Bedah Potensi Kecurangan hingga Partisipasi Pemilih Milenial
Pemungutan suara Pemilu 2024 kurang dua bulan lagi.
Sejumlah tantangan kini dihadapi partai politik (parpol).
Mulai dari potensi kecurangan hingga kekhawatiran partisipasi pemilih yang rendah dari kalangan milenial.
ADITYA NOVRIAN
POTENSI kecurangan masih selalu menjadi pembicaraan meski pemilihan umum sudah berkali-kali dilaksanakan.
Bukan sebatas isu caleg berkualitas yang kalah dengan ”isi tas” (money politics).
Tapi juga penyimpangan yang bisa saja melibatkan penyelenggara pemilu.
Berbagai hal yang perlu diantisipasi itu dikupas lima pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Malang di ruang rapat Jawa Pos Radar Malang, Selasa sore (12/12).
Mereka adalah Ketua DPD Ernanto Djoko Purnomo, Sekretaris DPD Trio Agus Purwono, dan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Alwi Hidayat.
Dua anggota lainnya adalah Bayu Rekso Aji dan Asmualik.
Menurut mereka, hal yang selalu krusial adalah mengawal suara di tiap tempat pemungutan suara (TPS).
Penyimpangan awal bisa saja terjadi, khususnya pada penghitungan suara.
Di tempat-tempat yang terpencil dan minim saksi, bisa saja laporan hasil penghitungan suara di rekayasa.
Sedikit beruntung bagi yang bertugas di perkotaan, seperti Kota Malang.
Mayoritas partai politik pasti mengirim saksi ke TPS.
Bahkan ada juga saksi yang dikirim oleh caleg.
Peluang untuk melakukan kecurangan dalam penghitungan suara menjadi sangat minim.
Di Kota Malang, jumlah TPS untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 mencapai 2.452.
PKS akan mengirim saksi ke seluruh TPS tersebut.
Saksi itu di bawah koordinasi partai, bukan caleg secara langsung.
”Karena itu, caleg PKS bisa tidur setelah pemungutan suara. Ada infrastruktur partai yang bekerja untuk mengawasi hasilnya. Mereka juga dibiayai oleh partai,” kata Ketua DPD Ernanto Djoko.
Para saksi PKS akan mengawal suara sampai tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK).
Sebab, potensi penyimpangan masih ada di tingkat tersebut.
Misalnya, perubahan angka pada formulir C1 (laporan hasil pemungutan suara di TPS) yang dilakukan oleh oknum tertentu.
Perubahan itu bisa dilakukan dengan tidak terlalu kentara.
Seperti mengubah angka 10 menjadi 100.
Sehingga bisa menambah sangat signifikan perolehan caleg tertentu.
Perubahan tersebut berpeluang terjadi di tingkat kecamatan, sehingga saksi yang ada di TPS pada saat pemungutan suara tidak mengetahui.
Paling gampang terdeteksi adalah penggelembungan suara.
Misalnya jumlah surat suara tidak sesuai dengan angka pada formulir C1.
Kalau seperti itu jelas ada penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh oknum terhadap salah satu caleg atau parpol.
Agar potensi semacam itu bisa diantisipasi, Djoko menyarankan semua saksi dan parpol punya salinan formulir C1.
Kemudian partai juga aktif membuat rekapitulasi sendiri berdasar formulir tersebut dari seluruh TPS.
Rekapitulasi itu bisa menjadi pembanding dengan hasil yang dibuat oleh KPU.
Kalau ada kesalahan, data pembanding itu bisa digunakan untuk klarifikasi atau komplain.
”Kami pasti membuat penghitungan sendiri. Bahkan data perolehan caleg atau parpol yang lain juga kami hitung,” imbuhnya.
Dengan cara itu, PKS bisa lebih cepat mendapatkan gambaran perolehan kursi. Baik di tingkat DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Fenomena lain yang juga berpeluang terjadi adalah menggeser perolehan suara partai atau caleg.
Artinya, jumlah surat suara tidak berubah, tapi perolehan parpol atau caleg berubah.
Modus semacam itu memanfaatkan saksi parpol atau caleg yang tidak teliti.
Mereka merasa tugas selesai setelah mengawasi kegiatan di TPS.
Kelebihan surat suara di tiap TPS juga rawan dimanfaatkan oknum tertentu.
”Itu semua adalah potensi yang bisa terjadi, bisa juga tidak. Tugas kita semua untuk bersama-sama mencegahnya,” pinta Djoko.
Tantangan lain yang dihadapi parpol saat ini adalah partisipasi pemilih.
Komposisi pemilih yang masuk kategori generasi muda sangat banyak.
Beberapa lembaga survei juga menyebut bahwa pemilih yang masih belum menentukan pilihan terbilang besar.
Trio Agus sempat khawatir ke generasi selanjutnya tak akan tertarik dengan proses demokrasi.
”Maka butuh edukasi politik. Selama ini kami menganggap masih ada yang butuh dievaluasi,” ujar Trio.
Maka, menggaet calon legislatif (caleg) milenial bisa jadi cara untuk mendongkrak suara.
Dia pun setuju arah pembangunan suatu daerah butuh sokongan dari anak muda.
Karena ide mereka sangat dibutuhkan.
Baik untuk birokrasi di pemerintahan hingga pembangunan sosial jangka panjang.
Di sisi lain, informasi yang beredar di media sosial (medsos) kini juga jadi penentu.
Masih banyak informasi yang salah kaprah tanpa ada verifikasi yang jelas.
Kader PKS pun kompak saat ini media massa punya peran untuk meluruskan informasi yang simpang siur di medsos.
Apalagi saat ini persaingan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) memanas.
Bayu Rekso Aji yang jadi tim pemenangan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) ikut berkomentar.
Menurutnya, saat ini butuh edukasi politik ke pemilih.
Sebab, perbedaan pilihan itu tak jadi masalah.
Hanya perlu edukasi jika siapa yang terpilih harus mendukung siapa yang akan terpilih.
Kejadian pemilu 2019 bisa jadi pelajaran.
”Ke depan tentu harapan kami tidak ada perpecahan golongan karena keberlangsungan demokrasi butuh persatuan,” harap dia. (*/fat)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana