Rektor UIN Maliki Prof M Zainuddin mengatakan tidak sepakat dengan keputusan tersebut. Pasalnya, dirinya menganggap satu kasus yang terjadi di Unila tidak bisa digunakan untuk menggeneralisasi realita yang ada. “Jalur mandiri sebaiknya tetap diadakan sesuai standar dan kriteria yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Rencana penghapusan itu menyeruak menyusul tertangkapnya Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof Karomani yang menerima suap dari jalur mandiri. Dia mematok tarif ratusan juta bagi calon mahasiswa yang ingin masuk ke Unila lewat jalur mandiri. Potensi korupsi lewat pintu jalur ini cukup besar. Karena itu pemerintah pusat melakukan evaluasi total.
Zainuddin mengusulkan, solusi yang tepat untuk kasus suap di Unila adalah penetapan kriteria, standar, dan standar operasi yang jelas dalam pengawasan proses penerimaan mahasiswa baru (PMB). Sehingga, ada transparansi di sana. Dengan begitu, potensi penyelewengan bisa ditekan. Zainuddin menyebut tahun ini UIN Maliki menerima sebanyak 3.869 mahasiswa baru. “Dari total tersebut ada sebanyak 885 mahasiswa baru yang diterima melalui jalur mandiri,” ungkapnya.
Selama ini jalur mandiri juga menjadi jalur untuk menutup kuota-kuota yang kosong dari penerimaan jalur seleksi nasional seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) dan seleksi bersama masuk PTN (SBMPTN) serta jalur seleksi nasional lain.
Sementara, pendapat serupa disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UM Budi Eko Sucipto. Dirinya mengatakan jika PMB jalur mandiri dihapus tentu akan sangat mengurangi biaya operasional pendidikan di kampus. Namun, jika ada kompensasi dari pemerintah dalam bentuk cover pendanaan tersebut, pria yang akrab disapa Budi itu tentu akan patuh pada keputusan pemerintah. “Biaya operasional penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai perguruan tinggi yang berkualitas itu sangat besar,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Budi itu mengatakan selama ini penyelenggaraan operasional Tri Dharma Perguruan Tinggi banyak ter-cover dengan dana yang diperoleh dari jalur mandiri. Apalagi saat ini UM telah menyandang status sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Tentu hal itu semakin membutuhkan banyak support dana yang besar dalam rangka menjalankan program tersebut. Meski begitu, Budi menyebut hingga saat ini UM masih belum pernah ada catatan kasus dalam PMB khususnya jalur mandiri.
Sebelumnya, UB lebih dulu bereaksi terkait wacana penghapusan jalur mandiri. Prof Widodo, Rektor UB juga tak sepakat dengan penghapusan PMB jalur mandiri. Sebab, dari jalur tersebut kampus bisa mendapatkan dana pengembangan institusi dari uang gedung. Pendapatan tersebut penting untuk menutup biaya pengembangan dan operasional pendidikan.
Widodo menyebut, jika memang jalur mandiri ditiadakan, pemerintah harus menyediakan dana pengganti atau subsidi untuk menutup biaya yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. “UKT (uang kuliah tunggal) saja tidak cukup untuk menutup biaya pendidikan. Apalagi untuk pengembangan fasilitas pendidikan. Padahal PTN juga dituntut untuk bersaing di level dunia,” tandas dia. (dre/abm) Editor : Mardi Sampurno