MALANG KOTA - Sebanyak 3.616 penyandang disabilitas di Kota Malang masuk daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024 mendatang. Mereka bakal menggunakan hak pilih pada pemilihan presiden (pilpres) hingga pemilihan kepala daerah (pilkada). Jumlah tersebut terbilang naik jika dibanding gelaran pemilu sebelumnya.
Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Malang Muhammad Toyyib menyebut jumlah pemilih itu meningkat hampir lima kali lipat. Sebab, pada Pemilu 2019 pihaknya hanya mencatat sekitar 700 penyandang disabilitas.
”Dari ribuan orang yang tercatat di DPT, paling banyak adalah orang dengan disabilitas fisik mencapai 1.780 orang," kata Toyyib, kemarin (25/7).
Selain itu, dia merinci terdapat pemilih disabilitas intelektual sebanyak 185 orang. Kemudian jumlah penyandang disabilitas mental sebanyak 961 orang, disabilitas wicara 268 orang, disabilitas rungu (pendengaran) 141 orang, dan pemilih netra (penglihatan) 281 orang.
Untuk memudahkan pemilih disabilitas datang ke tempat pemungutan suara (TPS), KPU Kota Malang bakal bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pendamping dan komunitas difabel. Setidaknya setiap TPS bakal ada minimal satu pendamping disabilitas yang akan membantu mereka.
”Karena itu kami mengupayakan akses yang mudah bagi mereka. Artinya TPS harus bisa diakses difabel," sambung dia.
Tak hanya itu, KPU juga berencana menggandeng beberapa perguruan tinggi. Alasannya karena di sana terdapat mahasiswa difabel, TPS keliling bagi pemilih di rumah sakit, serta menyediakan sejumlah alat yang memudahkan difabel dalam mencoblos. Misalnya saja, kertas suara yang dibuat menggunakan huruf braille termasuk edukasi soal tata cara pencoblosan.
Di tempat lain, Ketua Paguyuban Mutiara Kasih Dedi Junaedi mengatakan, tahun depan adalah kali pertama pihaknya melakukan pendampingan terhadap difabel yang hendak memilih. Sejumlah pendamping bakal disiapkan untuk membantu pemilih disabilitas yang tersebar di Kecamatan Kedungkandang.
”Ini pertama kalinya kami akan melakukan sosialisasi terkait pemilu. Tak hanya bagi mereka yang berusia dewasa, tapi juga anak difabel yang tahun depan baru menggunakan hak pilih mereka," jelasnya.
Dedi menyebut, rencananya mereka akan menyosialisasikan beberapa hal. Antara lain seperti pengenalan partai politik (parpol) hingga tata cara pencoblosan. (mel/adn)
Editor : Aditya Novrian