Dia mencontohkan paslon Moch. Anton-Dimyati Ayatullah.
Keduanya merupakan wirausahawan tulen.
Pasangan Wahyu Hidayat, yakni Ali Muthohirin juga dikabarkan memiliki usaha properti, selain menjadi komisaris di salah satu anak usaha BUMN.
Begitu juga dengan paslon Heri Cahyono-Ganis Rumpoko. Heri yang mem-branding diri dengan nama Sam HC merupakan pengusaha di bidang otomotif.
Arief menilai latar belakang pengusaha semacam itu tidak jadi masalah sepanjang yang bersangkutan memiliki kualitas.
”Seperti Pak Dimyati, kami melihat beliau punya kualitas. Jadi bukan semata-mata karena uang. Abah Anton juga pengusaha, sehingga biaya politik seharusnya bukan menjadi masalah bagi beliau,” terangnya.
Mengacu pada regulasi yang pernah dibuat KPU, biaya politik dalam memenangkan pemilu erat kaitannya dengan dana kampanye.
Dana itu bisa berasal dari tiga sumber.
Yakni pasangan calon, partai politik, dan sumbangan dari pihak lain yang sah menurut hukum.
Sumbangan dari pihak lain bisa berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan badan usaha non-pemerintah.
Yang menjadi catatan, sumbangan itu bukan berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasar putusan pengadilan.
Sekretaris DPC PDIP Kota Malang Eko Herdiyanto menuturkan, pihaknya akan mencoba membantu paslon dalam mendapatkan biaya politik.
Saat ini partai politik maupun tim sukses paslon sedang menghitung rancangan biaya. Hasilnya akan disinkronkan untuk pembagian persentasenya.
Eko menambahkan, di internal PDIP ada dana gotongroyong.
Kader yang duduk di parlemen maupun kader biasa diminta memberikan sumbangan dalam bentuk apa pun. Baik berupa uang atau alat peraga kampanye.
”Sampai saat ini DPC belum mendapat bantuan dari pihak luar,” tuturnya. Kondisi serupa juga berlangsung di Kabupaten Malang.
Urusan biasa diserahkan ke masing-masing paslon.
Seperti yang disampaikan Ahmad Koesairi selalu juru bicara tim pemenangan calon bupati Sanusi.
”Kalau pun dibutuhkan bantuan dari eksternal, itu diserahkan pada perhitungan paslon. Bisa saja paslon menyediakan modal sendiri tanpa membutuhkan bantuan eksternal,” kata dia kemarin (2/9).
Mekanisme seperti itu sangat memungkinkan untuk calon kepala daerah berlatar belakang pengusaha, seperti di Kabupaten Malang.
Sanusi, selain petahana bupati, dia juga memiliki latar belakang sebagai pengusaha tebu.
Sedangkan Gunawan Wibisono yang menjadi lawannya merupakan pengusaha otomotif.
”Untuk modal politik memang murni dari calon sendiri,” ujar Mochamad Gufron yang merupakan tim pemenangan Gunawan-Umar.
Dia tidak bisa memastikan bagaimana cara pasangan calon mengumpulkan dana dalam jumlah besar.
Akan tetapi, dengan latar belakang Gunawan sebagai pengusaha, dia sudah bisa mengumpulkan modal politiknya.
Janji Berbeda Pernyataan mengejutkan dilontarkan Fide Abraham yang merupakan ketua tim sukses salah satu paslon Pilkada Kota Batu Firhando Gumelar-H Rudi.
Dia memang mengakui belum bisa memperkirakan besaran biaya untuk menjalani kontestasi.
Namun bisa dipastikan seluruh pembiayaan akan ditanggung oleh Firnando Gumelar (Mas Gum).
Tidak ada investor ataupun pihak ketiga.
”Mas Gum tidak ingin nantinya akan ada keberpihakan kebijakan pemerintah pada pihak ketiga jika terpilih menjadi Wali Kota Batu. Karena itu, seluruh modal politik berasal dari Mas Gum,” katanya.
Modal politik tersebut akan digunakan untuk beragam keperluan.
Utamanya dalam hal kampanye, seperti program pengenalan ke masyarakat, honor saksi, alat peraga kampanye (APK), dan lain sebagainya.
”Saat ini Mas Gum sangat siap dan berkecukupan untuk membiayai kampanye maupun modal politik lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Hasan Abdilah selaku ketua tim sukses paslon Nurochman-Heli Suyanto memperkirakan kebutuhan dana untuk memenangkan Pilkada Batu sekitar Rp 10 miliar.
Dia tidak membantah kemungkinan paslon lain memiliki alokasi dana yang berbeda.
”Bergantung strategi masingmasing paslon,” tandasnya. Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof Dr Wahyudi Winarjo MSi mengungkapkan, umumnya masing-masing paslon sudah memiliki modal ekonomi sekaligus aset tidak bergerak yang bisa atau mudah dijual.
Karena itu, mereka mampu mengumpulkan modal untuk ikut pilkada.
“Selain itu, paslon biasanya dibantu permodalan oleh para pengusaha yang menjadi pendukungnya serta relawan kaya,” kata Wahyudi.
Hal itu biasa disebut sebagai investasi politik dengan motif timbal balik secara ekonomi.
