Tiga Masalah Klasik Jadi Perhatian Para Calon Wali Kota Malang
MALANG KOTA – Tiga pasangan calon (paslon) untuk Pilkada Kota Malang sudah menyerahkan berkas visi dan misi yang diterjemahkan ke dalam berbagai program
Dari begitu banyak program yang ditawarkan, tiga di antaranya merupakan problem klasik Kota Malang.
Yakni masalah banjir, kemacetan, dan penataan pasar.
Berdasar data BPBD Kota Malang, selama sembilan bulan terakhir sudah terjadi lebih dari 20 banjir.
Lokasinya tersebar di beberapa kelurahan. Antara lain di Jalan Bareng Raya, Jalan Danau Ranau, Jalan Raya Sulfat, Jalan Embong Brantas, dan Jalan Soekarno-Hatta.
Penyebabnya beragam. Mulai saluran yang tersumbat sampah, sedimen, hingga kebutuhan saluran baru.
Cawali nomor urut 1 Wahyu Hidayat mengaku ingin menuntaskan permasalahan banjir yang belum selesai saat dirinya masih menjabat sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Malang.
”Upaya mengatasi banjir bisa dengan bozem,” kata Wahyu.
Saat Wahyu menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang, pemkot memang membangun satu bozem di Kelurahan Tunggulwulung.
Kapasitasnya 2.871 meter kubik dan sudah terhubung ke saluran irigasi serta saluran air perumahan.
Dia juga berencana menambah dua bozem.
Yakni di Jalan Dirgantara dan Taman Kediri.
Penanganan banjir juga akan dilakukan melalui normalisasi saluran dan menjaga lingkungan.
Hal tersebut nantinya akan diterapkan melalui program Ngalam Nyaman.
Di dalam program Ngalam Nyaman meliputi penataan drainase dan sistem pengendalian banjir.
”Penanganan banjir itu harus terintegrasi bersama lintas sektor,” tegas Wahyu.
Sedangkan untuk mengurai kemacetan, Wahyu menilai perlu dilakukan penataan lalu lintas.
Di antaranya dengan memecah kepadatan di satu lokasi ke lokasi lainnya.
Kemudian juga penataan transportasi publik dengan sistem buy the service untuk angkutan kota.
Di bidang penataan pasar, Wahyu mencontohkan langkah yang disiapkan untuk revitalisasi Pasar Induk Gadang (PIG).
Bahkan saat menjabat Pj Wali Kota Malang, dia sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Termasuk melakukan pengujian kelayakan tempat penampungan bersama Universitas Brawijaya dan ITS.
Selama PIG dibangun nantinya, para pedagang akan ditampung di Terminal Hamid Rusdi yang sekarang mangkrak.
Bedak yang akan digunakan pun bakal disediakan oleh Pemprov Jatim.
Revitalisasi PIG juga sudah disampaikan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK).
Namun belum sampai dilanjutkan, Wahyu mengakhiri jabatan karena ikut Pilkada 2024.
Yang Baru dari Sam-HC Ganis
Sementara itu, calon wali kota nomor urut 2 Heri Cahyono mengatakan ada dua hal yang harus diubah pemerintah dalam mengatasi kemacetan di Kota Malang.
Pertama, transportasi umum yang memadai dan kedua tata kelola parkir.
Heri menekankan, penyediaan transportasi umum memadai memang menjadi tugas utama pemerintah.
Namun hal lain yang perlu ditingkatkan juga kesadaran masyarakat.
Ketika angkot sudah dibenahi, dirinya berencana mewajibkan seluruh ASN menggunakan transportasi umum untuk berangkat dan pulang kerja.
”Penataan parkir tepi jalan juga perlu untuk mengurai kemacetan dan memberikan kenyamanan kepada pejalan kaki,” imbuh Sam HC.
Dia juga memiliki jurus sendiri untuk menyelesaikan problem pasar.
Cara itu diklaim berbeda dari para pemimpin sebelumnya.
Yakni mengedepankan jalur kebudayaan untuk melanjutkan revitalisasi Pasar Blimbing dan Pasar Gadang.
Menurutnya, dengan jalur hukum yang sudah dilakukan, masalah ini tidak pernah menemui jalan keluar.
”Saya akan datangi pedagang maupun investor, langsung ngobrol masalahnya apa. Kalau lewat jalur formal tidak bisa, ya informal,” katanya.
Dia meyakini, budaya musyawarah masih menjadi senjata ampuh menyelesaikan masalah.
Untuk masalah banjir, peningkatan kapasitas saluran drainase menjadi fokus penanganan.
Namun Heri juga meminta partisipasi publik dalam pengurangan genangan.
Dia memberi contoh Kampung Glintung Go Green.
Di kawasan itu, setiap rumah wajib menanam pohon sebagai penyerap air hujan.
Kawasan yang dulu kumuh dan langganan banjir, dalam 9 tahun menjadi bebas genangan dan mendapat berbagai penghargaan.
Abah Anton dan Ide Masa Lalu
Ide menarik juga diungkapkan pasangan Moch. Anton dan Dimyati Ayatullah.
Untuk problem kemacetan, ada dua yang menjadi program andalan.
Pertama mengembalikan fungsi jalan.
Kedua penataan sistem transportasi umum.
Anton menjelaskan, keterbatasan APBD membuat kecil kemungkinan masalah macet dilakukan dengan pelebaran atau penambahan jalan.
Hal yang bisa dilakukan Pemkot Malang yaitu normalisasi atau pengembalian fungsi jalan.
Pengembalian fungsi jalan yang akan dilakukan penertiban PKL liar, penataan parkir tepi jalan, dan penambahan separator.
Ketika dia dipercaya kembali memimpin Kota Malang, penertiban dua hal itu akan menjadi prioritas.
”Kami tidak menghilangkan jukir. Hanya melakukan penataan agar sistem parkir lebih modern,” jelasnya.
Terkait penanganan banjir, Anton yang pernah menjadi Wali Kota Malang pada periode 2013-2018 itu menekankan bakal melanjutkan program yang sudah ada.
Pemkot Malang sudah menetapkan masterplan drainase bebas banjir tahun 2028.
Program itu akan ditingkatkan setiap tahunnya dengan penyediaan anggaran.
Ditanya tentang penyelesaian Pasar Blimbing, Pasar Gadang dan Pasar Besar, Anton mengaku sudah memikirkan cara penyelesaian.
Dalam program yang telah disusun, dia bahkan menargetkan seluruh pasar tradisional mendapatkan revitalisasi.
”Seperti Pasar Comboran yang baru terbakar. Ini juga menjadi perhatian kami. Kami ingin seluruh pasar tradisional nantinya menjadi bersih, aman dan nyaman,” jelasnya. (adk/mel/fat)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana