”Kami bahkan sejak Senin lalu (24/5) sudah melakukan evaluasi terutama saat server down,” kata Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang Lilik Dwi Riyani kemarin.
Dia memastikan bila pihaknya telah melakukan upaya yang optimal untuk mengurai keluhan tersebut. Perbaikan server juga telah dilakukan dan diklaim dia sudah jauh lebih baik dari tahun 2020 lalu.
Di sisi lain, dia menyatakan mayoritas keluhan masyarakat seputar berkas yang belum sepenuhnya terunggah. Problem itu dia harapkan bisa dipahami oleh orang tua siswa. Sebab, ada proses dan beberapa hal yang turut memengaruhinya. Salah satunya yakni ukuran berkas yang akan diunggah. Sebagai antisipasi, pihaknya memang sengaja membentuk posko PPDB di tiap sekolah. Tujuannya untuk memastikan keluhan dari calon siswa dapat terwadahi. ”Kewajiban juga untuk para pendaftar yang sudah berhasil adalah meneruskan informasi ke orang tua siswa lainnya,” sambung Lilik.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi D Bagian Kesejahteraan dan Pendidikan DPRD Kota Malang Abdul Wahid memastikan bila pihaknya juga siap menerima keluhan dari masyarakat terkait PPDB. Terlebih problem PPDB online tersebut hampir sama dari tahun lalu.
Dia menyadari bahwa beberapa masyarakat Kota Malang masih belum mendapat informasi seputar PPDB secara rinci. ”Untuk itu kami siap membantu,” kata dia. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu turut mengimbau kepada calon pendaftar untuk membaca regulasi PPDB.
Kepada Jawa Pos Radar Malang, Wahid juga mengaku bila pihaknya bersama disdikbud sudah melakukan hearing sebelum pelaksanaan PPDB. Hasilnya, dia menyebut bila disdikbud dianggap telah siap menyelenggarakan PPDB secara online. Sementara saat disinggung soal syarat KK untuk jalur zonasi, Wahid mengatakan bila berkas itu memang harus dipenuhi. Sebab, sejak awal aturan itu diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap modus numpang KK.
Dari pengalaman sebelumnya, dia menyebut ketika surat domisili yang dijadikan salah satu syarat pendaftaran, modus numpang KK itu masih sering ditemukan. Biasanya ada yang beralibi bila KK-nya belum jadi. Dengan dasar itu, KK yang disyaratkan pada PPDB tahun ini juga harus sudah terbit selambat-lambatnya satu tahun. ”Saya rasa tahun ini masih agak baik ketimbang tahun lalu yang sempat chaos beberapa hari, tetapi ini tak sampai begitu,” tutup Wahid. (rmc/adn/c1/by)
Editor : Ahmad Yani