Antiradikalisme Masuk Mata Kuliah Wajib UB

Mardi Sampurno • Dipublikasikan Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:20 WIB
SINERGI: Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar (kiri) bersama Wakil Rektor IV Universitas Brawijaya Prof Moch. Sasmito Djati dalam sebuah pertemuan di kampus UB kemarin (18/8).
SINERGI: Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar (kiri) bersama Wakil Rektor IV Universitas Brawijaya Prof Moch. Sasmito Djati dalam sebuah pertemuan di kampus UB kemarin (18/8).
MALANG KOTA –Universitas Brawijaya (UB) Malang tak ingin kecolongan lagi kasus mahasiswa terpapar paham radikal. Ke depan, kampus yang kini menyandang status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) itu bakal mewajibkan mahasiswa mengikuti mata kuliah antiradikalisme dan antiterorisme.

Rencana itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar saat berkunjung ke UB kemarin (18/8). Boy mengatakan, maksud kedatangannya itu untuk membahas perencanaan mata kuliah antiradikalisme. Langkah itu sebagai bentuk pencegahan agar tidak ada lagi mahasiswa yang berafiliasi dengan organisasi terorisme.

”Kami sangat terbuka kepada seluruh sivitasakademika tentang bagaimana menyiapkan program pencegahan yang terbaik. Bagaimana mitigasi penyebarluasan ideologi terorisme agar tidak mudah masuk ke kalangan masyarakat," ujarnya kepada awak media.

Boy menegaskan bahwa langkah pencegahan terhadap merebaknya paham radikal sangat penting dilakukan di kampus sebesar UB. Sebab UB mendidik puluhan ribu warga negara Indonesia dan mahasiswa asing.Dengan tingkat heterogen latar belakang mahasiswa yang sangat beragam, maka radikalisme sangat berpotensi menyebar di kalangan mereka.

Terkait teknis implementasipendidikan antiradikalisme yang dimasukkan ke materi perkuliahan, Boy mengaku masih akan membahasnya dengan pihak terkait. Utamanya dengan Kemendikbudristek yang menaungi perguruan tinggi di Indonesia. "Nanti materinya masuk kurikulum melalui kementerian. Kami merencanakan FGD dengan Kemendikbudristek lebih dulu,” beber Boy Rafli.

Sementara itu pihak UB belum bersedia berbicara banyak tentang pertemuan dengan BNPT kemarin.Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama UB Prof Dr IrMochSasmitoDjati MS mengungkapkan, saat ini kampusnya memiliki sekitar 73 ribu mahasiswa.Otomatis  rektorat tak bisa mengawasi satu per satu mahasiswa sebanyak itu. Maka dibutuhkan bantuan dari pihak lain, salah satunya BNPT.

”Ini tanggung jawab bersama membangun negeri ini. Penguatan wawasan kebangsaan dibutuhkan melalui mata kuliah wajib sebagai langkah strategis penanggulangan terorisme," tandasnya. (adk/fat) Editor : Mardi Sampurno
Mata Kuliah Wajib Antiradikalisme universitas brawijaya malang