Fisip UB Beber Paradoks Penanganan Covid-19

Shuvia Rahma • Dipublikasikan Rabu, 10 November 2021 | 20:30 WIB
Acara refleksi akhir tahun FISIP UB yang digelar secara daring dengan menghadirkan pemateri Pantri Muthriana Erza Killian PhD dan Rachmat Kriyantono PhD, Selasa (10/11). (Aditya Novrian/Radar Malang)
Acara refleksi akhir tahun FISIP UB yang digelar secara daring dengan menghadirkan pemateri Pantri Muthriana Erza Killian PhD dan Rachmat Kriyantono PhD, Selasa (10/11). (Aditya Novrian/Radar Malang)
MALANG KOTA – Pandemi global yang berlangsung selama hampir dua tahun menjadi sorotan kalangan akademisi. Karena situasi tersebut tak mengubah tatanan hidup dan tata kelola nasional, tapi juga global. Kerja sama global penanganan Covid-19 dilakukan, tidak hanya melibatkan negara, tapi juga unsur non-negara.

Keterlibatan perusahaan, universitas, lembaga riset, organisasi nirlaba hingga lembaga masyarakat sipil menunjukkan adanya dimensi solidaritas sosial yang muncul saat pandemi. ”Namun ada tiga paradoks yang terjadi pada proses kerja sama global ini,” terang dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Brawijaya Pantri Muthriana Erza Killian PhD dalam Refleksi Akhir Tahun FISIP UB, Selasa (9/11). Selain Erza, Rachmat Kriyantono PhD juga tampil sebagai pembicara dalam acara yang digelar daring tersebut.

Menurut Erza, paradoks pertama yang muncul adalah internasionalisme atau semangat kerja sama yang ingin diusung secara global. Namun pada saat yang sama, nasionalisme justru semakin menguat.

Kedua, isu pemerataan diharapkan menjadi tujuan utama dari skema global yang digagas. Namun ironisnya ketimpangan justru semakin tinggi. Serta yang terakhir yakni paradoks retorika terkait kerja sama banyak digaungkan secara masif, namun kompetisi global justru semakin tajam. "Tiga paradoks ini menjadi poin penting dalam melihat kesesuaian antara retorika dengan realitas global yang ada," papar lulusan University of Leeds ini.

Contoh paradoks pertama seperti yang terjadi di Inggris. Mereka sudah mengamankan stok lima dosis per orang. Padahal ada negara lain yang masih kekurangan stok vaksin. Dikatakan Erza, selain membahayakan kelompok rentan di banyak negara, nasionalisme vaksin juga berpotensi untuk memperlambat pemulihan ekonomi di masa pandemi.

Bentuk paradoks lainnya yaitu kurangnya pemerataan. Hal itu terlihat dari 71,5 persen populasi di negara berpendapatan tinggi telah mendapatkan minimal satu dosis vaksin. Hal ini berbanding terbalik dengan negara berpendapatan rendah yang hanya 3,6 persen warganya yang mengakses vaksin. Paradoks ketiga, kata Erza, adalah bagaimana kerja sama global terus didorong, namun di sisi lain, kompetisi justru semakin tajam.

"Kompetisi untuk mendapatkan vaksin adalah satu bentuk yang paling dominan di tahun 2021. Selain juga kompetisi atas sumber daya ekonomi yang menjadi semakin terbatas," terangnya.

Sementara untuk penanganan Covid-19 di Indomesia, Erza menyatakan bisa dilihat dari dua lensa. Pertama, melihat kemampuan Indonesia dalam menciptakan keamanan kesehatan dalam negeri, dan kedua menilai kontribusi Indonesia di tingkat global. "Kunci keberhasilan Indonesia dalam menurunkan angka penyebaran Covid-19 adalah angka vaksinasi yang tergolong tinggi," ucapnya.

Ditambahkan Erza, unit-unit diplomasi Indonesia berhasil memastikan ketersediaan stok vaksin dalam negeri, sekaligus mendorong kerja sama untuk membangun kemandirian industri vaksin. Namun, kiprah Indonesia di dalam luar negeri tak sebaik di dalam negeri. Indonesia yang cukup aktif dalam skema COVAX AMC (Advanced Market Commitment), namun tak mampu mengatasi masalah global tentang masalah ketimpangan vaksin.
"Posisi Indonesia di COVAX lebih banyak digunakan untuk mengamankan stok vaksin dalam negeri dibanding mendorong pemerataan vaksin global," sambung Erza.

Erza menyatakan posisi Indonesia memang dilematis. Termasuk juga dialami negara-negara lain. Karena pada dasarnya, ketika dihadapkan pada situasi krisis, negara akan cenderung memilih untuk menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. (adk/nay/rmc)
Editor : Shuvia Rahma
fisip ub Pandemi Covid-19