MALANG KOTA – SMA dan SMK swasta di Kota Malang tengah menanti pencairan dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) turun. Pasalnya, hingga lewat triwulan kedua, dana tersebut tak kunjung ada kabarnya. Padahal, dana itu menunjang sebagian biaya operasional pendidikan yang ada di SMA dan SMK swasta.
Terutama untuk menggaji guru. Tak pelak, keterlambatan penyaluran BPOPP itu berimbas pada keterlambatan penggajian guru di beberapa sekolah. Salah seorang kepala SMA swasta yang enggan disebut identitasnya mengaku keterlambatan penyaluran BPOPP itu baru terjadi tahun ini. Sebab, tahun-tahun sebelumnya tak ada kendala terkait penyalurannya, alias lancar.
Dia menjelaskan bila BPOPP untuk SMA dan SMK swasta biasa dicairkan setiap triwulan sekali. Pencairannya melalui rekening sekolah masing-masing. Dalam proses pengajuannya, ada tahap verifikasi dari cabang dinas provinsi di masing-masing daerah. Karena itu, besaran dana BPOPP di tiap sekolah berbeda-beda.
Bergantung pada jumlah siswa yang ada dalam satu sekolah masing-masing. Sehingga, semakin banyak jumlah siswa, maka akan semakin besar pula dana BPOPP yang didapatkan. Sayangnya, tahun ini dana BPOPP yang akan disalurkan susut. Dia menjelaskan bila besaran dana BPOPP didapatkan dari jumlah siswa keseluruhan dikalikan Rp 120 ribu.
Setelah itu hasilnya dikalikan lagi sebanyak 12 kali. ”Estimasinya setiap siswa itu membutuhkan biaya Rp 120 ribu setiap bulannya. Nah, yang 12 kali itu adalah jumlah bulan dalam satu tahun,” kata dia. Sayangnya, sejak pertama kali dana BPOPP itu turun, anggarannya selalu tak penuh 12 bulan.
”Awalnya hanya 7 bulan. Lalu berkurang jadi enam bulan dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan tahun ini jadi 5 bulan saja,” imbuh dia. Meski begitu, dia mengaku tak masalah dengan berapa pun besarannya yang turun. Sebab, dia sadar bila dana itu berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur.
Sehingga, besar kecilnya dana yang disalurkan bergantung pada pendapatan yang diterima Provinsi Jatim. Meski begitu, dalam benaknya tetap saja ada rasa yang mengganjal. Sebab, dana tersebut awalnya merupakan upaya untuk mewujudkan pendidikan gratis.
”Kami itu sudah menurunkan SPP 50 persen lebih. Harapannya dana itu bisa benar-benar diandalkan,” tambahnya. Namun, kenyataannya berbanding terbalik. Setelah SPP diturunkan, dana BPOPP itu terus menyusut. Bahkan, saat ini pencairannya terlambat hingga dua triwulan. Karena itu, kepada Jawa Pos Radar Malang dia mengaku pihaknya sampai tidak bisa menggaji guru-gurunya.
Kabar itu dibenarkan oleh Indri (bukan nama sebenarnya), salah seorang guru di SMA swasta di Kecamatan Lowokwaru. Dia mengaku sudah tak menerima gaji selama tiga bulan berjalan. Padahal gaji yang diterimanya juga tak besar. Sekitar Rp 600 ribu per bulan. ”Gaji teman-teman yang lain bisa jadi rata-rata Rp 400 ribu,” kata dia.
Meski belum menerima gaji selama tiga bulan, Indri tetap melakukan kegiatan belajar dan mengajar seperti biasanya. Dunia pendidikan menjadi pilihan yang dia ambil untuk berkhidmat. ”Mungkin ini sebagian risiko profesi saya sebagai seorang guru di sekolah swasta kecil dengan gaji yang rendah,” imbuhnya. Indri mengaku bila dia masih cukup beruntung. Sebab, dia masih punya suami untuk menutupi kebutuhannya.
Amel (bukan nama sebenarnya), salah seorang guru SMA swasta di Kecamatan Sukun juga mengalami hal yang sama. Dia mengaku sudah tiga bulan tak menerima gaji. Itu menjadi pengalaman pertamanya. Jauh sebelum ada dana BPOPP, Amel mengaku pernah sekali waktu mengalami keterlambatan gaji. Namun, tak sampai selama ini. ”Sejak keluar dana BPOPP itu gaji guru malah lancar, karena cairnya tepat waktu,” kata dia.
Namun, tahun ini dia harus bertahan meski belum menikmati gajinya selama tiga bulan terakhir. ”Kalau sekolah swasta memang bergantung sekali pada dana BPOPP itu,” ucapnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia mengandalkan bisnis kecil-kecilan. ”Kalau hanya bergantung pada gaji di sekolah tentu tidak bisa,” kata dia.
Di tempat lain, Ketua MKKS SMA Swasta Kota Malang Rosdiana Amini mengaku tak tahu terkait BPOPP. Sebab, pihaknya memutuskan untuk tidak mengajukan diri sebagai penerima dana tersebut. ”Mungkin ada sekitar tujuh sekolah yang tidak mengajukan untuk menerima dana tersebut,” ucap dia.
Rosdiana mengaku tak mau ambil risiko. Sebab, dana BPOPP bertujuan untuk mewujudkan pendidikan gratis dan berkualitas. Sehingga, konsekuensi penerimaan dana tersebut adalah menekan beban iuran masyarakat untuk biaya pendidikan. Sehingga, apabila BPOPP telat, tentu akan berpengaruh pada kestabilan pembiayaan operasional yang ada.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Malang dan Kota Batu Ema Sumiarti yang coba dikonfirmasi koran ini masih belum memberikan respons. Namun, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang saat ini menjabat sebagai Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai mengatakan bila pencairan dana BPOPP memang tak mudah.
Sebab, sekolah perlu melengkapi data administrasi secara lengkap. Selain itu, Aries menyebut ada keterbatasan transfer dari Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. ”Syarat administrasi dari sekolah harus masuk SIPD (sistem informasi pemerintah daerah). Saya kira sekolah tahu itu,” ucapnya.
Lebih lanjut Aries menjelaskan, BPOPP merupakan bantuan operasional yang bukan merupakan komponen gaji pokok guru. Sehingga, sekolah swasta sudah seharusnya sudah mempunyai anggaran untuk gaji guru. Apalagi, sekolah swasta bisa menarik SPP ke siswa. ”BPOPP itu komponen kecil yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim kepada setiap SMA dan SMK di Jatim. Besaran dana tersebut tak menentu. Sebab, nilainya bergantung fiskal daerah,” paparnya.
Beranjak dari itu, Aries menekankan bila sekolah swasta tak bisa terlalu mengandalkan dana BPOPP. Apalagi untuk menggaji guru. Meski pun dalam peruntukannya sah-sah saja. Apalagi sampai harus mengurangi biaya SPP siswa. ”Tentu trik itu salah. Sebab, dana BPOPP nominalnya tidak tetap,” pungkasnya. (dre/by)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana