MALANG KOTA - Mayoritas SMP Swasta di Kota Malang harus benar-benar menerima kenyataan kembali kekurangan murid pada tahun ini. Hingga 27 Juli lalu, baru enam SMP yang tingkat keterisian siswanya mencapai 100 persen. Dengan total 83 SMP swasta di Kota Malang, itu berarti tidak sampai 10 persen sekolah yang bisa merekrut murid sesuai target masing-masing. Enam sekolah yang pagunya sudah terisi penuh adalah SMP PGRI 6, SMP Charis, SMP Islam Al Umum, SMP Unggulan Al Yalu, SMP Terpadu Darul Falah, dan SMP PJ Global.
Mengutip data Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kota Malang per 27 Juli lalu, jumlah sekolah yang tingkat keterisian siswa barunya di atas 80 persen ternyata hanya 11 sekolah. Lalu, yang mampu mengisi 60-80 persen pagu siswa baru tercatat 24 satuan pendidikan. Yang di bawah 60 persen justru jumlahnya paling banyak, yakni 42 sekolah. Lebih miris lagi, ada lima sekolah yang keterisian siswanya hanya 10 persen ke bawah. Di antaranya, SMP Kristen 1 YPK dengan tingkat keterisian 10 persen (dari 20 pagu yang disediakan, ternyata baru terisi 2 siswa). Kemudian ada SMP NU Hasyim Asyari dengan tingkat keterisian 9 persen (dari 100 pagu yang disediakan baru terisi 9 siswa). Ada juga SMP Taman Harapan yang masih mencapai 8 persen (dari 60 pagu baru terisi 5 siswa). Kemudian SMP Waskita Dharma dengan tingkat keterisian 4 persen (dari 50 pagu terisi 2 siswa). Yang paling parah SMP Tarbiyatul Huda dengan tingkat keterisian nol persen.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, SMP Tarbiyatul Huda yang berlokasi di Mergosono memang belum mendapatkan siswa baru. Dengan tidak adanya murid baru, pembelajaran hanya dilakukan oleh siswa kelas 8 dan kelas 9. Jumlah siswa di sekolah tersebut hanya ada dua orang. Satu siswa kelas 8 dan satu lagi merupakan siswa kelas 9.
Menurut pihak sekolah, penurunan tajam jumlah siswa itu disebabkan beberapa hal. Selain imbas pandemi Covid-19, juga persaingan ketat antar sekolah di wilayah Mergosono. Ditambah lagi ada pembangunan SMP Negeri baru di Gadang (SMPN 29) yang menimbulkan efek kekurangan murid baru sekolah swasta.
Di SMP NU Hasyim Asyari, penurunan drastis penerimaan siswa baru dirasakan tiga tahun belakangan ini. Biasanya, satuan pendidikan yang terletak di Jalan Kotalama II/36, Kecamatan Kedungkandang itu bisa memperoleh 75 murid tiap tahun. Tapi sejak 2020, sekolah itu hanya bisa mendapatkan 9-12 murid saja.
”Penyebab utamanya ya ada pandemi dan dibangun tiga sekolah negeri baru itu,” tutur Kepala SMP NU Hasyim Asyari Tri Kurniawati.
Dia menerangkan, dulu mayoritas murid di sekolahnya berasal dari wilayah Polehan dan Gadang. Dengan adanya dua SMP Negeri baru di kedua wilayah itu, lulusan SD maupun MI berpaling ke sekolah negeri.
”Terakhir lulusan tahun 2019 ada 75 siswa. Saat ini, susah mencari 20 murid saja. Sudah banyak yang diserap sekolah baru,” keluhnya.
Ke depan Tri berharap, ada kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang untuk mengurangi kuota atau pagu sekolah negeri. Sehingga, penerimaan siswa baru SMP swasta di Kota Malang bisa meningkat.
”Dengan kondisi jumlah murid yang sedikit, akhirnya kami tidak bisa bergerak. Karena bantuan operasional sekolah yang kami terima juga sedikit,” imbuhnya.
Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kota Malang Rudiyanto mengatakan, meskipun pendaftaran peserta didik baru SMP Swasta tetap dibuka sampai akhir Agustus, kecil kemungkinan tingkat keterisian siswa akan bertambah. Dengan sudah dimulainya tahun ajaran baru, pergeseran siswa tidak akan terlalu banyak. Karena mereka sudah menentukan akan melanjutkan pendidikan ke mana.
”Kalau sudah masuk sekolah seperti sekarang, ya kecil sekali ada pendaftar baru,” tuturnya.
Menurut Rudiyanto, SMP Swasta saat ini memang sulit mencari murid karena harus bersaing ketat dengan SMP Negeri, pondok pesantren dan madrasah tsanawiyah (MTs). Ditambah lagi ada pembangunan sekolah negeri baru, yakni SMP 28, SMP 29, dan SMP 30. Keberadaan ketiga sekolah baru itu dinilai ikut mengecilkan peluang SMP Swasta dalam mendapatkan murid.
”Sangat terasa efeknya buat SMP swasta. Ada yang biasanya bisa menerima banyak murid, sekarang berkurang banyak. Termasuk sekolah saya juga kena imbasnya,” keluh pria yang menjabat sebagai Kepala SMP Sriwedari itu.
Rudiyanto menambahkan, keenam SMP Swasta yang berhasil memenuhi pagu siswa baru memang sudah menjadi incaran wali murid tiap tahun. Menurutnya, ada empat kategori sekolah sasaran utama masyarakat. Pertama berbasis pondok pesantren, boarding, atau asrama. Kemudian sekolah dengan bendera keagamaan tertentu. Lalu sekolah yang dilirik karena prestasi meski harus bayar mahal, serta sekolah bergengsi karena yayasan besar yang menaungi atau di bawah bendera perguruan tinggi ternama.
”Tapi jumlah sekolah swasta semacam itu bisa dihitung dengan jari. Sementara lainnya ya harus bekerja keras cari murid,” ungkapnya.
Sementara itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang telah mendengar keluhan sekolah swasta tentang sulitnya mencari murid. Untuk itu, Disdikbud memastikan tidak akan menambah SMP Negeri lagi dalam waktu dekat, meski ada tuntutan dari rakyat maupun DPRD Kota Malang. Jika penambahan sekolah negeri terus dituruti, otomatis membuat SMP swasta makin kesulitan mendapatkan murid.
”Mau ditambah berapapun sekolah, semua orang ingin larinya ke negeri. Terus nasib SMP swasta bagaimana? Padahal baik negeri maupun swasta sama-sama mencerdaskan anak bangsa,” terang Kepala Bidang Pembinaan Dasar Disdikbud Kota Malang Dodik Teguh Pribadi.
Upaya lainnya, Disdikbud membantu mempromosikan SMP Swasta beberapa waktu lalu. Caranya dengan menginformasikan seluruh data pagu dan biaya sekolah masing masing SMP swasta. Wali murid tinggal memilih sekolah yang disesuaikan dengan jarak dari rumah atau kemampuan yang mereka miliki. Dodik juga berusaha memberikan pengertian kepada masyarakat, bahwa tanggung jawab pendidikan ada pada negara/pemerintah (yaitu SMP Negeri) dan masyarakat (SMP Swasta).
“Karena keduanya dapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) nasional dari pemerintah pusat dan BOS dari pemerintah daerah. Sehingga masyarakat juga bisa memanfaatkan SMP swasta,” tandasnya.
BOS nasional maupun BOS daerah sedikit membantu biaya operasional bagi sekolah yang kekurangan murid. Seperti halnya yang terjadi di SMP Waskita Dharma. Lembaga pendidikan itu mengandalkan bantuan pemerintah untuk membayar gaji guru dan operasional lainnya, karena hanya memiliki 9 siswa. (adk/fat) Editor : Mardi Sampurno