaan, tetapi menjadi pencipta pengetahuan, teknologi, usaha, dan solusi bagi berbagai persoalan masyarakat. Indonesia Emas 2045 pada akhirnya bukan sekadar tentang memiliki generasi produktif, melainkan tentang memiliki talenta unggul yang mampu menentukan arah masa depan bangsa secara berdaulat.
Penutup
Pada akhirnya, manusia berdaulat akan sangat menentukan kemerdekaan dan kedaulatan sebuah bangsa. Itulah warga negara yang berpengetahuan, berkarakter, mandiri dalam berpikir, dan mampu menentukan arah hidupnya sendiri. Di era kecerdasan artifisial, kedaulatan tersebut semakin ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk menguasai pengetahuan, data dan informasi, serta teknologi. Sehingga, pendidikan sebagai instrumen dasar penghasil manusia berdaulat harus ditempatkan sebagai infrastruktur strategis kedaulatan nasional. Reorientasi pendidikan, terutama pendidikan tinggi, harus beralih dari sekadar menghasilkan lulusan menuju membangun kompetensi, talenta, pengetahuan, dan inovasi yang mampu menjawab persoalan bangsa. Dengan demikian, bonus demografi sebagai modal bangsa tidak berhenti sebagai keunggulan jumlah penduduk usia produktif, tetapi mampu dikapitalisasi menjadi bonus talenta yang menjadi kekuatan ekonomi, teknologi, dan peradaban bangsa Indonesia. Jika kemerdekaan adalah hak untuk menentukan masa depan, maka pendidikan adalah kekuatan yang memberi bangsa kemampuan untuk benar-benar menentukan masa depannya sendiri menuju Indonesia Emas 2045. Jadi, sudahkah kita merdeka sebagai sebuah bangsa dalam makna yang sebenarnya?
Editor : Indra Andi