Tahun lalu, angka partisipasi murni (APM) di Kabupaten Malang mencapai 98,54 persen untuk jenjang SD dan 87,00 persen untuk jenjang SMP. Artinya, dari proyeksi penduduk berusia 7-12 tahun yang berjumlah 238.446 jiwa, terdapat 234.964 anak yang menempuh pendidikan SD. Sementara, dari proyeksi penduduk berusia 13-15 tahun yang berjumlah 115.221 jiwa, terdapat 100.242 anak yang menempuh pendidikan SMP.
Meski demikian, jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Malang akhir-akhir ini terbilang meningkat. Berdasar data statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pada tahun ajaran 2020/2021 terdapat 558 anak yang berhenti melanjutkan pendidikannya. Setahun setelahnya sempat menurun signifikan menjadi 259 anak. Namun pada tahun ajaran 2022/2023, jumlahnya kembali meningkat, menjadi 390 anak.
Saat dikroscek dengan angka yang tertera di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kabupaten malang, angkanya ternyata berbeda. ”Berdasar Dapodik, terdapat 10 siswa SD yang namanya sudah tidak lagi terdaftar di sistem tersebut. Untuk siswa SMP jumlahnya 30 siswa,” ujar Plt Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang Kamilin.
Menurutnya, rata-rata penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Malang adalah lokasi rumah yang terpencil. Jaraknya jauh dari sekolah. ”Kadang ada juga mereka yang diintervensi orang tuanya untuk bekerja,” imbuhnya.
Kebanyakan siswa yang lebih diprioritaskan bekerja memang berasal dari keluarga prasejahtera. Selain itu, terdapat siswa inklusi yang tidak bisa mengikuti program kesetaraan. Kemampuan akademisnya tidak bisa bersaing dengan siswa yang bersekolah di sekolah biasa.
”Seharusnya mereka bisa masuk Sekolah Luar Biasa. Mungkin karena keterbatasan biaya atau jarak, akhirnya tidak melanjutkan sekolah,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Sarana dan Prasarana Bidang SD tersebut.
Berbagai upaya sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk mengurangi angka putus sekolah. Salah satunya memberikan beasiswa bagi mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera. Masing-masing siswa mendapat Rp 500 ribu per tahun. ”Dengan adanya bantuan itu, setidaknya, mereka bisa terbantu untuk menyelesaikan pendidikannya,” kata Kamilin.
Pemerintah desa setempat pun berperan dalam mendorong warganya yang putus sekolah agar kembali bersekolah lagi. Terdapat juga program dari Bidang Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) untuk mengatasi angka putus sekolah yang tinggi. ”Dari bidang tersebut ada program gerakan kesetaraan pendidikan,” pungkasnya.
Hanya Satu Kasus di Batu
Sementara itu, angka putus sekolah di Kota Batu sebenarnya telah mengalami penurunan signifikan. Pada tahun ajaran 2018-2019 memang mencapai 105 kasus. Namun pada tahun ajaran 2019-2020 jauh menurun menjadi 52 kasus. Bahkan pada tahun ajaran 2021/2022, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batu hanya mencatat satu kasus di jenjang SD.
”Itu terjadi pada tahun 2022. Kalau untuk tahun 2021 nihil anak putus sekolah,” kata Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Batu Daud Andoko.
Dia menjelaskan, berbagai upaya terus dilakukan Disdik untuk mencegah terjadinya kasus anak putus sekolah. Termasuk dengan melakukan koordinasi dengan seluruh kepala sekolah, komite sekolah, dan para perangkat desa. Komunikasi pun dilakukan langsung dengan wali murid dan guru.
”Kadang siswa maupun orang tuanya benar-benar tidak mau. Sering kali kami menghadapi fakta seperti itu,” terang Daud. Artinya, penurunan minat siswa maupun keluarga untuk bersekolah menjadi salah satu penyebab munculnya angka putus sekolah.
Guru Bimbingan Konseling (BK) SMPN 2 Kota Batu Kantiningrum MPd menjelaskan, jika melihat data kelulusan SMPN 2 Batu mulai 2017-2022, rata-rata 320 siswa memilih melanjutkan ke jenjang SMA/SMK.
”Untuk lulusan tahun lalu sempat ada 2 siswa yang tidak melanjutkan karena faktor ekonomi keluarga. Namun karena di SMP Negeri 2 Batu ada alumni yang membantu, maka dua siswa tersebut tetap melanjutkan sekolah,” ungkapnya kemarin (31/5).
Kantiningrum berharap angka putus sekolah di Kota Batu tidak pernah meningkat drastis. Untuk itu, pada semester awal kelas 9 SMP, siswa sudah harus diberi pemahaman agar bisa melanjutkan ke jenjang SMA. Bahkan pihak sekolah kerap mengadakan sesi presentasi tentang sekolah lanjutan dari SMA/SMK yang ada di Kota Batu dan sekitarnya.
Pelototi Data Lapangan
Kota Malang juga termasuk berhasil dalam menekan angka putus sekolah di tingkat SD dan SMP. Tahun lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang bahkan mencatat 0 persen siswa SD dan SMP yang putus sekolah. Namun masih ada sisa-sisa anak putus sekolah beberapa tahun lalu yang nasibnya butuh perhatian.
Seperti yang dialami Mawar (bukan nama sebenarnya), remaja 18 tahun asal Jalan Muharto RT 4 RW 10. Ia putus sekolah sejak kelas 6 SD. Alumni SDN Kotalama 5 itu berhenti sekolah akibat kurang motivasi belajar. Wajar, Mawar sejak kecil diasuh oleh kakek dan neneknya yang sudah sepuh. Orang tuanya berpisah dan sudah memiliki kehidupan masing-masing.
Kini Mawar berjualan nasi goreng dengan kakak sepupunya yang juga merupakan korban putus sekolah. Dia ingat betul kapan terakhir kali tidak mau sekolah. ”Saat itu pokoknya pas ujian mau lulusan,” ucapnya singkat. Tinggal selangkah lagi sebenarnya. Namun, mawar sudah benar-benar tak mau melanjutkan sekolah.
Tentu saja, ijazah SD tak ia kantongi hingga saat ini. Saat ditemui di rumahnya kemarin (31/5), Mawar tetap tak punya keinginan sekolah, meski untuk sekadar mengikuti program kejar paket. Dia lebih memilih untuk bekerja dengan penghasilan Rp 30 ribu sampai Rp 40 ribu per hari dari sepupunya.
Sementara itu, Ketua RT 4 RW 10 Dwi Supriati mengaku banyak anak-anak di lingkungannya yang merupakan korban putus sekolah. Namun dia tak punya data pasti berapa jumlahnya. ”Yang jelas jumlahnya lebih dari 10 anak. Ke depan mungkin saya perlu mendata agar ada jumlah yang pasti,” ujarnya.
Menurut Dwi, ada banyak alasan yang membuat anak-anak di lingkungannya tak mau melanjutkan sekolah. Namun yang paling banyak r adalah faktor ekonomi. Dwi mengatakan bahwa rata-rata masyarakat di Jalan Muharto berpenghasilan rendah. Selain itu, lingkungan pergaulan anak-anak di sana juga kurang sehat.
”Anak-anak yang tidak sekolah itu akhirnya memutuskan bekerja. Yang penting dapat uang. Apalagi sebagian dari mereka juga sudah merokok. Akhirnya itu menjadi kebutuhan mereka,” terangnya.
Dwi berharap anak-anak yang telanjur putus sekolah itu bisa difasilitasi untuk kejar paket. Setidaknya mereka bisa punya bekal untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. ”Saya yakin, misalnya harus ikut bimbingan belajar satu kali atau dua kali dalam seminggu, mereka pasti mau,” pungkasnya. (yun/ifa/dre/fat) Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana