Terbanyak untuk Kampanye dan Operasional Saksi
MALANG KOTA - Butuh modal yang tidak sedikit untuk memenangkan pemilihan kepala daerah.
Di Kota Malang, pasangan calon setidaknya membutuhkan biaya minimal Rp 20 miliar, bahkan bisa membengkak mencapai Rp 30 miliar.
Itu belum termasuk mahar pencalonan (kalau ada) dan money politics yang sudah kerap menjadi rahasia umum.
Biaya minimal Rp 20 miliar itu dibutuhkan untuk operasional yang memang kasat mata.
Di antaranya untuk kampanye dan honor saksi.
Pembentukan tim sukses pun tentu juga membutuhkan dana.
Termasuk untuk kegiatan konsolidasi internal antar parpol dan relawan, serta membayar lembaga survei.
Baca Juga: Sanusi Targetkan 70 Persen Suara di Pilkada Malang
Informasi yang didapat wartawan koran ini, biaya politik di pilkada Kota Malang bahkan bisa tembus Rp 30 miliar ke atas.
Kebutuhan dana itu tergantung rancangan dari tim sukses masing-masing paslon.
Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB DPC Kota Malang Arief Wahyudi mengatakan, meskipun wilayahnya tidak luas, biaya politik memang tidak sedikit.
Berada di kisaran Rp 20 miliar sampai Rp 25 miliar.
”Saya dulu menjadi ketua tim pemenangan Abah Anton tahun 2018. Kalau melihat perkembangan tahun ini, minimal butuh Rp 20 miliar,” tuturnya.
Seperti diketahui, pada Pilkada Kota Malang 2024, PKB Kota Malang kembali mengusung Abah Anton sebagai calon wali kota.
Mereka berkoalisi dengan PAN dan Demokrat. Abah Anton dipasangkan dengan pengusaha Dimyati Ayatullah.
Arief menerangkan, biaya terbesar tersedot untuk aktivitas kampanye.
Minimal 60 persen dari Rp 20 miliar. Itu artinya sekitar Rp 12 miliar hanya untuk kampanye. ”Kebutuhan kampanye ini beragam. Mulai dari produksi APK (alat peraga kampanye), operasional kampanye, dan pembuatan bahan kampanye. Semuanya butuh dana sendiri-sendiri,” jelasnya.
Sedangkan untuk biaya saksi, Arief memperkirakan saat ini pasarannya Rp 200.000 per orang.
Dengan jumlah TPS Kota Malang di pilkada yang diprediksi 1.188 unit, kebutuhan untuk honor saksi mencapai diperkirakan Rp 263 juta.
”Nanti juga ada biaya pelatihan saksi,” tandas pria yang menjabat anggota DPRD Kota Malang.
Sementara itu, Sekretaris DPC PDI-P Kota Malang Eko Herdiyanto menyampaikan, partainya belum melakukan penghitungan biaya kampanye.
Sebab sebelumnya masih fokus menggodok calon wali kota beserta wakilnya.
Baca Juga: Giliran PKS Rekom Gunawan-Umar di Pilkada Malang
”Belum ada perkiraan biaya, setelah ini kami buat RAB dengan konsultan profesional,” tuturnya.
Sama seperti PKB, Eko menuturkan, kemungkinan biaya paling besar digunakan untuk kampanye.
Operasional untuk menggalang dukungan juga menyedot anggaran yang cukup besar.
Tetapi semua itu bergantung kebijakan partai masing-masing.
”Seperti pileg kemarin, tembakan (politik uang, red) di Kota Malang masih banyak. Ini yang membuat kami ngeri,” terangnya.
Namun, seperti yang sudah disampaikan Ketua DPC PDI-P Kota Malang I Made Riandana Kartika, Eko menekankan, PDI-P akan fokus adu gagasan ketimbang politik uang.
Kerap Tidak Transparan
Tidak semua tim sukses pasangan calon pilkada bersedia membeberkan dana yang dibutuhkan untuk memenangkan kontestasi.
Kadang yang disampaikan ke publik jauh dari angka sebetulnya.
Pada 2019 lalu, Kemendagri mengungkap temuan bahwa biaya yang dikeluarkan pasangan calon bupati/wali kota minimal Rp 20 miliar.
Kalau untuk calon gubernur bisa ratusan juta bahkan triliunan.
Kemudian pada 2022 lalu, hasil penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyebut biaya pencalonan bupati/wali kota sekitar Rp 20 miliar sampai Rp 30 miliar.
Sementara calon gubernur membutuhkan modal Rp 100 miliar.
Di Kabupaten Malang belum ada pihak yang secara terangterangan menyebutkan total biaya pasangan calon dalam menuntaskan seluruh rangkaian pilkada.
Misalnya yang diungkapkan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang Zia’ul Haq. Dia lebih banyak mengupas biaya untuk membayar saksi.
Baca Juga: Tugu Tirta Kota Malang Tegaskan Netral selama Pilkada
Menurutnya, satu orang saksi dibayar Rp 250 ribu. Biasanya Partai Gerindra menyediakan dua saksi per Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Sehingga, untuk setiap TPS, calon tersebut harus menyediakan Rp 500 ribu.
Dengan proyeksi TPS sejumlah 3.960 unit, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk saksi sekitar Rp 1,98 miliar.
”Cost politic yang tinggi itu memang untuk saksi,” ujarnya.
Yang juga membutuhkan biaya tidak sedikit adalah logistik. Seperti APK baik berupa banner maupun kaus.
Kemudian aktivitas kampanye ke masyarakat, dan sebagainya.
Setidaknya, setiap kampanye, akan mengeluarkan sekitar Rp 1-2 juta untuk kas penyelenggara.
Jubir Calon Bupati Malang Sanusi, Ahmad Koesairi, menyebut biaya politik untuk pilkada memang relatif.
Contohnya untuk APK banner, biayanya tergantung paslon ingin memasang berapa.
Modal yang dibutuhkan bisa cukup hanya Rp 50 juta, Rp 500 juta, atau bahkan melebihi Rp 2 miliar.
”Biasanya disesuaikan dengan jumlah kecamatan dan desa. Paslon itu bisa saja cukup hanya dengan lima banner per kecamatan. Bisa juga merasa harus merasa di setiap desa,” kata dia.
Sebagai gambaran, Koesairi menyebut biaya cetak banner paling murah adalah Rp 15 ribu per meter.
Rata-rata ukuran banner 3 meter.
Artinya, satu banner membutuhkan biaya Rp 45 ribu. Jika ditambah dengan ongkos pasang dan frame sekitar Rp 100 ribu.
Baca Juga: Janji tak 'Main Mata' di Pilkada, ASN Pemkot Kota Malang Teken Pakta Netralitas
Sehingga, setiap banner seharga Rp 145 ribu.
Jika paslon ingin memasang lima banner per kecamatan, maka diperlukan sekitar Rp 23,92 juta untuk 33 kecamatan.
Sedangkan jika ingin memasang satu banner di masingmasing desa/kelurahan, maka dibutuhkan Rp 56,55 juta untuk 390 kecamatan.
Biaya tersebut bisa lebih besar, karena menyesuaikan ukuran banner yang akan dipasang beserta jumlahnya.
”Acara konsolidasi internal atau sosialisasi ada sendiri biayanya. Minimal Rp 82,50 juta,” lanjutnya.
Biaya tersebut untuk anggaran konsumsi dan transportasi.
Setiap peserta minimal menerima Rp 50 ribu.
Sedangkan per kegiatan diikuti oleh 50-100 orang dan minimal dilakukan satu kali per kecamatan.
Sehingga, jika ditotal, butuh Rp 82,50 hingga Rp 165 juta.
Kemudian, untuk acara kampanye yang harus menyewa panggung, biasanya membutuhkan sekitar Rp 25 juta sampai Rp 50 juta.
Jika lingkup kegiatan hanya di desa, kasarannya Rp 10 juta.
“Akhir-akhir ini para pelaku politik sudah jarang menggunakan metode ini. Dengan kata lain, cara ini sudah mulai ditinggalkan. Kecuali hanya sekali atau dua kali, yang tujuannya untuk seremonial saja,” kata dia.
Terpisah, Tim Pemenangan Gunawan-Umar Muchammad Gufron menyebutkan, biaya minimal untuk mencalonkan diri dalam pilkada sekitar Rp 2 miliar.
Yakni untuk banner dan konsolidasi internal maupun sosialisasi.
Baca Juga: Demokrat Usung Dimyati, Bebaskan Langkah Sutiaji dalam Pilkada Kota Malang
”Kalau untuk banner memang relatif, tetapi minimal Rp 1 miliar,” kata Gufron.
”Sedangkan Rp 1 miliar sisanya untuk kegiatan turun bareng (turba),” lanjutnya.
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 50 orang per kecamatan.
Biasanya, dalam kegiatan turun bareng, setiap peserta akan menerima ongkos konsumsi dan transportasi.
Akan tetapi, nilainya pun relatif.
Berkisar Rp 50 ribu sampai Rp 150 ribu. (adk/yun/fat)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana