SEBELUM mendaftar berkontestasi pada Pilkada 2024, Moch. Anton sudah punya masterplan untuk menata Kota Malang.
Rencana induk pengembangan wilayah itu disusun pada 2013- 2014.
Tujuannya untuk mengurai persoalan perkotaan, seperti banjir, kemacetan, kesehatan, pendidikan, hingga pasar secara berkelanjutan.
Misalnya di bidang kesehatan.
Pria yang akrab dengan panggilan Abah Anton itu berencana mengaktifkan kembali layanan jemput bola puskesmas.
Layanan tersebut bisa diakses oleh orang yang sehat untuk skrining kesehatan atau orang sakit.
”Juga tidak boleh ada pungutan. Dulu sudah pernah saya lihat potensi puskesmas untuk bisa memberi layanan penuh,” ucapnya.
Kemacetan juga menjadi prioritas untuk diselesaikan Anton jika terpilih sebagai Wali Kota Malang.
Dia menilai jumlah kendaraan di Kota Malang tidak lagi bisa diimbangi peningkatan kapasitas jalan.
Karena itu, jalan harus benar-benar dikembalikan kepada fungsinya.
Sementara pedagang kaki lima (PKL) dan parkir harus dicarikan tempat yang tidak mengganggu fungsi jalan.
Saat masih menjabat sebagai Wali Kota Malang pada 2013 – 2018 lalu, sebenarnya Anton sudah menyiapkan tiga lokasi untuk parkir untuk pusat kota.
Yakni di dekat Pasar Splendid, koridor di depan Kantor Pos Malang, dan Mal Alun-Alun yang saat ini ditempati pusat perbelanjaan Ramayana.
Infrastruktur lain yang ingin digarap Anton adalah penataan permukiman.
Di masa kepemimpinannya, Anton pernah menggalakkan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Program itu berhasil menata beberapa kawasan.
Misalnya, Kampung Warna-Warni di Kelurahan Jodipan dan Kampung Tridi di Kelurahan Kesatrian.
Sayang, saat ini kondisi di kampung-kampung tersebut kurang mendapat perawatan.
Saat berkunjung ke kampung-kampung itu beberapa waktu lalu, Anton bersama pasangannya, Dimyati Ayatullah, berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Kampung Tematik.
”Banyak wisatawan yang menganggap Kota Malang ini kota transit. Melalui kampung tematik, kami berharap mereka tidak hanya transit. Tapi juga berwisata,” imbuh dia.
Anton juga berjanji mengatasi masalah-masalah lain di Kota Malang.
Mulai dari biaya pendidikan, remunerasi pegawai, hingga problem klasik banjir ketika terjadi hujan.
Namun, seluruh program itu tidak bisa diwujudkan jika hanya mengandalkan APBD.
Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan corporate social responsibility (CSR) sektor swasta.
Ada beberapa CSR yang dulu sempat dimanfaatkan Anton saat masih menjabat.
Salah satunya dari perusahaan rokok yang nilainya mencapai Rp 10 miliar.
Dana itu digunakan untuk kegiatan yakni kegiatan yang berkaitan dengan heritage dan kegiatan internasional.
Anton optimistis bisa mengoptimalkan CSR perusahaan saat kembali menjabat sebagai wali kota.
Apalagi dia menggandeng Dimyati, pria asal Mergosono yang punya pengalaman bekerja di perusahaan-perusahaan besar dan mengelola dana CSR.
Salah satunya program CSR di SMP PGRI 5 Kota Malang.
”Waktu itu kami memberi CSR berupa kelas vokasi. Isinya resepsionis, keterampilan visit customer, dan banyak lainnya,” ungkap dia.
Beberapa kali Dimyati malah menyalurkan dana CSR perusahaan besar di luar Kota Malang.
Ketika itu dilakukan, dia selalu bertanya dalam hati, mengapa hal yang sama tidak dilakukan di kota kelahirannya.
Mengapa Kota Malang tidak progresif memanfaatkan CSR perusahaan.
Padahal pihak perusahaan berlomba-lomba mencari pihak yang layak menerima.
Misalnya alat-alat kesehatan.
Dia pernah menyalurkan bantuan mobile x-ray ke berbagai wilayah di Indonesia.
”Saya juga pernah bicara dengan kampus-kampus. Mereka punya CSR yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan kota. Tinggal bagaimana kita meyakinkan mereka bawa CSR yang akan disalurkan benar-benar memberikan manfaat,” tandasnya. (mel/fat)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana