Ketika Siswa Tinggal Kelas

Mahmudan • Dipublikasikan Minggu, 25 Oktober 2026 | 12:36 WIB

Mahmudan, Jurnalis Jawa Pos Radar Malang

Mahmudan, Jurnalis Jawa Pos Radar Malang

  

KUALITAS anak didik kita sedang disangsikan. Tak semua yang naik kelas dinilai berkualitas. Setidaknya itulah persepsi pemerintah. Khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.

Namun solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan kualitas siswa justru mengarah pada pengetatan kenaikan kelas. Apakah pemerintah sudah membenahi proses pembelajaran sebelum menuntut hasil yang lebih tinggi?

Belakangan, Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengumumkan kebijakan baru. Siswa tidak otomatis naik kelas. Artinya, seleksi diperketat lagi. Siswa yang masuk kategori tidak mampu harus tinggal kelas. Jika tak ada aral, kebijakan baru diberlakukan tahun depan. Pemerintah beralasan, langkah ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.

Persoalannya bukan semata-mata boleh atau tidak boleh siswa tinggal kelas. Tapi cara pemerintah memandang dan mengelola pendidikan. Kebijakan yang dikeluarkan terkesan menyalahkan siswa. Juga tak komprehensif dalam memahami masalah.

Ketika kemampuan siswa rendah, apakah penyebabnya selalu kemalasan anak? Jangan-jangan ada yang salah dalam sistem pembelajaran. Tidak menutup kemungkinan, metode pengajaran yang diterapkan tidak relevan dengan kondisi siswa. Sehingga transformasi pengetahuan tak 100 persen masuk ke murid. Demikian juga fasilitas dan lingkungan belajar harus dipastikan tidak ada masalah.

Data Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang dirilis OECD memberi gambaran serius. Hanya 18 persen siswa Indonesia berusia 15 tahun yang mencapai kompetensi minimum matematika. Dalam membaca, angkanya 25 persen. Untuk sains, 34 persen. Angka-angka tersebut di bawah rata-rata OECD.

Data ini diperkuat temuan Bank Dunia mengenai tingkat Learning Poverty (kemiskinan pembelajaran) di Indonesia. Data mengungkap bahwa 53-59 persen anak usia 10 tahun tidak mampu membaca dan memahami teks bacaan sederhana.

Angka itu tidak bisa dianggap sepele. Namun juga tidak otomatis membuktikan bahwa siswa kurang disiplin. Bisa juga dipengaruhi banyak faktor. Termasuk kurikulum, metode pembelajaran, kualitas guru, dan fasilitas pendukung di sekolah.

Jika sistem kurikulum rumit, buku pelajaran terbatas, serta kompetensi dan distribusi guru belum merata, penahanan siswa di kelas yang sama merupakan bentuk ketidakadilan. Kebijakan ini juga berisiko melimpahkan beban pembelajaran kepada keluarga.

Padahal tidak semua orang tua memiliki kapasitas finansial untuk menyediakan tutor atau guru les tambahan kepada anaknya. Karena itu, menahan siswa di kelas yang sama patut dipertanyakan. Anak yang kesulitan membaca membutuhkan pendampingan. Bukan semata-mata disanksi dengan tidak naik kelas.

Ki Hadjar Dewantara menempatkan pendidikan sebagai proses menuntun tumbuhnya potensi anak. Gagasan ini penting untuk menguji kebijakan kenaikan kelas. Sebab anak bukan barang produksi yang harus memenuhi target dalam tenggat tertentu. Setiap anak terlahir istimewa. Mereka mempunyai kecepatan belajar beragam dan kebutuhan yang berbeda.

Tentu, menaikkan semua siswa tanpa memastikan kemampuan dasarnya juga berbahaya. Tetapi kebijakan tidak naik kelas baru masuk akal jika disertai remedial, asesmen yang adil, pendampingan dari guru, dan dukungan psikologis. Pastikan bahwa faktor pendukung lainnya tidak ada masalah dan satu-satunya penyebab kemampuan rendah adalah kemalasan siswa.  Tanpa itu, tinggal kelas berisiko menjadi hukuman administratif.

Juga mengindikasikan bahwa pemerintah tidak memahami filosofi pendidikan. Filsuf John Dewey menekankan pentingnya pengalaman dalam proses belajar. Paulo Freire juga memandang siswa sebagai subjek aktif. Bukan sekadar objek penerima pengetahuan. Keduanya memberi pesan yang relevan. Yaitu pembelajaran harus membantu anak memahami dunia, berpikir kritis, dan menemukan solusi.

Pemerintah semestinya lebih dulu memastikan fondasi itu kuat. Evaluasi kebijakan harus menjawab pertanyaan konkret. Apakah kemampuan membaca meningkat? Apakah kesenjangan antarsekolah menyempit? Apakah guru mendapat dukungan yang cukup? Apakah siswa yang tertinggal benar-benar memperoleh bantuan?

Pendidikan memang membutuhkan standar. Tapi standar tanpa dukungan hanya akan memperlebar jarak antara siswa yang mampu dan yang tertinggal. Indonesia tidak kekurangan program pendidikan. Yang dibutuhkan ialah konsistensi menentukan prioritas. Guru harus diperkuat. Kemampuan dasar harus dikuasai. Fasilitas harus merata di semua sekolah, termasuk di daerah terpencil yang minim akses.

Jangan sampai pemerintah sibuk menghitung siapa yang layak naik kelas, sementara pertanyaan paling mendasar belum terjawab. Sebab, keberhasilan pendidikan bukan terletak pada banyaknya siswa yang ditahan. Keberhasilan terlihat ketika anak mampu membaca dengan baik. Berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah. Bagaimana menurut Anda? (*)

Editor : Mahmudan
Siswa tak naik kelas mendikdasmen Pendidikan Malang