MALANG RAYA - Tiga pasangan calon (paslon) yang bakal jadi pemenang di Pilkada 2024 sulit menunaikan semua janji kampanyenya pada tahun depan.
Pasal nya, jadwal pelantikan untuk mereka baru dilangsungkan bulan Februari 2025. Di sisi lain, APBD 2025 juga sudah didok di Malang Raya.
Karena itu, pilihan realistis bagi pemenang pilkada adalah menjalankan janji kampanye secara bertahap.
Wahyu Hidayat, calon wali kota Malang yang unggul dalam quick count turut mengamininya.
”Kami akan fokus penyelesaian permasalahan kota dulu. Seperti banjir, macet, dan parkir. Program lainnya (direalisasikan secara, red) bertahap,” kata Wahyu kepada Jawa Pos Radar Malang.
Seperti banyak diketahui, ada banyak program yang dijanjikan Wahyu Hidayat bersama pasangannya Ali Muthohirin saat kampanye.
Salah satunya yakni 1.000 event dan dana Rp 50 juta per RT (selengkapnya baca grafis).
Karena baru dilantik setelah tahun berjalan, Wahyu memastikan bakal menjalankan program yang telah disusun pemimpin sebelumnya bersama dewan.
Seperti program peningkatan drainase dan pembangunan kantong parkir baru di Kajoetangan Heritage.
Sedangkan untuk dana Rp 50 juta per RT masih memerlukan waktu. Utamanya untuk penyiapan regulasi. Nantinya regulasi itu akan menentukan penggunaan dana untuk kegiatan apa saja.
”Nanti bisa saja contoh untuk kematian, ambulans atau kegiatan mendesak lainnya,” tutur mantan Sekda Kabupaten Malang itu.
Wahyu juga berencana mendetailkan sistem pengawasan. Nanti, anggaran itu akan dipantau pihak kelurahan. Agar tidak terjadi penyalahgunaan.
”Nanti diperlukan bendahara RT. Seperti di kelurahan,” papar alumnus ITN Malang tersebut.
Satu hal lagi yang akan dibawa Wahyu ketika menjadi wali kota yakni program Ngombe.
Itu merupakan agenda blusukan ke tingkat kelurahan. Tujuannya untuk menampung aspirasi dari masyarakat.
”Ngombe itu ternyata di tunggu masyarakat. Setelah saya dilantik, akan dihidupkan lagi program tersebut,” tambah Wahyu.
Sebagai informasi, menurut penghitungan suara cepat dan dengan metode scraping, Wahyu Hidayat memperoleh suara sekitar 49 persen.
Di susul pasangan Moch. Anton Dimyati Ayatullah dengan 32 persen. Terakhir ada pasangan Heri Cahyono-Ganis Rumpoko dengan 18 persen.
Hal serupa juga terjadi untuk pasangan HM. Sanusi-Lathifah Shohib di Kabupaten Malang.
Menurut metode scraping, mereka unggul 66,2 persen. Sementara pasangan lainnya, yakni Gunawan Wibisono-Umar Usman mendapat 33,8 persen.
Sadar bila tahun depan tak bisa leluasa merealisasikan janji kampanye, Sanusi memilih melakukannya pada 2026.
”Program yang kami sampaikan saat kampanye akan kami usulkan untuk APBD 2026,” kata dia saat ditemui Jumat (29/11) lalu.
Contohnya seperti program pembangunan infrastruktur yang akan dijatah Rp 600 miliar per tahun.
Anggaran tersebut akan dibagi untuk kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (DPUBM), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (DPUSDA).
Begitu pula peningkatan insentif untuk ketua RT dan RW, yang sebelumnya hanya Rp 250 ribu per bulan.
Pada masa kepemimpinan periode selanjutnya, insentif tersebut akan ditingkatkan hingga Rp 500 ribu per bulan.
”Itu nanti akan kami perjuangkan dulu. Kalau sudah disetujui DPRD bisa diterapkan,” kata Sanusi.
Untuk diketahui, insentif untuk ketua RT dan RW di anggarkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD), yang dia lokasikan dari APBD Kabupaten Malang.
Di Kabupaten Malang sendiri ada 3.192 ketua RW dan 15.159 ketua RT. Jika insentif ditambah menjadi Rp 500 ribu per bulan, kebutuhan anggarannya pasti meningkat.
Dari sebelumnya Rp 45,47 miliar, menjadi Rp 90,95 miliar per tahun. Bila nanti dilantik menjadi Bupati Malang periode 2025-2030, Sanusi masih akan melanjutkan program-program yang sudah ditetapkan pada 2024.
Sebab, APBD 2025 sudah disepakati Pemkab Malang dan DPRD Kabupaten Malang, beberapa waktu lalu.
”Pada 2025 kami akan mengembangkan inovasi di bidang ekonomi. Salah satunya akan ada pabrik pengolahan ikan tuna di Malang selatan,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang itu.
Nur-heli Bakal Bentuk tim transisi Di tempat lain, pasangan Nurochman-Heli Suyanto yang dinyatakan unggul dalam hitung cepat di Kota Batu berjanji akan segera menyusun rencana realisasi 15 program nya.
Sama seperti di Kota dan Kabupaten Malang, APBD 2025 Kota Batu juga telah ditetapkan pada 22 November lalu.
Keduanya tak mengikuti proses pembahasan anggaran tersebut. Sehingga, dapat dipastikan jika semua program prioritas Nuroch man-Heli tak masuk dalam APBD 2025.
Nurochman sadar bila semua program nya yang terangkum dalam Nawa Bakti tidak bisa direalisasikan pada 2025 mendatang.
Sehingga, langkah pertama yang akan dilakukan yakni pembentukan tim transisi. Itu bertujuan untuk mengintegrasikan visi misi yang telah dikampanyekan mereka.
”Kami (nanti bisa) alihkan misalnya dengan mekanisme perubahan APBD 2025,” terangnya.
Pembentukan tim transisi tersebut akan merumuskan program prioritas mana yang memungkinkan untuk direalisasikan terlebih dulu.
Dengan cara me-review teknis realisasi, skema pendanaan, dan kebutuhan anggaran.
Cak Nur, sapaan akrab nya, menyebut kemungkinan besar pembahasan itu akan dimulai untuk sektor pendidikan, pengolahan sampah, pertanian, dan kesehatan.
Misalnya, terkait penyediaan lapangan kerja yang disesuaikan pendidikan lulusan sarjana di Kota Batu.
”Kami akan membuat basis data lulusan SMA agar dapat diarahkan sesuai kebutuhan Kota Batu, dan akan kami berikan beasiswa,” ungkap Cak Nur.
Program penunjang pendidikan lainnya untuk kesejahteraan tenaga honorer dengan penambahan insentif. Dalam kampanyenya, dia menarget angka insentif mencapai Rp 1 juta per orang.
”Kami sudah menghitung anggaran itu serta berkon sultasi kepada Pemkot Batu. Hasilnya, anggaran untuk penambahan insentif itu masih bisa dijangkau APBD,” tambah pria yang dua kali duduk di kursi wakil ketua DPRD Kota Batu tersebut.
Pria asal Desa Sumberejo, Kecamatan Batu itu menambahkan, sumber pendanaan nantinya tak hanya berasal dari APBD Kota Batu. Namun juga dari APBN dan corporate social responsibility (CSR).
”Kami tentu akan transparan mengenai anggaran itu,” tambahnya.
Dia juga memastikan bila program yang diusungnya tergolong rasional. Karena itu bisa diakomodir semua nya. Namun dalam praktik nya haru dilakukan secara bertahap. (adk/yun/ori/by)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana